بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Namun jika dulu kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh penjajah, sekarang kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Kita juga selamanya terancam hanya jadi negara berpenghasilan menengah, karena strategi ekonomi kita saat ini gagal mengatasi perangkap pendapatan menengah.
Kenyataaan ini harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Pada tahun 2016, hampir setengah kekayaan dikuasai oleh 1% populasi terkaya. Bagaimana ada Rp.11.000 Triliun, milik orang dan perusahaan Indonesia, jumlah yang lima kali lebih banyak dari anggaran negara, parkir di luar negeri. Kenapa 40% dari angkatan kerja hanya lulusan SD dan satu dari tiga anak Indonesia mengalami gagal tumbuh. Juga mengapa ekonomi kita harus segera tumbuh dua kali lebih cepat, atau double digit (di atas 10%) selama 12 tahun berturut-turut, untuk mengejar kemajuan bangsa lain.
Untuk itu, mari kita bersama-sama turut berperan menjawab tantangan sejarah, menjadikan Indonesia bangsa yang kuat, terhormat, adil dan makmur. Bangsa kelas atas yang disegani, bukan bangsa menengah apalagi kelas bawah yang seringkali dianggap remeh. Warga negara Indonesia harus sadar bahwa jika dikelola dengan tepat, kita punya modal sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk bangsa yang kuat dan terhormat. Bangsa yang rakyatnya hidup makmur, adil dan sejahtera.
Negara akan Maju jika bisa menyelesaikan tantangan besar
Angka pendapatan domestik bruto (PDB) perkapita kita saat ini 1/3 dari Malaysia, 1/15 dari Singapura. Saat ini orang Malaysia rata-rata tiga kali lebih sejahtera dari orang Indonesia dan orang Singapura lima belas kali lebih sejahtera dari kita. Kita harus mengejar kemajuan Malaysia dan kesejahteraan Singapura. Hanya dengan tumbuh 10% setiap tahun selama beberapa tahun, negara kita bisa lepas landas menuju tujuan kita bernegara, Indonesia yang rakyatnya adil makmur dan sejahtera.
Untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang kita harapkan, pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk turun tangan dan membantu pertumbuhan ekonomi. Negara harus hadir sebagai pelopor ekonomi, pemerintah yang membuka jalan, pemerintah yang berpihak dan pemerintah yang memberdayakan. Hanya dengan demikian, kita bisa mencapai ekonomi di atas 10% secara berkelanjutan. Dengan demikian, kita bisa wujudkan negara yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita.
Founding fathers kita membayangkan dan memiliki mimpi, Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera. Yang rakyatnya, dari manapun ia berasal, warna apapun kulitnya, agama apa pun yang ia anut, suku mana pun asalnya, dan kondisi bagaimanapun yang ia harus menerima secara fisik, tidak hidup tertinggal, tidak hidup terlantar, dan punya kesempatan untuk hidup dengan layak.
Namun, agar negara kita bisa menjadi pelopor ekonomi, agar ekonomi tumbuh double digit, demi mewujudkan cita-cita bung Karno dan bung Hatta, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu dua masalah besar;
Pertama, kita harus hentikan aliran kekayaan negara kita yang ke luar negeri karena kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Jika kita terus biarkan, maka negara kita tidak akan pernah punya modal untuk jadi pelopor ekonomi.
Kedua, kita harus pastikan demokrasi kita tidak lagi dikuasai oleh pemodal besar. Jika tidak, tidak mungkin kita memiliki lapis kepemimpinan yang dapat berdiri tegak dan mengambil keputusan-keputusan politik yang tepat.
Untuk menghadapi keduanya, kita tidak boleh minder. Kita harus berani, harus percaya diri, harus memiliki mental tidak mudah menyerah. Sebagai contoh, bagaimana Malaysia punya mobil nasional, sedangkan kita kok tidak punya? Malaysia negara dengan penduduk 25 juta orang, sedangkan Indonesia 250 juta orang. Mereka berani bikin mobil Nasional, kok kita tidak? Mungkin kitak dididik untuk takut. Kita dididik untuk tidak berani. Ketika ada orang yang berani, elite kita malah mempertanyakan, yakin benar mampu atau tidak?
Kita harus mampu! Sejarah telah mengingatkan kita, bahwa dulu kita mampu mengusir penjajah. Rakyat Surabaya dengan senjata seadanya mampu mengusir Inggris. Problem negeri ini harus segera kita atasi dengan menyelesaikan dua tantangan besar.
Tantangan besar pertama; Korupsi dan Kekayaaan Indonesia Mengalir ke Luar
Penyakit terparah dari tubuh ekonomi Indonesia saat ini adalah mengalir ke luarnya kekayaan nasional dari wilayah Indonesia. Uang bagi suatu negara, kekayaan bagi suatu bangsa, adalah sama dengan darah. Saat ini tubuh bangsa Indonesia berdarah, dan ternyata berdarahnya sudah puluhan tahun. Jika kita hitung sejak zaman penjajahan, maka sudah ratusan tahun.
Saat ini bangsa Indonesia sedang kerja rodi, kita sedang kerja bakti untuk orang lain. Kita sedang bekerja keras di Indonesia untuk memperkaya bangsa lain. Kita seperti indekost di rumah sendiri. Ironisnya, banyak dari kita tidak menyadari hal ini. bagi sedikit yang mengetahui, mereka diam atau menyerah pada kenyataan. Sebagian lagi justru menjadi penyalur kekayaan kita mengalir ke luar.
Ada beberapa indikator ekonomi yang dapat kita jadikan acuan untuk melihat bagaimana kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Yang pertama, adalah neraca perdagangan negara kita, terutama kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor. Yang kedua, adalah data simpanan di bank-bank luar negeri yang merupakan milik pengusaha dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan asing yang mengambil untung di Indonesia.
Pada agustus 2016, menteri keuangan mengatakan bahwa ada Rp. 11.400 triliun uang milik pengusaha dan perusahaan Indonesia yang parkir di luar negeri. Jumlah yang 5x lebih besar dari APBN kita saat ini, dan kurang lebih sama dengan pendapatan domestic bruto (PDB) kita.
Selain adanya ekspor yang tidak dilaporkan oleh pengusaha kita, sebagian besar keuntungan ekspor Indonesia masuk ke perusahaan-perusahaan asing. Ini terjadi karena sebagian besar dari nilai ekspor kita dikuasai oleh perusahaan–perusahaan asing. Sekarang 94% transportasi barang untuk ekspor dan impor dikuasai oleh armada asing.
Perusahaan-perusahaan ini menjual hasil alam Indonesia. Mereka menggunakan jalan, pelabuhan, dan keringat orang Indonesia. Tetapi ketika mereka mendapatkan untung, mereka tidak menyimpan keuntungan mereka di Indonesia. Selain ini, ada juga pengusaha-pengusaha Indonesia yang melakukan usaha ekspor, dan melakukan usaha di Indonesia, yang setelah untung, malah memindahkan sebagaian keuntungan mereka ke luar negeri.
Ini masalah besar untuk bangsa kita. Jika uang ini tidak tinggal di Indonesia, maka tidak dapat digunakan untuk membangun Indonesia. Bank-bank tidak punya cukup uang untuk memberikan kredit yang bisa membangkitkan ekonomi kita.
Belum lagi skandal BLBI yang merugikan negara sampai dengan 4,58 trilliun. Penguasaan tanah HGU yang mencapai jutaan hektar yang dikuasai oleh beberapa pejabat dan elit politik Seperti tanah HGU yang dikuasai oleh Surya Paloh, Oesman Sapta Odang, Luhut Binsar Pandjaitan, Hary Tanoesoedibjo, Eric Thohir, Garibaldi Thohir, Saktu Wahyu Trenggono, Saleh Husin dan lain-lain.
Banyak Uang Kita Ada di Bank-Bank Asing
Indikator lain yang menunjukkan mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri adalah jumlah simpanan di bank-bank luar ngeri yang milik orang Indonesia. Jumlahnya dalam persentase memang relatif sedikit, hanya sekian persen dari uang yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Namun jumlahnya dalam angka riil cukup besar, dan data ini telah kita ketahui karena telah diungkap oleh Pemerintah.
Menurut Pemerintah, pada akhir 2016 ada Rp. 11.000 triliun kekayaan orang Indonesaia yang disimpan di bank-bank di luar negeri. Mengingat APBN atau anggaran belanja negera kita saat ini hanya Rp. 2.000 triliun, jumlah ini lebih dari 5 kali APBN kita.
Padahal, jumlah yang lebih dari 5 kali lipat anggaran negara kita ada di luar negeri ini, jika ada di dalam negeri, maka bisa disalurkan oleh bank-bank Indonesia untuk membiayai usaha-usaha Indonesia. Bisa disalurkan untuk membangun infrastruktur, dan menjadikan BUMN-BUMN Indonesia perusahaan-perusahaan kelas dunia.
Indikator lain yang cukup miris, adalah besarnya aset bank-bank di luar negeri tetangga, sebagai contoh di Singapura, dibandingkan dengan bank-bank terbesar Indonesia. Jumlah penduduk Singapura 50 kali lebih sedikit dari kita. Besar ekonomi Singapura yang hanya 300 miliar dollar juga 3 kali lebih kecil dari ekonomi kita. Namun bank terbesar mereka bisa 5 kali lebih besar dari bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri. Selain itu, jumlah aset di tiga bank terbesar Singapura hampir 6 kali lebih besar dari apa yang dikuasai oleh tiga bank terbesar Indonesia. Apakah hal semacam ini logis?
Negara dengan jumlah penduduk hanya 5 juta orang, jumlah simpanan di bank-banknya 6 kali lebih besar dari jumlah simpanan di bank-bank kita, negara dengan penduduk sebanyak 250 juta orang. Jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Secara matematika, hal ini sebenarnya tidak mungkin. Kita patut bertanya, siapakah pemilik uang yang tersimpan di bank-bank Singapura itu? Dari mana asalnya uang simpanan itu? Indikator ini, ditambah indikator neraca ekspor-impor kita dan cadangan devisa kita, mengindikasikan bahwa kekayaan kita tidak tinggal di Republik Indonesia. Artinya, kita sekarang hanya menjadi pesuruh bangsa lain. Kita hanya menjadi bangsa kacung.
Ini kita belum bicara mengenai uang yang dikuasai oleh perusahaan asing, warga negara asing, dari hasil berusaha di Indonesia yang disimpan di luar negeri. Dari produk-produk asing, yang kita impor dan yang setiap hari dibeli dan digunakan oleh ratusan juta rakyat Indonesia.
Menjadi bangsa kacung bukan cita-cita kita. Bukan juga cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Untuk apa kita punya negara, kalau kita hanya jadi bangsa kacung orang lain? Hanya untuk memperkaya bangsa lain.?
Ketidakadilan Ekonomi Sudah Terlalu Parah
Jika populasi Indonesia ada 250 juta jiwa, artinya hampir 50% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 2,5 juta orang saja. Sisanya dibagi antara 247,5 juta jiwa. Bahkan, baru-baru ini ada yang menghitung, harta kekayaan dari empat orang terkaya di Indonesia ternyata lebih besar dari harta 100 juta orang termiskin di Indonesia.
Untuk kepemilikan tanah lebih menghawatirkan lagi. Kepemilikan tanah kita di tahun 2014 sudah mencapai 0,73. Artinya, 1% populasi terkaya di Indonesia, 2,5 juta orang, memiliki 73% tanah Indonesia. Angka sekarang pasti lebih tinggi.
Data tahun 2015 dari BPS (Badan Pusat Statistik), ada 37 juta orang Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Namun lebih dari 75%, lebih dari 28 juta petani tidak punya lahan sendiri. Yang memiliki lahan sendiri hanya 9 juta petani. Itupun luasnya sungguh tidak seberapa.
Tantangan besar kedua; Demokrasi Indonesia dikuasai Pemodal Besar
Sekarang Indonesia berada dalam keadaaan yang sangat rawan. Terlalu banyak pemimpin kita yang bisa disogok, bisa dibeli. Akhirnya mereka tidak menjaga kepentingan rakyat, tidak mengamankan kepentingan rakyat, tetapi malah menjual negara kepada pemodal besar-bahkan kadang kepada bangsa lain.
Mereka, para pemodal besar, dari bangsa kita sendiri dan bangsa asing, tidak suka pada keinginan mereka-mereka yang hendak mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara. Mereka suka Indonesia yang lemah. Mereka suka Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang lemah.
Mereka juga ingin suatu pemerintahan boneka. Mereka ingin mengendalikan bangsa ini. Mereka ingin Indonesia dipimpin oleh pemerintah, pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang korup.
Begitupun di tengah-tengah masyarakat kita yang kian rusak moral dan mentalnya, di setiap tingkatan kepemimpinan dalam unsur masyarakat sudah sarat dengan sogok menyogok. Orang yang punya banyak uang atau dimodali banyak yang bisa membeli suara, loyalitas, bahkan ketaatan.
Setelah 70 tahun lebih kita bernegara, setelah pendahulu-pendahulu kita dengan gagah berani menolak dijajah kembali oleh kekuatan asing, sekarang bangsa Indonesia tetap dalam ancaman akan dijajah kembali. Tetapi, penjajahan yang mereka lakukan saat ini lebih lihai, lebih bagus, lebih halus, lebih licik. Mereka tidak kirim tentara, mereka cukup menyogok pemimpin-pemimpin kita.
Dengan uang, bangsa kita hendak dijajah kembali. Baik itu dengan membeli pemimpin kita, hakim-hakim, politisi-politisi, anggota-anggota DPR, ketua-ketua partai kita banyak yang lemah serta bisa dibeli. Hampir semua lembaga dirusak dengan uang bahkan pemimpin-pemimpin agama kita juga.
Demokrasi kita dalam bahaya
Ada dua alasan yang mendasarinya, pertama, karena banyak pemimpin kita yang bisa dibeli. Kedua, karena banyak kelompok oligarki yang punya uang dan mampu membeli para pemimpin kita. Yang lebih berbahaya lagi adalah manipulasi proses kotak suara. Ini yang bisa, dan sedang, dan pernah diselewengkan.
Sekarang yang banyak terjadi juga yaitu manipulasi dan rekayasa. Hasil dari banyak polling, banyak survei yang mempengaruhi pandangan masyarakat bisa dibeli. Di negara maju pun, survei bisa jadi alat penguasa. Maka adalah tugas kita bersama untuk menyadarkan masyarakat agar jangan mudah percaya survei. Selain itu, media juga kerap kali dijadikan senjata. Banyaknya masyarakat kita berharap kepada media untuk mendapatkan pecerahan, mendapatkan pengetahuan soal demokrasi kita. Sayangnya, masih banyak kita jumpai media-media itu tidak netral.
Salah satu bentuk wujud demokrasi kita adalah adanya kotak suara dalam pemilihan. Dan mereka yang dapat memberikan suara ke kotak suara adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP. Setiap warga negara Indonesia memiliki satu suara di setiap pemilihan. Namun di banyak pemilu, banyak ditemukan daftar pemilih tidak jelas seperti adanya nama-nama yang sampai 30 disebut di TPS yang berbeda-beda.
Maka dari itu, kita harus serius dalam menyikapi politik kita saat ini. Karena selain untuk mencegah adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, upaya ini juga dimaksudkan agar masyarakat terutama umat Islam dapat menentukan pilihannya dengan tepat.
Dalam sebuah tulisan yang berjudul Fiqh Politik Islam, Fauzi Natsir, putra dari bapak M. Natsir, mengajak agar umat Islam bisa menimbang madharat dan maslahat syar’i dari pertarungan politik Indonesia hari ini. Karena Hakikatnya Pemilu tahun ini adalah, Indonesia vs Cina, Islam vs Syiah, Tauhid vs Komunisme, berikut analisanya:
Koalisi Jokowi-Ma’ruf didukung oleh gerombolan Syi’ah, Ahmadiyah, JIL, aktivis LGBT, keturunan PKI dan gerombolan aktivis medsos nyeleneh seperti Abu Janda, Denny Siregar, dll. Bahkan Ahok si penista agama juga telah resmi bergabung ke PDIP dan mendukung pemenangan Jokowi-Ma’ruf.
Hanya ada dua kubu yang bertarung, maka yang menang bersama seluruh gerombolan pengusungnya akan menjadi penguasa negeri ini. Jika anda merasa negeri dan umat ini akan baik-baik saja siapapun penguasa mereka kelak, sesungguhnya anda sedang mengigau dan membodohi diri sendiri.
Dalam sebuah hadits yang shahih, Rasulullah shalallahualaihi wasallam mengingatkan kita:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
“Seseorang tergantung agama temannya, maka hendaknya kalian memerhatikan siapakah temannya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)
Prabowo-Sandi mungkin jauh dari kata ideal dari standar syariat. Namun setidaknya kita bisa melihat bahwa orang-orang di sekeliling mereka adalah orang baik. Di sana ada Habib Salim Asseggaf (ketua Majelis Syura PKS), Dr. Hidayat Nur Wahid, HRS, Ustadz Zaitun Rasmin, UBN, UAS, Ustadz Adi Hidayat, Aa Gym, Babe Haikal dan banyak asatidz lainnya.
Bayangkan wajah-wajah yang berada di sekitar Jokowi-Ma’ruf kelak jika mereka menang. Ada Ahok si penista Islam, Ribka si anak PKI, dan ada gerombolan PSI yang terang-terangan menolak syariat. Ade Armando, Abu Janda dan Denni akan tertawa terbahak-bahak. Ada Jalaludin Rahmat dan gembong Syi’ah lainnya yang akan berkonspirasi atas ahlussunnah. Dan banyak lagi wajah-wajah penuh dengan misi dan visi yang akan membawa mudharat untuk Islam.
“Orang yang cerdas bukanlah orang yang tahu mana yang baik dari yang buruk. Akan tetapi, orang yang cerdas adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan.”
Apa yang harus kita lakukan?
Pertama, kita harus menyelamatkan kekayaan negara. Kita harus hentikan mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri supaya kita punya uang untuk membangun pabrik-pabrik dan mendorong produksi nasional. Kalau kita terus biarkan kekayaan kita mengalir ke luar, suatu saat kita akan kehilangan sumber daya untuk memperbaiki semuanya.
Kedua, produksi dan produktivitas bangsa. Indonesia pernah mempunyai pabrik pesawat terbang, namun sekarang sudah tidak tampak. Ini perlu dibangun kembali. Begitu juga produksi transportasi lainnya, sepeda motor, mobil, kereta api pabrik kapal-kapal buatan Indonesia perlu diperkuat lagi. Dengan demikian, anak-anak Indonesia akan punya pekerjaan yang baik, yang layak dan terhormat. Kalau produksi kita kuat, tentu tidak akan banyak impor dan akan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, terutama pangan, pakaian, kebutuhan-kebutuhan pokok, energi yang dibutuhkan orang, maka mata uang kita dengan sendirinya akan menguat, karena orang akan mencari dan membeli rupiah.
Hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan adalah menjadikan BUMN unjung tombak ekonomi, mengolah kekayaan alam di dalam negeri, menjadikan koperasi sebagai alat pemerataan & motor swasembada dan mengembalikan konstitusi negara ke naskah UUD 1945 asli.
Percayalah kebenaran yang berdasarkan iman dan taqwa akan menang, kebenaran tidak bisa dikalahkan. Yang penting, kita harus berani, kita harus tegar, kita harus mau berkorban. Dan yang jelas, ada dua pilihan. Berdiri menghormat sebagai bangsa ksatria, atau tunduk selamanya sebagai bangsa kacung, bangsa budak, bangsa yang lemah, bangsa yang bisa dibeli, bangsa yang bisa disogok. Pilihannya ada di hati kita masing-masing. (Selengkapnya baca buku Paradoks Indonesia karya H. Prabowo Subianto)
Kami kagum dengan pemikiran Bapak Prabowo, apalagi soal mengatasi masalah ekonomi dan lain sebagainya. Selain dari pada itu, beliau berjiwa nasionalis, patriot, negarawan, ini yang perlu kita tiru dari Bapak Prabowo. Adapun masalah keagamaan, yang terpenting kita konsis, istiqomah dalam melakukan ibadah, puasa dan membayar zakat. Karena kami yakin, selama syariat Islam diamalkan, pasti bangsa ini akan mendapatkan barokah, yakni keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan. Allah SWT sudah menegaskan dalam beberapa firman-Nya:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS. Al-A’raf: 96)
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٦٥) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (٦٦)
“Sekiranya Ahli Kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu Kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menegakkan (hukum) Taurat, Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya[2], niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Maidah Ayat 65-66)
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka” [QS. At-Thalaq: 2-3)
Isi kandung ayat-ayat diatas insyaallah akan terwujud jika ada sebuah negara yang kepemimpinannya dipegang oleh seorang muslim yang patuh kepada al-Qur’an, Hadits dan fatwa-fatwa ulama, wallahu a’lam!
Impor Pekerja Cina, Komunisme, dan Ancaman Kerapuhan Sosial
Seiring dengan jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat, sedikitnya tercatat 7 juta anak-anak bangsa menganggur. Ironisnya, di tengah kondisi sosial ekonomi yang suram, pemerintah membuka lebar pintu kedatangan warga Cina. Apa pun dalihnya, hal itu telah berhasil menimbulkan keresahan sosial di masyarakat.
Meski ditutup berbagai isu pengalihan, masyarakat tetap menyoroti maraknya pendatang Cina ke Indonesia. Di media sosial ramai istilah: Swasembada Cina. Rasialis? Itu hanyalah standar ganda, sekaligus propaganda memuluskan impor buruh dan imigran gelap asal Cina.
Mengapa rezim sangat dekat dengan Cina sampai mendatangkan warga Cina? Mengapa pula bermesraan dengan Partai Komunis Cina? Munculnya fenomena jutaan buruh China di bumi pertiwi ini, apakah untuk mencoblos salah satu Paslon agar sah pencoblosannya dan diakui sebagai etnis Indonesia baru (komunis gaya baru)? Atau adakah hubungannya dengan caleg-caleg kafir China yang sudah sekian persen menduduki parlemen Indonesia? Atau terkaitkah dengan munculnya status Aliran Kepercayaan dalam e-KTP? Kok bisa-bisanya banyak WNA terdaftar dalam DPT? Ada apa ini? Ini jelas ada campur tangan rezim yang disinyalir ingin menghidupkan Nasakom jilid baru!
Publik tidak lupa penangkapan imigran Cina yang mengebor tanah di area Bandara Halim. Juga maraknya temuan imigran gelap Cina tanpa identitas resmi, tanpa bisa berbahasa Indonesia dan Inggris.
Masyarakat protes keras: ketika ekonomi terpuruk, rakyat tetap dicekik. Ketika PHK massal terjadi di mana-mana, pemerintah malah mempermudah impor tenaga kerja Cina. Saat rakyat dipaksa membayar pajak, pemerintah membuat UU untuk mengampuni pengemplang pajak kelas kakap.
Ketika rakyat Indonesia berkeyakinan terhadap agama, pengerdilan dan penghinaan agama makin terasa. Ketika rakyat punya trauma besar terhadap komunis, pemerintah justru akrab dengan Cina dan partai komunis. Bahkan baru kali ini begitu mudahnya melihat orang menggunakan kaus palu arit di depan umum. Mengapa?
Kebohongan demi kebohongan dilakukan secara berulang-ulang mulai dari data kebakaran, impor jagung, produksi sawit, kebohongan ganti rugi tol, daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan dengan ragam cara agar kebohongan itu tertanam dalam benak masyarakat sehingga seolah-olah itu benar. Tujuannya jelas untuk meraih kemenangan dengan cara yang tidak fair.
Belum lagi sikap rezim saat ini yang seringkali tebang pilih dalam hukum. Ketidakadilan yang dipertontonkan sudah begitu banyak. Kesengajaan dari rezim untuk tidak mengungkap kasus Novel Baswedan adalah salah satu contoh buruknya keadilan saat ini.
Dalam sebuah wawancara dengan Tempo pada Juni 2017, Novel menyebut banyak orang terlibat dalam penyerangan itu. Keterlibatan itu tak lepas dari perintah jenderal polisi untuk mengaburkan fakta dan bukti peristiwa penyiraman dengan air keras pada 11 April lalu.
Jenderal aktif itu diduga memerintahkan tim penyidik menghapus sidik jari pelaku yang tertinggal di cangkir wadah air keras saat olah tempat kejadian perkara. Jenderal ini juga diduga terlibat dalam sejumlah rencana penyerangan terhadap Novel dan penyidik KPK lain. (tempo, 2 Agustus 2017)
Saat dalam keadaan terpojok, rezim selalu berusaha mengelak dan mencari-cari pembenaran dengan berkelit dan mentakwil-takwil sebagaimana elit-elit NU sekarang yaitu tidak mau mengakui kesalahannya. Pemerintah saat ini yang seringkali salah dalam masalah data dan carut-marutnya penerapan kebijakan. Krisis amanah ilmiah dan moralitas memalukan seperti ini sudah seringkali terulang-ulang sebagaimana dalam tubuh NU. Contoh kongkritnya yaitu ketika NU memutuskan keputusan-keputusan kontroversial seperti melegalkan kepemimpinan non muslim dan penghapusan istilah kafir. Ajaib sekali, karakter keduanya hampir sama persis. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan NU kini telah disetir oleh rezim dengan mengucurkan dana besar lewat program Islam Nusantara. Sungguh naas sekali nasibmu kini, wahai NU, tergadaikan!
Ikhtitam
Mari kita berdoa agar supaya negara Indonesia dianugerahi oleh Allah SWT seorang pemimpin yang amanah dan tanggung jawab, Pemimpin yang mensejahterakan rakyat Indonesia terlebih kepada penduduk mayoritas, yakni umat Islam, dengan tidak memusuhi syari’at agama mereka apalagi mengkriminalisasi ulamanya. Pemimpin yang spirit kepemimpinannya memprioritaskan kesejateraan ekonomi rakyat, memberantas narkoba, minuman keras, judi, PSK, korupsi dan berbagai bentuk kemaksiatan, lebih-lebih dosa besar (kabairudzzunub).
Masyarakat Indonesia mengidamkan sosok pemimpin yang peduli dan peka terhadap ketinggian moral dan mental bangsanya. Oleh karena itu, ia harus menata aturan-aturan di semua lini lembaga pendidikan, seperti membuat skala prioritas bimbingan akhlak, memisah tempat pengajaran siswa dan siswi, sebagai langkah dini penanganan maraknya pacaran dan prostitusi di usia dini, sehingga lahirnya anak jadah dan praktek prostitusi dapat diminimalisir. Terpenting lagi ia harus bisa menghentikan produksi kondom, alat seksual yang merupakan jebakan musuh-musuh Islam untuk memasarkan perzinaan.
Jika ingin berkah gemah lipah loh jinawi, Pemimpin negeri ini hendaknya menggalakkan beberapa kebijakan islami, seperti mewajibkan shalat Jum’at di masjid-masjid kampung (bukan di instansi pemerintahan, perusahaan atau mall-mall), puasa Ramadlan, dan menarik zakat 2,5% dari setiap individu yang berpenghasilan kadar satu nishab (kira-kira 40 juta ke-atas pertahun), dan pengelolaannya diserahkan kepada Badan Amil Zakat yang amanah dan kompeten, kemudian penyalurannya juga harus sesuai dengan ketetapan syari’at Islam, al-ashnaf ats-tsamaniyah (bukan untuk infrastruktur apalagi dihutang negara).
Pemimpin tertinggi negara Indonesia harus mensupport serta mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan islami bawahannya, seperti menutup tempat-tempat maksiat (penutupan hotel Alexis), penghentian reklamasi, lokalisasi, LGBT, Bar, perusahaan Miras, sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur DKI saat ini, Anies Baswedan. Semoga beliau diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk melawan musuh-musuh Islam yang ada di DPRD Jakarta (PDI, Nasdem dan partai pendukung lainnya). Semoga Bapak Prabowo Sandi bisa meniru langkah Gubernur pilihannya
Pemimpin harus memperhatikan dan ngopeni aspek-aspek hubungan vertikal rakyatknya, seperti menerapkan peraturan wajib sholat dhuhur-ashar berjamaah bagi PNS, buruh-buruh di kantor dan perusahaan, serta menyediakan fasilitas Ibadah di setiap instansi kenegaraan. Syukur-syukur menyiapkan pembimbing agama yang mentraining tata cara beribadah dan memberikan ceramah keagamaan di waktu senggang.
Mari kita bersama-sama menjadi laskar TPS yang siap mengawal suara dari Desa sampai ke Kecamatan sekaligus menjadi saksi perhitungan di Kecamatan, lalu mengawal kotak suara dari Kecamatan sampai Kabupaten dan sekaligus menjadi saksi perhitungan suara di Kabupaten, lalu mengawal kotak suara dari Kabupaten ke Propinsi sekaligus menjadi saksi perhitungan suara di Propinsi, lalu mengawal kotak suara dari propinsi ke KPU pusat melalui rekap maupun pengawasan kotak suara/rekap penghitungannya karena ada potensi kecurangan dengan penggantian kartu suara yang sudah tercoblos paslon satu, jangan sepenuhnya dipercayakan kepada Polisi maupun Panwascam karena lebih berpihak pada petahana.
Dengan ini, insyaallah akan tercipta pemilihan umum yang jujur dan adil untuk Indonesia yang berwibawa, bermartabat, adil, makmur, sejahtera dan berkah. Amin.
على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Sarang, 9 Rajab 1440 H./16 Maret 2019 M.
KH. Muhammad Najih Maimoen
