Sekitar dua tahun lalu kami diwawancarai tim media Sidogiri terkait pandangan sikap terhadap Pancasila, slogan NKRI Harga Mati, dan penetapan Hari Santri.

Kami tegaskan kembali, bahwa kaum pesantren tidak anti Pancasila juga tidak anti NKRI, jadi siapapun yang menuduhnya demikian itu adalah fitnah dan sengaja mengadu domba masyarakat pesantren dengan pemerintah.

Kami justru bersyukur kepada Allah SWT atas berdirinya NKRI di bumi pertiwi ini dan Pancasila sebagai dasar negaranya. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kaum santri tidak mengenal selain sistem Islam dalam hidup bernegara, seperti yang termaktub dalam kitab minhajut Thalibin. Oleh sebab itu, karena Pancasila sudah terlanjur menjadi dasar Negara dan UUD 45 tidak melarang Pancasila ditafsirkan sesuai ajaran Islam, maka mengislamikan Pancasila bagi kaum santri adalah sebuah keniscayaan. Contoh mudahnya adalah kaum pesantren tetap berkeyakinan pengikut agama lain berada pada jalur yang salah, namun tidak kemudian diperbolehkan berbuat anarkis kepada mereka, karena secara kemanusiaan, mereka masih termasuk bagian daripada penduduk Indonesia. Tidak seperti ajaran Pluraslisme yang membenarkan semua agama dan sama-sama menuju ke Surga.  

Kemudian masalah NKRI, kami sangat tidak setuju ada embel-embel “Harga Mati”. Sebab istilah tambahan tersebut berkonotasi sangat negatif, bahkan bisa saja menodai ruh NKRI itu sendiri. Salah satu contoh kongkritnya, “Tidak mengapa kekayaan alam Indonesia dikeruk oleh penjajah, asalkan NKRI tetap  utuh! Tidak merugi tambang emas papua, migas blok cepu, pulau sipadan dan ligitan, Indosat dan aset-aset negeri ini dikuasai bangsa asing, yang penting NKRI aman! Tidak masalah berjuta-juta tanah bumi pertiwi dikuasai oleh segelintir pendatang dan uang Negara digarong oleh sekelompok begundal aseng, pokoknya NKRI langgeng! Dan tidak bahaya generasi penerus bangsa ini pikirannya diracuni narkoba yang diselundupkan oleh asing, yang penting NKRI jaya!” China-Komunis luar dan dalam negeri telah bersatu merusak moral bangsa, terbukti 1 ton sabu-sabu diselundupkan dari China, bahkan Limbah impor yang ditemukan di Surabaya berasal dari korea. Inilah sebenarnya virus ganas yang selama ini menggerogoti kekebalan tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NKRI yang kami banggakan adalah bangsa yang berdikari dan selalu menghormati hak konstitusional penduduk mayoritas tanpa mengabaikan hak minoritas. Oleh karena itu, jangan ada teror dan segala bentuk intimidasi  terhadap umat Islam yang memperjuangkan agamanya dengan dalih “NKRI Harga Mati”, hormati hak mereka selaku umat mayoritas. Jangan dikebiri spirit dakwah umat Islam dalam amar ma’ruf nahi munkar dengan jargon menjaga NKRI, apalagi dengan cara menerbitkan Perppu Ormas yang jelas-jelas memberangus gerakan-gerakan Islam yang bervisi-misi amar ma’ruf nahi munkar.

Sekali lagi kami tidak mempermasalahkan NKRI. Akan tetapi istilah “Harga Mati” itu yang membuat Islam diamputasi. Islam dipojokkan tidak apa-apa, non muslim atau Syi’ah menjadi pemimpin umat Islam tidak masalah, minoritas menuntut hak setara dikabulkan saja, yang penting NKRI Harga Mati! Ini pembodohan dan pengelabuhan belaka yang sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam Zionis, Salibis, Komunis dan Liberalis.

Kami merindukan konsep ber-NKRI yang sudah diteladankan oleh para ulama pejuang Islam di awal kemerdekaan bangsa ini, gerakan NU tempo dulu, Masyumi dan seterusnya. Mereka semua bersungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak konstitusional umat Islam selaku mayoritas, mengusulkan perda-perda Islami,  melaksanakan amar ma’ruf-nahi munkar sekalipun itu kepada pemimpin (tapi tidak dengan berbuat “anarkis”), dan yang perlu diingat mereka sama sekali tidak menindas atau bahkan menteror minoritas, kecuali ketika dari pihak minoritas mencari masalah atau bahkan sampai menodai tuhan, kitab suci, dan agama mayoritas, maka sudah tentu mayoritas akan bereaksi sebagai bentuk pengamalan izzul islam wal muslimin.

Konsep Revolusi Syi’ah sangat kami tentang untuk dipraktekkan di Negara ini, oleh karena itu waspadailah Syi’ah. Begitu pula konsep Khilafah HTI, kami tidak menyetujuinya, karena teknis penerapan syari’ah dan kiprah mereka dalam memperjuangkan khilafah dalam sebuah negara  tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dalam kutub-kutub mu’tabarahnya, seperti gegampang proses pemakzulan dan mereka juga mengadopsi konsep Muktazilah yang menurut ulama kita termasuk ahli bid’ah, dan mungkin saja dibalik ide khilafahnya, HTI main mata dengan Syi’ah dan revolusioner lainnya. Kami juga telah menulis buku mengcounter sepak terjang HTI. Hanya hukum-hukum Islamnya yang kami cocoki bukan methode penerapannya, ini yang perlu diperhatikan, agar tidak salah paham!

Kami juga anti Wahhabi, karena kelompok ini hobinya mengkafir-kafirkan orang yang bertawassul dengan Anbiya’, Auliya’, dan sholikhin. Hakikat tawassul itu meminta do’a kepada orang yang ditawassuli. Tawassul itu hukumnya boleh asalkan tidak dengan arwah-arwah jahat, jin, syetan, danyang dan sejenisnya. Banyak sekali buku kami kami yang membahas tentang penyimpangan Wahhabi, jadi salah alamat jika ada yang menganggap kami condong ke Wahhabi. Cuma terkadang kami mendukung amar ma’ruf-nahi munkar mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah.  

Kami mengajak semua komponen umat Islam, untuk kembali ke masa lalu, di mana ruh jihad dalam beramar ma’ruf nahi munkar bergelora di mana-mana, lewat organisasi NU, Muhammadiyah atau lewat partai politik,  partai-partai Islam seperti PPP. Mereka gigih melakukan amar ma’ruf nahi munkar kepada siapa saja yang berbuat zhalim dan munkar. Nasib NU dan Muhammadiyah sekarang hanya dijadikan pendulang suara pada saat Pilpres, Pilgub dan Pilkada saja.

Pelaku kemunkaran ini bisa siapa saja, baik individu, kelompok, atau penguasa. Dalam konteks kekinian, tentunya tempat kemunkaran itu semakin luas dan banyak, seperti kemunkaran di tempat rekreasi, tempat hiburan, hotel, penginapan, salon, kafe, bioskop, kampus, buka warung dengan dengan tanpa sungkan pada bulan Ramadhan dan sebagainya. Kemunkaran yang dilakukan kelompok, misalkan kemungkaran segerombolan perampok, partai politik nasionalis (sekuler) yang tidak berasaskan Islam, sebagian partai politik Islam yang mempunyai ide, program, atau langkah yang menyalahi Islam, serta kelompok yang mengadopsi ide liberal yang kafir dan menafsirkan Islam agar tunduk pada kaidah-kaidah ideologi kapitalisme yang sekuler. Kemunkaran penguasa, misalnya menjadikan sekularisme sebagai dasar kehidupan bernegara, menjalankan sistem demokrasi liberal dalam bidang politik dan sistem kapitalisme dalam bidang ekonomi.

Semua itu termasuk kemunkaran dan kezhaliman yang kita diwajibkan untuk menghilangkannya sesuai kesanggupan yang kita miliki. Jika umat diam saja serta rela terhadap semua itu, serta tidak melakukan amar ma’ruf nahi munkar, maka berhati-hatilah dan waspadalah, karena berbagai cobaan, bencana, dan kerusakan akan bisa menimpa kita semua secara merata. Hancurnya kewibawaan umat, amburadulnya kondisi politik, serta porak porandanya kondisi ekonomi, merupakan sekelumit akibat buruk yang kita alami secara bersama-sama akibat kelalaian kita beramar ma’ruf nahi munkar.

Islam mengajarkan adanya kepedulian dan tanggung jawab terhadap kepentingan dan kebaikan masyarakat, bukan ideologi individualis yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan bersama. 

Sekali lagi, kami tidak setuju “NKRI Harga Mati” dijadikan jargon andalan yang pada realitas praksisnya justru banyak elit negeri ini yang melacurkan NKRI dan Pancasila untuk memenuhi nafsu serakahnya.
Sarang, 25 Syawwal 1438 H

KH. Muh. Najih Maimoen

Iklan