PERNYATAAN SIKAP

Terkait Wacana

“Full Day School ala Mendikbud”

Assalamu’alaikum War. Wab.

Kami ingin menyampaikan kegelisahan dari para orang tua yang berlatar belakang religius, para ulama, elemen pendidikan ajaran Islam, khususnya dari Lembaga Madrasah Diniyah (Madin) dan TPQ, baik perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memicu banyak sekali kegaduhan. Sebenarnya apa yang kurang dari lembaga pesantren dan madrasah-Madrasah Diniyah?.

Madin dan Pesantren misalnya, terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata, tetapi juga pengamalannya, disamping dengan tingkat pembiayaan yang sangat ringan. Menurut kami program Full Day School pasti menggerus pola pendidikan diniyah, dan mutlak akan menutup pintu masuk pengenalan ajaran pondok pesantren. Dan seandainya tidak ditentang, maka FDS akan melunturkan kesadaran hidup beragama, mencerabut khazanah kaum muslimin yang sekian lama mengisi tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Mendikbud seharusnya memperhatikan dampak sosial yang akan timbul dari penerapan kebijakan tersebut. Pendidikan agama sudah berakar di tengah masyarakat sejak lama, keberadaannya justru sebelum NKRI ada. Full Day School mau menghapus pendidikan madrasah dari NKRI, apakah para pelakunya tidak malu dengan para pahlawan muslim yang merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah? Silahkan adakan sensus makam pahlawan, pasti menemukan hampir semuanya adalah kaum santri, minimal lulusan madrasah diniyyah.

Terkait wacana penerapan kebijakan sekolah hanya Senin hingga Jumat dan Full Day Scool di tahun ajaran baru 2017-2018 nanti, maka kami menolak keras kebijakan tersebut. Ada beberapa point yang menjadi landasan penolakan kami;

  1. Kebijakan menerapkan Full Day School pasti akan memunahkan ratusan ribu -sekali lagi- ratusan ribu lembaga Pendidikan TPQ/TPA dan Madin (Madrasah Diniyah) di seluruh Indonesia. Padahal mayoritas masyarakat muslim Indonesia adalah kaum nadhiyyin yang semuanya butuh pemahaman dan pengamalan agama. Dan pasti akan membawa imbas mengacaukan tatanan Pondok Pesantren, terutama yang berbasis salaf.
  2. Memaksakan FDS akan menyulut api permusuhan, atau paling tidak akan memantik kecurigaan antar ormas umat Islam. Ini bahaya, karena mengancam keutuhan hidup bernegara.
  3. Penetapan FDS membawa misi pendangkalan akidah, amaliah generasi-generasi Ahlussunnah wal Jamaah. Masyarakat santri sudah sekian lama terdzolimi oleh kebijakan warisan belanda, senasib kaum santri zaman dulu yang selalu ditindas para penjajah.
  4. Coba direnungkan, dari sisi maslahat kebijakan, dimanakah letak kesalahan lembaga TPQ dan Madin? atau dimanakah letak cacat tatanan di Pesantren? Ayo silahkan diadakan survey?! Dari Jutaan Narapidana, baik kasus Korupsi, kriminal maupun pelanggaran-pelanggaran lain, hanya berapa persen yang tamatan Ponpes dan Madin?? kami yakin seyakin-yakinnya 99%, bahkan lebih adalah jebolan pendidikan umum murni. Bukan lulusan dari Madin/Pesantren.
  5. Kalau sisi keberhasilan mencetak para pelaksana roda ekonomi, ayo disurvei !! kami jamin jebolan Madin dan Ponpes hampir mustahil adatan jadi pengangguran apalagi GePeng (Gelandang dan Pengemis). Karena pada dasarnya Pendidikan Madin dan PonPes selalu menanamkan kemandirian dan tanggung jawab hidup. Prinsipnya adalah “Wajib cari rizki untuk menafkahi keluarga asal yang halal”. Tidak pilah pilih pekerjaan. Sebaliknya, silahkan tanya kepada para GePeng itu jebolan pendidikan apa?. Pasti akan dijawab, tentu tamatan pendidikan umum. Bahkan, coba dihitung berapa juta Sarjana di Indonesia yang masih menganggur…??
  6. Siapakah sebenarnya yang diajak rembukan dan olah fikir sehingga muncul gagasan FDS yang menteror Madin dan Pesantren…?? Apakah para cukong? Menurut kami, program FDS adalah kongkalikong antara Kapitalis-Komunis untuk menghancurkan Islam Tradisionalis, NU. Jangan dikira musuh-musuh Islam tidak bersatu memberangus kaum muslim Ahlussunnah Wal Jamaah. Timur tengah buktinya, perang antara Israel dengan Hizbullah (Syiah) yang menjadi korban justeru penduduk sipil Aswaja. Jadi menurut kami FDS menjadi bukti kebenaran al Qur’an;

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

Hari libur sabtu ahad itu ittibaul Yahud wan Nashara, sementara hari jumat adalah hari raya umat Islam malah dikebiri. Tidak diliburkan, sehingga orang mukmin tidak bisa bersiap-siap tabakkur untuk melaksanakan ibadah shalat jumat. Mengabaikan hari jumat, dan memanfaatkan hari-hari libur untuk pergaulan bebas (kumpul kebo) adalah bagian dari misi Zionis, Komunis yang berlindung dibawah nasionalis.

Adanya gagasan FDS juga bukti kebenaran hadits

يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوَهَنُ؟ قال: حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت

Timur tengah sudah dihancurkan lewat perang, maka jangan sampai kaum muslim Indonesia yang mayoritas ini (terutama kaum santri) dijajah sistem pendidikan sekuler yang semakin lama tambah merajalela.

  1. Kami dengan sistem pendidikan pemerintah yang sekarang saja sudah memangkas Madin untuk tingkat kelas 5 dan 6, itu gara-gara lembaga formal yang menerapkan program ekstrakulikuler. Kalau ditambah lagi dengan FDS, maka tamat sudah masa depan kaum muslim. Sudah terdzalimi, masih ditambah lagi dengan yang lebih parah. Pemberangusan yang melebihi penjajahan belanda, yang notabene masih menghargai pendidikan local waktu itu. Semoga penggagas ide ini dilaknat oleh Allah SWT.
  2. Kemungkinan besar program FDS ini justeru malah mencetak para koruptor negara. Anda bayangkan, pendidikan sehari penuh tanpa pengajaran agama. Setidaknya para siswa akan terlibat pergaulan bebas, pacaran kelewat batas yang bisa jadi melakukan perzinahan (Naudzu billah min dzalik), atau minimal yang anak laki-laki sulit berkonsentrasi belajar karena setiap hari harus bergumul dengan siswi-siswi bukan mahram. Inilah rencana keji Zionis dan antek-anteknya, oknum Cina dan si Naga Sembilan. Mereka berkomplot menjajah ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan agama. Dan perlu diingat, PT.Freeport memperpanjang kontrak dengan pemerintah Indonesia sampai tahun 2031. Kemungkinan besar kafir Amerika ikut menjadi biang komplotan segitiga, Salibis-Komunis-Etnis Cina.
  3. Kita kaum nahdliyyin dengan jumlah kaum muslim terbanyak. Jadi jangan sampai hak-hak mayoritas dikebiri.
  4. Kalangan awam nahdhiyyin selalu tertindas, yang untung hanya kalangan elit saja. Mari kita angkat harkat martabat warga nadhiyyin. Kenapa Bapak Menteri Agama diam saja, apa yang anda takuti? apakah Ormas Muhammadiyyah..? Dan seharusnya MD tidak perlu dilibatkan dalam Sidang Istbat penentuan Ramadlan atau tanggal 1 Syawal. Bukankah jauh-jauh hari mereka sudah menetapkan tanggal istimewa tersebut dengan almanak. MD, yang usianya lebih tua dari ormas NU harus bersikap lebih dewasa, jangan kekanak-kanakan, maunya menang sendiri menguasai pendidikan agama. Dan jangan merasa paling benar memaknai hadits “صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ،” dengan takwil metode hisab demi modernitas. Dan perlu diperhatikan, apakah Ormas Muhammadiyah tidak merasa rugi dengan hilangnya TPA. Padahal jargon yang digemborkan” kembali ke al Qur’an dan al-Hadits”.
  5. Cukup Banser saja yang menjadi abdi PKI karena ulah para okmumnya, golongan lain jangan sampai ikut-ikutan. Walau kami berharap dan sangat bersyukur bilamana Banom NU tersebut mau sadar kemudian bertaubat.

Omongan Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi,Phd “Madin bisa setelah Ashar sampai bakda Magrib”. Kalau ini dipraktekkan, jelas ada pemangkasan waktu belajar dan akan memvorsir tenaga, baik bagi para pendidik maupun anak didik karena tidak ada waktu istirahat dan pastinya menyingkat ibadah shalat ashar & maghrib. Full Day School tidak ber-Peri Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ber-Peri Kemanusiaan, dan tidak patuh pada UUD 45.

  1. Gagasan Boarding School yang ideal untuk bangsa kita adalah yang ditulis Ki Hajar Dewantoro dengan slogannya “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”, karena gagasan ini diilhami dari pendidikan pesantren, pendidikan akhlak dan moral, karakteristik ikhlas, disertai ajaran-ajaran ibadah sekaligus wiridan, serta cara-cara untuk menghormati yang tua, menyayangi yang muda serta menjalin shilaturrahim dengan para kerabat, bersosial dengan para tetangga dan bergotong royong dengan sesama umat islam. Dan konon Negara Finlandia yang terkenal sistem pendidikannya itupun nyontek dari sebagian ajaran Ki Hajar Dewantoro. Wallahu a’lam.
  2. Jangan terlena dengan perayaan hari santri, karena jiwa-jiwa kesantrian akan mulai terkikis dari sini. Dan istilah Full Day School pasti akan menghilangkan keharuman nama besar Pondok Pesantren.
  3. Andaikan KH. Ahmad Dahlan masih hidup, pasti tidak akan merestui sistem pendidikan seperti ini, karena beliau adalah lulusan pesantren. Apalagi kalau masih ada Buya Hamka, tokoh Muhammadiyyah yang alim, putra kyai alim yang berjuluk tuan guru bermadzhab Syafii dan ahli thariqah. Beliau yang diakhir hayatnya melakukan doa qunut dan wafat husnul khatimah, bahkan insyaallh mati syahid, karena menfatwakan keharaman mengucapkan selamat Natal dan merayakannya. FDS pasti ditolak mentah-mentah oleh kedua ulama panutan Muhammadiyyah ini.
  4. Warga Indonesia kini sedang ditipu, karena Full Day School bukan solusi. FDS tidak bisa mendidik akhlak, dan malah menjajah para orang tua. Anak-anak akan jauh dari pantauan, sementara biaya sekolah meningkat yang mencekik orang tua.
  5. Muhammadiyah bisa saja ditunggangi modernis perusak agama, ajaran Kristen bahkan paham komunis yang dendam kesumat dengan kaum nahdliyyin.
  6. Kita semua tahu bagaimana kondisi TPQ, Madin dan Pondok Pesantren salaf didaerah-daerah. Kebanyakan tidak punya gedung sendiri. Masih numpang di serambi Masjid, Mushola dan emperan rumah warga. Biaya operasional, beli papan tulis, bangku dan kapur masih urunan para wali santri. Belum lagi ustadz dan ustadzahnya yang ikhlas dan telaten mengajar tanpa gaji. Mereka korbankan waktu kerja demi anak didik. Apa bukan kedzaliman namanya?!, sudah kecil dianggap kecil masih pula mau ditiadakan.
  7. Alokasi pendidikan 20% dari APBN itu tidak sedikit. Sekalipun TPQ, Madin dan Ponpes tidak masuk dalam daftar alokasi itu, mereka tidak akan menuntut. Jadi sangat ironis bila pendidikan berbasis akhlak dan ukhrowi (yang notabene lebih penting dari pendidikan umum) anak-anak didiknya hendak diungsikan untuk menjadi penganut hedonis barat. Kasihan nasib mereka tidak pernah diperhatikan para pejabat legislative dan eksekutif.
  8. Pendidikan Pesantren paling tua, jauh sebelum Indonesia ada, apalagi Ormas Muhammadiyyah. Madin yang juga sudah berdiri sebelum negara ini merdeka adalah lahan dakwah para alumni pesantren dalam nashrul ilmi. Para pengajar bebas menentukan mata pelajaran menurut hasil ngaji selama di pesantren. Tapi kenapa pemerintah malah menganaktirikan, dan malah mendahulukan kepentingan MD. Inilah nasib pesantren yang selalu teraniaya. Pendidikan Madrasah tidak pernah diakui pemerintah, kecuali yang ikut program kurikulum. Sungguh ini pembodohan. Kurikulum MTS ma’arif NU apakah sudah maksimal dan relevan?, Lihat saja prosentase 20% Agama, 70% lainnya Sekuler. Innalillah wainnalillahi rajiun.
  9. Kini Alhamdulillah banyak tokoh-tokoh Negeri ini yang menolak rencana pemberlakuan FDS. Bahkan PBNU dan MUI sudah resmi mengeluarkan penolakannya. Dan pasti akan ada usaha-usaha lain yang lebih massif lagi. Perlawanan terhadap FDS adalah harga mati. Jangan ada tipu-tipu lagi, kami tidak ingin mendengar ada bahasa, “Kebijakan ini masih uji coba atau Kebijakan ini tidak mengikat. Boleh dilasanakan oleh sekolah-sekolah umum juga boleh tidak”. Hanya satu yang kami minta dipenuhi, rencana itu harus dibatalkan!
  10. Di saat sebagian Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati membuat perda tentang kewajiban bagi setiap siswa sekolah umum untuk bersekolah Madrasah diniyah, mengapa Bapak Menteri tidak mendukungnya, tapi justru malah membuat wacana konyol. Proses belajar sore hari itu bagi anak-anak muslim yang bersekolah umum akan mendapatkan bimbingan akidah, etika dan moral yang matang, lewat panduan kitab fasholatan, Adab lil Banin, Aqidatul Awam, Aqoid Khamsin dan lain sebagainya, bukan di sekolah dan lembaga yang targetnya hanya tingginya nilai dan kelulusan.
  11. Mana pernyataan anda sekalian wahai umat Islam tentang Full Day School, harusnya mari bersama-sama menolak program yang membikin kegaduhan, mengganggu stabilitas negara yang mengadu domba antara Umat Islam NU, Muhammadiyyah dan ormas-ormas yang lain.
  12. Terakhir, apakah para elemen pemerintah sudah lupa atau pura-pura lupa (takut tidak dapat bagian dari UNICEF) dengan UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat 3:

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan UUD ini harusnya seluruh lembaga pendidikan di Indonesia memberikan porsi lebih pada pembelajaran agama kira-kira 80 %, sedangkan 20%nya untuk  ilmu umum. Namun kenyataan di sekolah formal malah terbalik. Itu berarti lembaga-lembaga formal telah tidak konsekwen dan menciderai UUD pasal 31 ini. Jadi bukan sekolahan umum, harusnya Madin dan Pesantren yang diakui pemerintah. Karena lembaga ini selalu meningkatkan keimanan dan memantau perkembangan ilmu, akhlak dan nilai-nilai ibadah, yang pastinya akan lebih mencerdaskan anak bangsa. Seperti; pengajaran sholat berjamaah. Tapi kenapa justeru lembaga lain yang berani melawan undang-undang malah yang diakui pemerintah. Sungguh ini penindasan yang luar biasa. Kalau memang tidak mau mengalah, ya berbagi 50%-50%.

Walhasil, Full Day School adalah program Zionis Yahudi dan Komunis yang berlindung dibawah Kristen, dan Kristen menyusup kedalam Nasionalis. Penolakan kami ini harga mati, sampai Bapak Prof, Muhajir Effendi membatalkan kebijakan tersebut. Kami akan terus menyuarakannya dengan mengajak semua elemen masyarakat, tokoh, para kiai, para asatidz untuk bersatu bersama-sama menolak kebijakan bapak yang kurang mashlahah dan tidak sesuai dengan kultur budaya muslim di Indonesia. Dengan wacana penghapusan pelajaran agama, sebagai salah satu paket FDS , maka ini semakin menunjukkan bahwa Mendikbud adalah agen liberal cekek, anak buah Syafi’i Ma’arif, dan sama sekali tidak meneladani pendiri Muhammadiyah,  KH. Ahmad Dahlan. Kalau di zaman SBY saja undang-undang usulan Partai Islam Sisdiknas dimandulkan, apalagi pada pemerintahan sekarang, undang-undang yang melindungi pendidikan agama pastilah akan dihapus. Dan tidak menutup kemungkinan Full Day School adalah sebuah paketan dibawah perintah para bos pengusung Liberalisme, Sekulerisme dan Komunisme. Mensetujui penghilangan agama dari ranah pendidikan akan menjadi bukti bahwa pemerintahan sekarang adalah penganut Pan-Kiri.

Wassalamu’alaikum War. Wab.

Sarang, 13 Juni 2017 H.

KH. Muhammad Najih Maimoen

Iklan