Demokrasi modern sekarang ini, kemunculannya dijadikan solusi atas problem dan permasalahan kehidupan beragama berbangsa dan bernegara. Tak ketinggalan Ansor dalam keputusan bahsul masailnya pun menjadikan demokrasi sebagai landasan dan dalil untuk meligitimasi diperbolehkannya kepemimpinan kafir atas mayoritas muslim. Ada dana berpuluh-puluh milyar untuk mengampanyekan sistem kufur ala barat, demokrasi ke negara-negara muslim se-dunia, termasuk Indonesia.

Sebagai agama yang sesuai fitrah manusia, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan. Al Qur’an dan as Sunnah dalam permasalahan ini telah mengisyaratkan beberapa prinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan bernegara, termasuk di dalamnya adalah sistem pemerintahan yang notabenenya merupakan kontrak sosial. 
Saat menerangkan sifat orang-orang beriman, Allah SWT berfirman:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشورى ٣٨)
Banyak kalangan yang menyamakan antara musyawarah islami dengan demokrasi, namun benarkah kedua hal tersebut sama…?
Perbedaan Demokrasi Dan Syura
Banyak kalangan Islam berkesimpulan bahwa Islam dan demokrasi tidak hanya kompatibel, sebaliknya, asosiasi keduanya tidak terhindarkan, karena politik Islam adalah berdasarkan pada Syura (musyawarah). Namun, jika kita kaji lebih dalam, kita akan menemukan beberapa perbedaan antara demokrasi dengan Syura yang dianjurkan dalam Islam.
Pertama, demokrasi mengajarkan segala hal harus diputuskan dengan musyawarah, termasuk hal-hal yang hukumnya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Bahkan menentukan halal, haram, baik dan buruk yang telah ditetapkan oleh Allah, masih dimusyawarahkan.
Dalam Islam, yang dimusyawarahkan adalah persoalan-persoalan teknis dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Manakala persoalan teknis itu belum ditetapkan caranya oleh Allah, musyawarah dibutuhkan untuk menerjemahkan syariat dalam hubungannya dengan konstitusi, hukum, sosial dan masalah-masalah ekonomi. Musyawarah juga berlaku pada perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al Qur’an dan as Sunnah atau dalam permasalahan ijtihadi. Dalam Islam, tidak semua urusan harus dimusyawarahkan. Perkara-perkara yang sudah di Nash atau sudah ada ijma’ diantara ulama, tidak bisa diganggu gugat lagi.
Sementara dalam demokrasi, semuanya masih bisa dirubah. Bahkan sebab demokrasi, sebuah hukum yang sudah qoth’i pun bisa berubah. Padahal Allah SWT berfirman:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة: ٤٤) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون َ(المائدة: ٤٥) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون َ(المائدة: ٤٧)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة ٥٠)
Dalam demokrasi juga memungkinkan orang-orang muslim dipimpin oleh orang kafir, padahal dalam islam, hal tersebut tidak diperbolehkan dan kepemimpinannya tidak diakui. 
Kedua, dalam demokrasi, manusia mempunyai kedudukan yang sama derajatnya, baik muslim maupun kafir, laki-laki ataupun perempuan. Suara mereka dianggap setara untuk menentukan suatu keputusan. Karena demokrasi sangat mengedepankan kesetaraan antar umat manusia di depan hukum dengan tanpa membedakan agama mereka. Siapapun orangnya, orang baik maupun jahat, memiliki hak suara yang sama. Demokrasi tidak mempersoalkan identitas, keimanan, kekufuran dan jenis nilai yang dibawa oleh seseorang.
Adapun dalam Islam, orang muslim lebih tinggi derajatnya daripada orang kafir. Allah SWT berfirman:
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

(ال عمران ١٣٩)
Dan seorang muslim juga memiliki hak yang tidak dimiliki oleh non muslim. Dalam Islam dibedakan antara hak dan kewajiban seorang muslim dengan kafir. Hal ini, dalam demokrasi tidak diperbolehkan, sebab sama saja tidak lagi menjunjung nilai persamaan, karena dalam demokrasi, ada prinsip kesamaan antara warga negara, sehingga lebih cenderung menyamakan suara mereka. 
Majlis Syura sendiri terdiri dari orang yang memiliki kedudukan dalam fiqih, ilmu, pemahaman dan akhlaq yang tinggi, atau dalam istilah pengangkatan imam disebut sebagai ahli hal wal aqdi. Dalam bermusyawarah tidak dilibatkan orang-orang bodoh dan orang-orang yang berbuat kerusakan, apalagi orang kafir atau atheis.
Ketiga, dalam demokrasi, suara terbanyak merupakan kunci utama untuk menetapkan perkara. Sedangkan dalam Islam, suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak, meskipun menjadi pertimbangan utama dalam bermusyawarah. Syura tidak bersifat mengikat bagi penguasa. Boleh jadi pemerintah memilih salah satu pandangan anggota majlis yang kuat argumennya karena menganggapnya lebih benar dibanding sisa anggota majlis lainnya. 
Contohnya kasus sayyidina Abu Bakar RA ketika mengambil suara minoritas yang menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Juga ketika sayyidina Umar RA tidak mau membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang dengan tidak memakai pendapat mayoritas. Hal tersebut dilakukan agar tanah tersebut dibiarkan kepada pemiliknya dengan cukup mengambil pajaknya. 
Bahkan Allah melarang Rasul-Nya mengikuti mayoritas manusia, karena mereka akan menjerumuskan ke jalan yang sesat. Allah berfirman:
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ  (الانعام ١١٦)
Selama ini, jika kita melihat kata اكثر dalam Al Qur’an saat menerangkan mayoritas manusia, pasti mereka disebut dengan sifat buruk. Di samping itu Allah menyatakan bahwa kebanyakan mereka tidak suka dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Allah SWT berfirman:
بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (المؤمنون ٧٠)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ (المؤمنون ٧١)
Demokrasi secara subtansial adalah penolakan terhadap teokrasi, yaitu sebuah sistem pemerintahan berdasarkan kekuasaan agama. Kelahiran demokrasi di dunia barat menurut perjalanan sejarahnya adalah sebagai akibat dari pertikaian negara melawan gereja, hukum buatan manusia melawan hukum agama. Dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa demokrasi itu adalah sisi lain dari sekularisme. Di antara dampak dari demokrasi adalah terhapusnya sifat kesucian dari semua posisi, selama tidak ditetapkan oleh rakyat sebagai sesuatu yang suci, dan yang halal atau haram pun mengikuti suara mayoritas, dengan menutup mata dari setiap referensi lain, baik yang bersifat religius maupun yang lainnya.
Fakta yang paling dirugikan setelah demokrasi dipraktikkan adalah agama. Demokrasi lebih terdengar bunyi kalimat “pluralisme” daripada agama. Oleh sebab itu, di negara-negara Islam yang menerapkan demokrasi posisi agama Islam keberadaannya lebih terancam. Belum lagi, demokrasi di negara-negara Islam justru membuka celah masuknya kekuatan-kekuatan asing yang juga sangat bersemangat untuk membendung laju perkembangan Islam.

Banyak yang berpendapat bahwa demokrasi dapat menyejahterakan rakyat. Padahal seringkali demokrasi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Banyak negara yang dinilai tidak demokratis seperti Saudi Arabia, Singapura dan Libya (semasa Muammar Khadafi berkuasa) dapat menyejahterakan rakyatnya, ini menunjukkan korelasi yang negatif antara demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Pada aspek ini bisa saja kita membandingkan satu negara sebelum menerapkan demokrasi dan sesudahnya. Bisa jadi, ada negara yang sebelumnya tidak demokratis seperti Indonesia kemudian memilih demokrasi dapat relatif berkembang kesejahteraannya dibandingkan dengan masa lalu. Akan tetapi akan terlalu simplitis kalau kemudian kita katakan kesejahteraan itu disebabkan oleh demokrasi.
Di samping itu, demokrasi sangat menghargai toleransi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam maksiat sekalipun. Seperti pacaran dan perzinaan. Sedangkan dalam Islam hal ini jelas dilarang dalam Al Qur’an.
Kesimpulan
Konsep demokrasi banyak yang bertentangan dan tidak sejalan dengan Islam, apalagi pada tingkat implementatif seringkali nilai-nilai demokrasi berseberangan dengan ajaran Islam. Karena itu kita perlu menerapkan system musyawarah yang sesuai dengan syariat Islam yang sudah lama kita kenal, kita harus menerima islam dengan kesuluruhannya. Allah berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  (البقرة ٢٠٨)
Wa llahu ‘alam bis showab.

Iklan