Fiqh Islam berbeda jauh dari hukum-hukum dan undang-undang buatan manusia, karena meliputi tiga dimensi hubungan dalam hidup manusia: 
– Hubungan manusia dengan Tuhannya 

– Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

– Hubungan manusia dengan masyarakat. 

Lebih jauh lagi, fiqh Islam diperuntukkan bagi kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan cakupan fiqh Islam meliputi wilayah agama dan negara. Fiqh Islam berlaku umum untuk seluruh umat manusia dan bersifat abadi sampai hari kiamat. Hukum-hukumnya saling menguatkan dan mengukuhkan satu sama lain, baik dalam bidang akidah, ibadah, etika maupun muamalah, demi mewujudkan puncak keridlaan dari Allah Swt, ketenangan hidup, keimanan, kebahagian, kenyamanan dan keteraturan hidup bahkan memberikan kebahagian kepada dunia secara keseluruhan. Semua itu dilakukan melalui kesadaran hati nurani, rasa tanggung jawab atas kewajiban, perasan selalu dipantau oleh Allah dalam seluruh sisi kehidupan, baik ketika sendirian maupun di hadapan orang lain, serta dengan memuliakan hak-hak orang lain.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur dan tujuan mulia seperti itu, diciptakanlah hukum-hukum yang bersifat praktis, yakni dalam wilayah fiqh. Hukum-hukum fiqh ini berhubungan dengan semua hal yang keluar dari seorang mukallaf, baik berupa ucapan, perbuatan dan transaksi maupun pengelolaan barang. Semuanya itu meliputi dua jenis hukum berikut ini:

Hukum-Hukum Ibadah : 

Hukum-hukum ini meliputi hukum-hukum bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah dan berbagai ibadah lainnya yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam Al-Quran sendiri terdapat 140 ayat yang menerangkan masalah ibadah.

Hukum-Hukum Muamalah

Hukum-hukum muamalah meliputi berbagai macam transaksi, pengelolaan barang dagangan, hukuman, perdata dan pidana, jaminan dan sebagainya yang bertujuan mengatur hubungan sesama manusia, baik secara individual atau kolektif. Hukum-hukum muamalah meliputi cabang-cabang berikut ini:

– Hukum-hukum perdata (Ahkam al-Ahwal al- Syakhshiyyah). Hukum ini mencakup hukum-hukum dalam keluarga sejak awal hingga akhir, seperti: pernikahan, perceraian, garis keturunan, nafkah dan warisan, dan sebagainya bertujuan mengatur hubungan suami istri dan kerabat masing-masing.

– Hukum-hukum sipil (al-Ahkam al-Madaniyyah). Hukum ini berkaitan dengan muamalah individu satu sama yang lain, kerja sama saling menguntungkan, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, ansuransi, koperasi, utang piutang, memenuhi komitmen dan sebagainya yang bertujuan mengatur hubungan beberapa individu dalam bidang materi dan memelihara hak. Berkenaan dengan hukum-hukum sipil ini, secara keseluruhan di temukan ada sekitar 70 Ayat dalam Al-Quran.

– Hukum-hukum pidana (al-Ahkam al-Jina’iyyah). Hukum ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang berupa tindakan kriminal berikut hukumnya. Hukum-hukum ini bertujuan memelihara kehidupan manusia dan hartanya, harga-diri atau kehormatannya, dan juga hak-haknya. Demikian pula, hukum-hukum ini juga mengatur hubungan antara pihak yang dirugikan dengan pelaku kejahatan, hubungannya dengan umat, dan juga memelihara ketertiban dan keamanan. Ditemukan sekitar 30 ayat tentang hukum-hukum pidana dalam Al-Quran.

– Hukum-hukum acara pidana (Ahkam al-Murafa’at au al-Ijza’at al-Madaniyyah au al-Jina’iyyah). Hukum ini berkenaan dengan peradilan, dan cara-cara penetapan salah-benar melalui kesaksian, dakwaan, sumpah, keterkaitan hubungan, dan sebagainya. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk prosedur hukum-hukum acara pidana demi menegakkan keadilan manusia. Ditemukan sekitar 20 ayat tentang hukum-hukum ini dalam Al-Quran.

– Hukum-hukum konsitusi (al-Ahkam al-Dusturiyyah). Hukum ini berkaitan dengan sistem hukum dan prinsip-prinsipnya. Hukum-hukum ini bertujuan menentukan hubungan antara pihak yang mengadili (al-hakim) dengan pihak yang diadili (al-mahkum). Demikian pula, berbagai aturan dalam hukum-hukum ini bertujuan menentukan segenap hak dan kewajiban individu dan kelompok.

– Hukum-hukum internasional (al-Ahkam ad-Duwaliyyah ). Hukum ini berkaitan dengan pengaturan hubungan negara Islam dengan negara-negara lain di dunia dalam keadaan perang maupun damai. Hukum-hukum ini juga mengatur hubungan kaum non-muslim dengan pemerintah islam serta meliputi masalah jihad dan berbagai perjanjian yang bertujuan membatasi macam dan bentuk hubungan dan kerjasama serta sikap saling menghargai di antara berbagai negara di dunia.

– Hukum-hukum ekonomi dan keuangan (al-Ahkam al- Iqtishadiyyah wa al- Maliyyah). Hukum-hukum ekonomi ini berhubungan dengan hak-hak individu dalam urusan materi dan komitmen mereka dalam sistem moneter. Hukum-hukum ini mengatur hak-hak negara dan berbagai kewajiban moneternya. Di atur juga tentang sumber-sumber pemasukan kas negara dan penggunaannya. Hukum-hukum ini juga mengatur berbagai transaksi keuangan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dan juga hubungan antara negara dan setiap individu rakyatnya. Dalam hukum-hukum ini, diatur juga ihwal serta kekayaan negara secara umum maupun khusus seperti masalah hasil perang (ghanimah) dan sebagainya, barang tambang, baik yang belum diolah maupun sudah di olah, dan sumber-sumber penghasilan alam yang di usahakan, dan sebagainya. Hukum-hukum ini juga berlaku pada harta masyarakat seperti zakat, sedekah, nadzar, harta pinjaman dan harta keluarga semisal nafkah, warisan, wasiat. Diatur pula ihwal harta milik individu semisal keuntungan dari hasil perdagangan, sewa menyewa, koperasi, keuntungan dari jasa yang di benarkan oleh syari’at, hasil produksi, dan juga sanksi materi seperti kafarat, fidyah dan denda.

– Akhlak (al-Akhlaq) atau etika (al-Adab). Berupa perilaku terpuji dan perilaku tercela. Wilayah etika inilah yang membatasi kebinalan dan kebuasan manusia serta mengantarkannya menuju suasana dan nuansa yang penuh keutamaan di antara manusia, saling menolong, dan saling menyayangi sesama mereka. Dan yang menyebabkan cakupan wilayah fiqh meluas adalah hadits-hadits yang mengupas berbagai permasalahan ini.
**Kutipan dari buku KH. M. Najih Maimoen, Fiqh Islam: Antara Fakta dan Sejarah

Iklan