​MENYOAL BALIK PARA PEJUANG PIMPINAN BEDA AGAMA TERKAIT QS. AL-MAIDAH: 51 DAN MUI

Beberapa waktu terakhir ini QS. Al-Maidah: 51 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi perbincangan yang sangat hangat di media. Pasalnya, masyarakat lagi-lagi diresahkan dengan pernyataan sumir dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, yang mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh dibodohi oleh Al-Maidah ayat 51 sehingga tidak mau memilih dirinya dalam Pilkada tahun 2017 mendatang. Sontak ucapan Ahok tersebut mendapat kecaman dari umat Islam, hingga banyak sekali ormas Islam yang turun ke jalan untuk menuntut pihak kepolisian agar menindak Ahok di ranah hukum karena telah melecehkan Al-Quran dan menyulut konflik SARA. Setelah dimintai keterangan oleh kepolisian, MUI juga memutuskan bahwa Basuki Tjahaya Purnama telah melakukan penistaan agama karena melecehkan QS. Al-Maidah: 51.
Setelah keputusan itu dibuat dan Ahok kembali dipanggil pihak berwajib di meja hijau, tiba-tiba muncul pemberitaan yang begitu massif, isinya adalah kritik terhadap sikap MUI tersebut dan (lagi-lagi) kajian terhadap tafsir QS. Al-Maidah: 51. Saking emosinya pihak yang menentang keputusan MUI tersebut, hingga situs change.org membuat sebuah laman voting bertajuk “Petisi Bubarkan MUI” yang telah didukung oleh sekitar 15.000 vote. Tak ketinggalan, beberapa tokoh dan ‘tukang nulis’ berlomba-lomba menulis artikel tentang kecaman terhadap MUI dan penafsiran kembali QS. Al-Maidah: 51 yang mereka klaim sangat kaku dan tidak sesuai dengan Pancasila dan keindonesiaan. Entah bagaimana, setelah Ahok diproses hukum oleh kepolisian, dukungan terhadap gubernur petahana ini tiba-tiba menjadi begitu santer, mereka tanpa kikuk dan malu menjelek-jelekkan serta membodoh-bodohkan lembaga nasional yang telah menaungi Syariah Islam dan kehidupan masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun dengan berbagai argumentasi.

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengulas dan menanggapi beberapa pernyataan dari para “pejuang pimpinan beda agama anti-MUI” ini, sehingga kita mampu menilai seberapa kadar kekuatan dan ketepatan argumentasi mereka hingga berani memberikan penafsiran terhadap QS. Al-Maidah: 51 dan menyerang MUI sebagai lembaga ulama Indonesia.
Menjaga Spesies Manusia

Berangkat dari pembahasan Maqashid al-Syari’ah, pejuang pimpinan beda agama mengarahkan agar umat Islam lebih mementingkan hifzh al-nafs (menjaga kelangsungan hidup) manusia, meskipun harus mengorbankan hukum yang berasal dari teks Al-Quran Hadits. Mereka menyatakan:

“Maka para ulama itu menyebutkan bahwa paling utama dari semua hal adalah menjaga nyawa manusia. Mereka katakan bahwa asas hukum Islam adalah menolak bahaya dan mudarat bagi manusia. Yang dimaksud manusia di sini tentu bukan sebagai individu tapi sebagai keseluruhan. Dengan demikian, teks atau konteks apa pun yang dapat dipahami sebagai menimpulkan bahaya atau mudarat bagi sebagian terbesar manusia maka wajib disingkirkan atau ditundukkan demi teks dan konteks yang mampu memberi manfaat dan maslahat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin manusia.”

“Dalam kaitan dengan tafsir Al-Maidah 51, teks dan konteks harus tunduk pada 5 prinsip agama yang telah dirumuskan oleh para ulama tersebut, sehingga apa saja tafsir yang dapat menimbulkan bahaya bagi kelima hal yang paling wajib dijaga itu harus ditundukkan dan dinomorduakan atas tafsir yang mampu menjaga kelangsungan kelimanya. Tafsir tekstual dan kontekstual yang mampu menjaga kelangsungan dan kemaslahatan spesies manusia (bangsa) lebih diutamakan daripada tafsir teks dan konteks yang merusaknya.” (islamindonesia.id)

Pernyataan diatas tentu aneh. Di satu sisi pejuang pimpinan beda agama ini mengakui 5 prinsip agama yang biasanya disebut Maqashid al-Syari’ah atau al-Kulliyyat al-Khams, akan tetapi mengajak orang untuk menjaga nyawa manusia meski dengan menggugurkan hukum dari Al-Quran. Sepertinya ada inkonsistensi dalam cara berfikirnya.

Pakar hukum Islam kenamaan dari universitas al-Azhar, Syaikh Ibrahim al-Baijuri menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai hifzh al-din (perlindungan agama) adalah mempertahankan hukum-hukum Tuhan, menjaga dari kekufuran, serta rusaknya hukum halal dan haram. Dari tujuan inilah maka diwajibkan memerangi kafir harbi dan kaum murtad. Sedangkan dari tujuan hifzh al-nafs (perlindungan nyawa) maka disyari’ahkan hukum pidana qishash bagi pembunuh dan perusak organ tubuh manusia. (Syaikh Ibrahim al-Baijuri, Tuhfah al-Murid Syarh Jauharah al-Tauhid, hlm. 217)

Dari keterangan ulama diatas, terlihat bahwa perlindungan hukum dan ajaran Islam menjadi prioritas utama dalam agama Islam meskipun konsekuensinya adalah menghilangkan nyawa seseorang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap agama lebih diutamakan daripada perlindungan terhadap nyawa.

Tentang QS. Al-Maidah: 51, sebenarnya apa yang penulis diatas maksud sebagai tafsir yang berbahaya dan memberikan mudharat? Kandungan QS. Al-Maidah: 51 baik secara eksplisit (manthuq sharih) maupun implisit (manthuq ghairu sharih dan mafhum) tidak pernah menganjurkan umat Islam untuk saling membunuh karena topiknya adalah masalah kepemimpinan. Lalu mengapa ayat ini dikaitkan dengan masalah perlindungan nyawa? Ada pemikiran yang tidak nyambung. Yang jelas, ayat ini mewajibkan umat Islam untuk tidak menjadikan kaum Yahudi Nasrani sebagai teman karib, apalagi sebagai pemimpin umat Islam.
Perbedaan Konteks

Sebagian pejuang pimpinan beda agama kembali mengangkat perbedaan konteks sebagai alasan untuk menolak larangan mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam. Dia mengatakan bahwa kebijakan khalifah Umar bin Khatthab menolak non-Muslim masuk dalam jabatan pemerintahannya adalah karena bukan karena keharaman mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin, namun karena kesucian wilayah Madinah serta potensi bocornya rahasia potensi bocornya rahasia negara yang tengah melakukan ekspansi dakwah. (nu.or.id) 

Yang menjadi masalah, benarkah memang kepemimpinan non-Muslim dilarang hanya karena itu saja? Jika demikian, mengapa khalifah Ali bin Abu Thalib juga menulis surat kepada gubernur Umar bin Maslamah yang isinya adalah peringatan kepadanya agar tidak mengangkat non-Muslim sebagai pejabat pemerintahan dengan dasar QS. Al-Maidah: 51 dan QS. Ali Imran: 118, padahal posisi pemerintahannya berada di Baghdad? (al-Ya’qubi, al-Tarikh, juz 1 hlm. 189) Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menulis peringatan yang sama kepada para gubernurnya? (Ibn Atsir, al-Kamil fi al-Tarikh, juz 2 hlm. 372) Khalifah Imaduddin Zanki dari Dinasti Islam Turki juga memperingatkan agar tidak mengangkat non-Muslim sebagai bagian dari pemerintahan, padahal pusat pemerintahan sangat jauh dari Makkah dan Madinah? (al-Daulah al-Zankiyyah, hlm. 187) Alasan kesucian Madinah diatas jelas merupakan alasan yang mengada-ada dan kesannya dipaksakan.
Kesahihan Riwayat

Ini merupakan alasan kedua yang digunakan pejuang pimpinan beda agama untuk menganalisa riwayat penolakan Khalifah Umar terhadap kepemimpinan non-Muslim diatas. Ia mengatakan bahwa riwayat tersebut bukanlah Hadits tapi Atsar shahabat, sehingga mungkin menurutnya tidak dapat menjadi sumber hukum. (nu.or id)

Benarkah Atsar Shahabat tidak dapat digunakan untuk menggali hukum Islam? Jika demikian, lalu bagaimana dengan kesunnahan Shalat Tarawih berjamaah di bulan Ramadhan yang merupakan kebijakan dari khalifah Umar? Bagaimana dengan kebijakan kodifikasi Al-Quran oleh khalifah Abu Bakr dan standardisasi Al-Quran oleh khalifah Utsman? Padahal kesemuanya ini tidak ada di zaman Rasulullah dan murni inovasi dari para shahabat. Menolak larangan mengangkat pimpinan non-Muslim hanya karena riwayatnya berupa Atsar Shahabat merupakan alasan yang tidak tepat dan mereduksi makna Ahlussunnah wal Jama’ah sendiri yang berarti “pengikut Sunnah Nabi dan Ijma’ Shahabat”.

Selanjutnya, anggapan bahwa tidak ada dalil Hadits Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama yang menunjukkan keharaman mengangkat non-Muslim sebagai pimpinan juga keliru. Banyak hadits-hadits yang menunjukkan hal ini, diantaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ» )رواه الترمذي( 

Dari Abu Sa’id al-Khudri RadliyaLlahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama bersabda, “Janganlah berkawan kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa.” (HR. al-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :« يَا عَبْدَ اللهِ أَىُّ عُرَى الإِسْلاَمِ أَوْثَقُ؟ ». قَالَ قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ :« الْوَلاَيَةُ فِى اللهِ الْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ ». (رواه البيهقي)

Dari Abdullah bin Mas’ud RadliyaLlahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama bersabda, “Wahai Abdullah, apa tali Islam yang paling kokoh?” Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Yaitu kesetiaan karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah.” (HR. al-Baihaqi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَباسْ -رضي الله عنهما- : قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله -صلى الله عليه وسلم- اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ، غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ، سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ، وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ، وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ (رواه الترمذي)

Dari Abdullah bin Abbas RadliyaLlahu ‘anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama berdoa, “Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberi petunjuk (kepada selain kami) dan dianugerahi petunjuk (dari Engkau), janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang tersesat lagi menyesatkan, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang pendamai kepada setiap kekasih-Mu dan (sebagai) pemusuh kepada setiap musuh-Mu. Dengan dasar cinta-Mu kami dapat mencintai setiap orang yang mencintai-Mu, dan karena benci-Mu (pula) kami memusuhi setiap orang yang mendurhakai-Mu.” (HR. al-Tirmidzi)

Hadits-hadits di atas ketika ditinjau secara Ushul Fiqh menunjukkan bahwa berkawan dan berteman dengan orang-orang kafir saja dilarang oleh agama Islam, apalagi menjadikan mereka sebagai pimpinan umat Islam. Hal ini dalam tataran Ushul Fiqh dinamakan Qiyas Aulawiy.

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً  )رواه البخاري(

Dari Abu Bakrah RadliyaLlahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama bersabda: “Tidak akan berhasil (baik) suatu kaum yang menguasakan urusannya kepada seorang perempuan (menjadikannya pemimpin).” (HR.  al-Bukhari)

Dari hadits diatas, Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama menjelaskan bahwa suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pimpinannya maka urusan mereka tidak akan pernah baik alias tidak akan memperoleh keberhasilan, apalagi menjadikan kafir yang notabenenya musuh Allah Ta’ala sebagai pimpinan. WaLlahu A’lam.

Dengan demikian, dapat semakin terkuak berbagai kesalahan yang dilakukan oleh pejuang pimpinan beda agama dalam membela mati-matian non-Muslim agar mendapatkan kedudukan politis dengan permainan dalil yang beraneka macam, entah kesalahan tersebut murni kealpaan atau memang sengaja ingin memutarbalikkan fakta dan membohongi umat Islam. Inna liLlahi wa Inna Ilaihi Raji’un.
Keputusan Khalifah Umar adalah Qaulus Shahabi

Ini adalah alasan ketiga dari pejuang pimpinan beda agama diatas untuk mengkritik kebijakan khalifah Umar. Ia mengatakan: 

“Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi. Abu Musa al-Asy’ari juga sahabat Nabi. Keduanya berbeda pandangan dalam hal ini. Pendapat keduanya dalam usul al-fiqh disebut sebagai qaulus shahabi. Singkatnya ini adalah ijtihad para sahabat Nabi yang tidak disandarkan kepada Nabi. Artinya murni pemahaman mereka sepeninggal Nabi SAW.”

“Itu kalau kita memahami dari sudut usul al-fiqh. Kalau kita melihatnya dari sudut Fiqh Siyasah, maka keputusan Umar lebih kuat karena ia memutuskan dalam posisi sebagai khalifah, dan suka atau tidak suka, sebagai Gubernur bawahan Khalifah, Abu Musa harus ikut keputusan Umar. Namun keputusan Khalifah itu tidak otomatis dianggap ijma’ (kesepakatan) karena jelas ada perbedaan pendapat dikalangan sahabat.

Dengan kata lain, sikap Umar itu adalah kebijaksanaan beliau saat itu, yang seperti dicatat oleh sejarah, berbeda dengan kebijakan para Khalifah lainnya yang mengangkat non-Muslim sebagai pejabat seperti yang dilakukan oleh Khalifah Mu’awiyah, Khalifah al-Mu’tadhid, Khalifah al-Mu’tamid, dan Khalifah al-Muqtadir.” (nu.or.id)

Memang ada khilaf antar madzhab tentang Qaul Shahabat. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa masalah larangan mengangkat pemimpin non-Muslim bukan ijma’ maka ucapan ini keliru karena beberapa hal. 

Pertama, keputusan khalifah Umar untuk tidak mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin juga diikuti oleh khalifah Ali dalam surat peringatannya kepada gubernur Umar bin Maslamah (al-Ya’qubi, al-Tarikh, juz 1 hlm. 189), dan secara praksis kebijakan ini diikuti oleh seluruh Khulafa Rasyidun. Kedua, kebijakan hukum Khulafa Rasyidun tersebut sudah dianggap sebagai ijma’ dan dapat menjadi hujjah karena tidak ada shahabat yang menentang kebijakan tersebut. (lihat: Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, juz 1 hlm. 491) Ketiga, Abu Musa al-Asy’ari menerima keputusan khalifah Umar tersebut setelah mengetahui dalil yang jelas yakni dari QS. Al-Maidah: 51, bukan karena terpaksa sebagai seorang bawahan khalifah. 

Oleh karena itu, klaim pejuang pimpinan beda agama bahwa tidak ada ijma’ tentang keharaman mengangkat pimpinan dari non-Muslim keliru dan tidak sesuai fakta.

Adapun catatan sejarah tentang beberapa khalifah yang memberikan jabatan politik kepada non-Muslim, maka data sejarah tersebut tidak dapat menjadi landasan dalil hukum Islam karena jelas sekali berseberangan dengan nash Al-Quran Hadits dan perilaku para Shahabat.

Terkait hal ini, penulis kitab al-Ayyubiyyun ba’da Shalah al-Din menjelaskan, “Adapun pada masa pemerintahan Sultan Kamil maka pelaksanaan al-wala wa al-bara’ lemah sekali. Hal ini terlihat dari kebijakan menyerahkan al-Quds kepada Kaisar Frederick II dengan imbalan emas dan tanpa ada perlawanan sama sekali. Sontak hal ini menjadikan kaum Muslim sangat kecewa, menyesal, dan sedih tiada terkira. Sultan Kamil juga menjalin hubungan diplomasi dengan kaum Kristen untuk menyerang saudaranya Mu’azham yang menjalin diplomasi dengan kaum Khawarizm. Seperti halnya juga Sultan Najmuddin Ismail yang menjalin hubungan bilateral dengan Pasukan Salib, menyerahkan salah satu benteng pertahanan kepada mereka, dan memenjarakan Syaikh Ibn Abdissalam dan Ibn Hajib selama beberapa waktu kemudian memberikan mereka status tahanan rumah. Sultan Najmuddin juga bekerjasama dengan Pasukan Salib memerangi Sultan Shalih Najmuddin Ayyub yang menentang penyerahan al-Quds…” (al-Ayyubiyyun ba’da Shalah al-Din, juz 2 hlm. 412)
Lembaga Fatwa Mesir Bolehkan Pimpinan Beda Agama

Ini merupakan argumen yang disebutkan oleh salah satu pejuang pimpinan beda agama, setelah ia mengaku bertanya kepada lembaga fatwa Mesir (tanpa menyebutkan secara jelas nama lembaganya) tentang masalah kepemimpinan non-Muslim terhadap kaum Muslimin. Dalam pengakuannya ia mengatakan:

“Untuk menjawab polemik ini, beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 14 Oktober 2016, akun twitter intelektual  Zuhairi Misrawi mengunggah potongan gambar berisi istifta (permonohan fatwa) seseorang dari Indonesia kepada Lembaga Fatwa Mesir. Permohonan fatwa ini dilayangkan pada 12 Oktober 2016.

Isi pertanyaannya: “Apa hukum pencalonan non Muslim untuk jabatan gubernur di daerah yang mayoritasnya berpenduduk Muslim tetapi negara memiliki sistem demokratis yang membolehkan semua warganegara, Muslim ataupun non Muslim, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum secara langsung? Apa pendapat fiqih terhadap status gubernur maupun anggota parlemen seperti dalam khazanah fiqih Islam?”

Dalam surat jawaban bernomor 983348 atas istifta (permohonan fatwa) tersebut, Lembaga Fatwa Mesir berfatwa: “Konsep penguasa/pemegang wewenang (al-hakim) dalam negara modern telah berubah. Dia sudah menjadi bagian dari lembaga dan pranata (seperti undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, eksekutif, legislatif, yudikatif) yang ada, sehingga orang yang duduk di pucuk pimpinan lembaga dan institusi seperti raja, presiden, kaisar atau sejenisnya tidak lagi dapat melanggar seluruh aturan dan undang-undang yang ada. Maka itu, pemegang jabatan dalam situasi seperti ini lebih mirip dengan pegawai yang dibatasi oleh kompetensi dan kewenangan tertentu yang diatur dalam sistem tersebut. Pemilihan orang ini dari kalangan Muslim maupun non Muslim, laki-laki maupun perempuan, tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah Islam, karena penguasa/pimpinan ini telah menjadi bagian dari badan hukum (syakhsh i’itibari/rechtspersoon) dan bukan manusia pribadi (syakhsh thabi’i/natuurlijke persoon).” (islamindonesia.id)

Dari keterangan diatas, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Catatan pertama, dalam berbagai literatur kitab salaf banyak sekali keterangan ulama yang melarang pengangkatan non-Muslim sebagai pemimpin kaum Muslimin baik kekuasaan universal, regional, maupun sektoral.

Pakar hukum Fiqh Syafi’I al-Mawardi menegaskan bahwa jabatan kementerian atau wazir harus diisi oleh orang yang memenuhi syarat Imam A’zham kecuali syarat dari Quraisy, sehingga memasukkan syarat harus Muslim. (Abu Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 41) Selain itu, al-imarah al-khasshah atau kekuasaan yang mengurusi kewenangan tertentu baik regional maupun sektoral juga disyaratkan harus Muslim dan merdeka. (Abu Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 54)

Al-Nawawi juga mengatakan bahwa mengangkat pejabat penarik iuran wajib dari non-Muslim jika ditujukan untuk masyarakat Muslim hukumnya tidak boleh. (Muhammad Syaraf al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, juz 6 hlm. 367)

Melihat keterangan ulama salaf diatas, maka aneh jika pejuang pimpinan beda agama diatas mengaku bahwa lembaga fatwa Mesir bersikap kontras dengan ulama-ulama pendahulunya. Meski seumpama memang faktanya demikian, maka fatwa tersebut berseberangan dengan keterangan ulama salaf.

Catatan kedua, setelah fatwa yang disebutkan oleh Zuhairi Misrawi diatas menjadi viral di media sosial, banyak pula yang memberikan kritik atas fatwa tersebut, diantaranya adalah situs http://www.albayan.co.uk. (www.albayan.co.uk/Mobile/Article2.aspx?id=1531) Dalam situs majalah Islam ternama di Arab Saudi pimpinan Ahmad bin Abdurrahman al-Shawayan tersebut dimuat sebuah tulisan berjudul Hukm I’tha al-Muslim Shautahu al-Intikhabiy li Ghair al-Muslim (Hukum Muslim Memberikan Suaranya saat Pemilu kepada Non-Muslim), yang isinya mengkritik pernyataan tentang kebolehan memilih non-Muslim memegang jabatan dalam pemerintahan sistem parlementer negara Islam. Tulisan ini dimuat pada hari Ahad 22 Muharram 1438 H atau 23 Oktober 2016 M, satu minggu setelah tulisan dari Zuhairi Misrawi tersebut dilayangkan.

Artikel tersebut mengawali pembahasan dengan mengkritik analisa tentang status anggota parlemen sebagai wakil karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perwakilan dalam kitab-kitab Fiqh. Pertama, anggota parlemen tersebut merupakan wakil dari seluruh rakyat suatu negara, bukan hanya wakil dari orang-orang yang memilihnya. Lalu bagaimana dia menjadi berstatus wakil dari orang-orang yang tidak memberikan suara kepadanya? Hal ini menjadikan statusnya sebagai wakil dalam Fiqh menjadi janggal.

Kedua, anggota pemerintahan parlementer setelah menjadi anggota di dalamnya tidak dapat mengundurkan diri dari sesuai kehendaknya sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan hak seorang wakil yang dapat mengundurkan diri dari apa yang diwakilkan kepada dirinya kapanpun dia mau. Dua hal ini menjadi posisinya sebagai wakil menjadi tidak tepat, akan tetapi jika ditinjau dari kewenangannya menduduki posisi di parlemen berdasarkan suara para pendukungnya maka status wakilnya dapat dikatakan sebagai wakalah naqishah (wakil yang tidak sempurna).

Ketiga, pemerintahan parlementer memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengangkat pemerintahan eksekutif, sehingga mereka bertindak sebagai ahlul halli wal ‘aqdi yang bertindak sebagai pengawal berbagai kekuasaan eksekutif dan memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana non-Muslim tidak memiliki wewenang menjabat kekuasaan tersebut.

Keempat, anggota parlemen juga memiliki wewenang membuat serta melaksanakan undang-undang dan kebijakan dimana dalam negara yang mayoritas umatnya adalah Muslim harus selalu sesuai dengan Syari’ah Islam. Adapun non-Muslim tidak memiliki kecakapan dalam memahami agama Islam, sehingga tidak patut menduduki jabatan di pemerintahan ini.

Karena posisi dan tugas pemerintahan yang sangat krusial bagi masyarakat khususnya umat Islam ini, maka posisi ini tidak boleh diberikan kepada non-Muslim seperti halnya tidak boleh diberikan kepada Muslim yang tidak memiliki integritas keislaman yang kuat. (selengkapnya lihat link berikut: http://www.albayan.co.uk/Mobile/Article2.aspx?id=1531)

Dari beberapa argumentasi diatas, maka kebolehan mengangkat non-Muslim sebagai pimpinan umat Islam adalah pendapat yang lemah dan tidak memahami seberapa pentingnya posisi politik sebagai penentu kehidupan masyarakat.
Ibn Taimiyah: Non-Muslim Adil Lebih Baik daripada Muslim Zalim (?)

Untuk mendukung pendapatnya, pejuang pimpinan beda agama seringkali mengangkat berbagai pernyataan ulama yang kemudian dimaknai sesuai keinginannya. Termasuk yang seringkali dikutip adalah pendapat Ibn Taimiyyah:

فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيمَةٌ وَلِهَذَا يُرْوَى : ” اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً ”

“Sesungguhnya manusia telah sepakat bahwa akibat (atau efek) sikap zhalim adalah kebinasaan dan akibat sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Allah akan menolong negara yang adil meski ia kafir dan tidak akan menolong negara yang zalim, meski ia mukmin.”

Dengan demikian, spirit Islam adalah keadilan, dan lawannya adalah kezhaliman. Kalau ada orang yang adil (mampu berbuat adil dan menegakkan keadilan) ya kita dukung meskipun dia bukan Muslim dan Allah akan menolong orang yang adil tersebut. (MusliModerat.Com)

Pernyataan Ibn Taimiyah ini berasal dari kitab beliau Majmu’ Fatawa (juz 8 hlm. 63-64, shamela ishdar 3.15). Akan tetapi, makna dari pernyataan tersebut jika diteliti lebih lanjut sangat berbeda dengan yang disebutkan oleh pejuang pimpinan beda agama diatas. Kutipan ucapan Ibn Taimiyyah tersebut adalah sebagai berikut:

وَكُلُّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا بِالِاجْتِمَاعِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ فَالتَّعَاوُنُ وَالتَّنَاصُرُ عَلَى جَلْبِ مَنَافِعِهِمْ ؛ وَالتَّنَاصُرُ لِدَفْعِ مَضَارِّهِمْ ؛ وَلِهَذَا يُقَالُ : الْإِنْسَانُ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ . فَإِذَا اجْتَمَعُوا فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أُمُورٍ يَفْعَلُونَهَا يَجْتَلِبُونَ بِهَا الْمَصْلَحَةَ . وَأُمُورٍ يَجْتَنِبُونَهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَفْسَدَةِ ؛ وَيَكُونُونَ مُطِيعِينَ لِلْآمِرِ بِتِلْكَ الْمَقَاصِدِ وَالنَّاهِي عَنْ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ فَجَمِيعُ بَنِي آدَمَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَاعَةِ آمِرٍ وَنَاهٍ ……… وَلَكِنَّ الْجَزَاءَ فِي الدُّنْيَا مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَرْضِ . فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيمَةٌ وَلِهَذَا يُرْوَى : ” { اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً } ” (مجموع الفتاوى – 28 / 63-64)

“Seluruh manusia tidak dapat sempurna kemaslahatannya di dunia maupun di akhirat kecuali dengan persatuan, kerjasama, dan tolong-menolong. Saling kerjasama dalam mencapai berbagai kemanfaatan, dan saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai bahaya. Karena itu, dikatakan bahwa manusia dapat maju peradabannya secara alami. Jika manusia bermasyarakat maka mereka harus melakukan berbagai usaha untuk mencapai kemajuan dan menolak kemudharatan, serta harus patuh terhadap orang yang memerintahkan untuk mencapai kemajuan dan mencegah dari bahaya tersebut. Karena itulah, maka manusia harus patuh terhadap pimpinan yang memberikan perintah dan larangan….. Akan tetapi balasan di dunia diakui adanya oleh seluruh penduduk bumi. Semua manusia tidak menyangkal bahwa akibat kezaliman adalah kemunduran, sedangkan akibat keadilan adalah kemuliaan. Karena itu dikatakan bahwa Allah menolong negara yang adil meski kafir dan tidak menolong negara zalim meski Mu’min.” (Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa, juz 28 hlm. 63-64)

Jika dilihat pernyataan Ibn Taimiyah diatas, maka terlihat bahwa tema yang beliau bahas adalah ketaatan dan sikap kooperatif terhadap pemimpin, bukan masalah kepemimpinan non-Muslim. Beliau mengakui ketaatan terhadap pemimpin merupakan modal utama kemajuan suatu bangsa, tanpa melihat status negara tersebut Islam atau kafir. Namun dalam hal ini, tidak ada yang menyebutkan bahwa Ibn Taimiyah memerintahkan Muslim untuk memilih non-Muslim sebagai pimpinan umat Islam.

Namun yang perlu diperhatikan, bahwa Ibn Taimiyyah juga menyatakan bahwa pengangkatan pemimpin ditujukan untuk menjadi jalan umat Islam melakukan amar ma’ruf nahi munkar, jihad, serta penegakan hukum-hukum had. Menurutnya, agama dan dunia tidak dapat berjalan kecuali dengan ada pemerintahan. (al-Siyasah al-Syari’yyah, hlm. 168) Tentu semua ini secara faktual dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah terwujud kecuali jika kepemimpinan umat Islam dipegang oleh orang Islam juga. Oleh karena itu, jika disimpulkan bahwa Ibn Taimiyyah membolehkan umat Islam dipimpin oleh non-Muslim akan menjadi sangat janggal, terlebih lagi melihat sosok Ibn Taimiyyah yang jauh lebih radikal dalam masalah kekafiran dibanding ulama-ulama al-madzahib al-arba’ah.

Selain itu, menurut Syaikh Muhammad Najih dalam makalahnya berjudul Kepemimpinan Non Muslim Sumber Malapetaka, beliau menyebutkan bahwa ucapan Ibn Taimiyah ini termasuk Syawadzdzi ibn Taimiyah (pendapat-pendapat syadz Ibn Taimiyah). Pasalnya, banyak beberapa pernyataan Ibn Taimiyah yang tidak sah dibuat pijakan dalil, seperti pendapatnya dalam masalah talak yang menyatakan ‘jatuh talak satu’ bagi istri yang ditalak suaminya tiga talakan dalam satu majlis, pendapatnya yang membolehkan pajak (lihat: al-Fatawa al-Kubra li Ibn Taimiyah) dan masih banyak lagi. (selengkapnya lihat: Syaikh Muhammad Najih Maimoen, al-Tahdzir al-Mubin; Syaikh Abdullah al-Harari, Sharih al-Bayan). Kecorobahan Ibn Taimiyah ini  sebagai bukti kurang wira’i/ berhati-hati dalam berpendapat. 

Logika Ibn Taimiyah yang menyatakan sebuah negara akan tenteram sejahtera apabila keadilan diterapkan meski pemimpinnya non muslim itu jelas bertentangan dengan Al-Quran. Pasalnya, di dalam kitab-kitab tafsir telah maklum bahwa tiang utama keadilan adalah tauhid, sehingga mustahil non-Muslim memiliki sifat keadilan. WaLlahu A’lam.
Ikhtitam

Dari beberapa pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan besar bahwa berbagai alasan dan argumentasi yang disodorkan oleh para pejuang pimpinan beda agama untuk mendiskreditkan dan mementahkan fatwa MUI terhadap Basuki Tjahaya Purnama hanyalah menjadi buih dan sarat dengan pembohongan serta penyelewengan dalil. Karena itu, berkali-kali kami sampaikan bahwa jangan mudah terbujuk dan tertipu dengan alasan-alasan manis yang dibuat-buat oleh para pejuang pimpinan beda agama, selama mereka tidak kapok untuk menentang ajaran ulama Islam Salafusshalih dan menjerumuskan umat Islam kedalam kebodohan.

Karena begitu maraknya kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat dalil inilah, maka masyarakat sudah seharusnya waspada dan segera bertindak serta melapor kepada ulama ketika timbul kasus munculnya hukum-hukum aneh semacam ini. Ingatlah, rasa sakit dan pedih karena memperjuangkan ajaran yang benar lebih mudah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta’ala daripada gelimang harta yang didapat dari menjual agama. WaLlahu A’lam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s