​MENJAWAB BERBAGAI SYUBHAT “PEJUANG PIMPINAN BEDA AGAMA”

Pengangkatan non-Muslim sebagai pemimpin masyarakat Muslim di Indonesia selalu menjadi topik yang ramai dibicarakan, apalagi di hari-hari menjelang pemilihan wakil rakyat baik daerah maupun nasional. Terlebih lagi, akhir-akhir ini ramai diberitakan oleh media publik tentang pencalonan non-Muslim sebagai pemimpin daerah yang mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik besar dan sebagian masyarakat kelas bawah yang (katanya) mendapat gelontoran dana yang cukup besar hingga miliaran rupiah. Selain itu, diberitakan pula secara massif di media tentang beberapa figur non-Muslim yang ‘sowan’ ke berbagai pondok pesantren dan ndalem kiai-kiai sepuh, yang (katanya lagi) bertujuan untuk membawa aspirasi para ulama dan umat Islam pada umumnya. Beberapa kalangan yang di’sowan’i tokoh lintas agama ini pun menyambut dengan begitu meriah, bahkan seringkali terlihat kebablasan seperti foto-foto yang beredar di media tentang santriwan-santriwati yang mencium tangan laki-laki non-Muslim tersebut dan sebagainya.
Tak mau kalah, beberapa kalangan akademisi dan ‘tukang nulis’ pun aktif menulis berbagai buku dan artikel yang dimuat di media-media nasional baik cetak maupun elektronik. Topiknya seragam, tentang relevansi dan kelayakan non-Muslim sebagai pemimpin masyarakat Muslim Indonesia. Berbagai argumen dan logika pun dimainkan dan disuguhkan kepada masyarakat, bahkan nash-nash Al-Quran Hadits pun diotak-atik sekiranya dapat menjadi justifikasi umat Islam untuk mendukung calon pimpinan non-Muslim. Padahal hanya segelintir calon kepala daerah yang status agamanya bukan Islam, itupun satu nama diantaranya sudah dikenal masyarakat sebagai ‘buldoser’ penghancur perumahan warga miskin, ‘mulut jamban dan babi’ yang suka melegalkan alkohol, ‘pejuang tahun baru’ yang alergi terhadap takbir keliling, dan sebagainya. Namun media publik regional maupun nasional begitu semangat memberikan pencitraan dan ‘kultus sosial’ terhadap sosok tersebut, seakan ada kebutuhan mendesak agar masyarakat Muslim Indonesia mau memilih calon kepala daerah yang bukan Muslim.

Oleh karena itu, tulisan kali ini akan membahas tentang beberapa syubhat argumentasi yang digulirkan oleh para ‘pejuang pimpinan beda agama’ tersebut, sekaligus memberikan tanggapan seperlunya. Hal ini menjadi sangat penting karena pemilihan pemimpin umat merupakan hajat umat Islam yang sangat penting karena merupakan kewajiban agama dan menentukan baik tidaknya kehidupan masyarakat Indonesia.

Pertama: Kepemimpinan dalam Islam Bukan Hal Absolut

Argumentasi diatas disebutkan oleh salah satu ‘penyumbang’ tulisan dalam buku Fikih Kebinekaan terbitan Ma’arif Institut. Dia menulis, “Memilih pemimpin non-muslim di tengah masyarakat muslim hukumnya dibolehkan. Hal ini berdasarkan rujukan dua hal, pertama masalah kepemimpinan dalam hukum Islam merupakan persoalan yang bukan absolut. Kedua larangan memilih pemimpin non-muslim dikaitkan dengan sebab yang menyertainya, yakni manakala mereka melakukan penistaan terhadap umat Islam.”

Disebutkan pula dalam artikel yang memuat tulisan diatas, “Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa syarat seorang pemimpin ada dua, pertama orang yang kuat dan kedua orang yang amanah. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa pemimpin non-muslim yang adil lebih baik daripada pemimpin yang beragama Islam namun tidak mampu berlaku adil.” (m.detik.com)

Menggunakan alasan kepemimpinan dalam Islam merupakan permasalahan non-absolut disini sebenarnya cukup bermasalah. Apakah yang dimaksud absolut diatas? Dan apabila memang tidak absolut, lalu apakah berarti boleh mengangkat non-Muslim sebagai pimpinan kaum Muslimin? Sepertinya ada logika yang tidak nyambung.

Dalam akidah Ahlussunnah wal Jama’ah, ihwal pengangkatan pemimpin (imam) merupakan kewajiban umat Islam yang bersumber dari ajaran Syari’ah. Ia bukan merupakan asas Rukun Iman hingga orang yang mengingkari kewajiban tersebut dicap telah keluar dari agama seperti keyakinan ekstrim Syi’ah yang menjadikan Imamah sebagai Rukun Iman. Ilmuwan teologi Sunni Syaikh Ibrahim al-Laqqani dalam Nazham Jauharah al-Tauhid menulis:

وواجبٌ نصبُ إِمامٍ عَدْلِ # بالشَّرعِ فاعْلَمْ لا بِحُكْم العَقْلِ

Mengangkat imam adil wajib hukumnya # Secara Syara’ bukan karena hukum logika

Mengomentari keterangan diatas, Syaikh Ibrahim al-Baijuri menulis bahwa yang dimaksud adil diatas adalah konsep adil dalam persaksian. Keadilan ini tidak terwujud kecuali memenuhi lima persyaratan salah satunya adalah Islam, karena non-Muslim tidak dapat mewujudkan kemaslahatan kaum Muslimin. (Syaikh Ibrahim al-Baijuri, Tuhfah al-Murid, hlm. 219)

Dalam berbagai literatur Fiqh Syafi’i, semua sepakat bahwa syarat imam atau pemimpin tertinggi negara adalah harus Islam. (lihat: Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, juz 38 hlm. 185; Muhammad Syaraf al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, juz 10 hlm. 42; Sulaiman al-Bujairimi, al-Hasyiyah ‘ala al-Minhaj, juz 15 hlm. 66; Sulaiman Jamal, al-Hasyiyah ‘ala Syarh al-Manhaj, juz 21 hlm. 42; Syihabuddin al-Qalyubi, al-Hasyiyatani ‘ala al-Minhaj, juz 15 hlm. 101; Abdul Hamid al-Syirwani, al-Hawasyi ‘ala al-Tuhfah, juz 9 hlm. 75)

Kesimpulan penulis diatas tentang pendapat Ibn Taimiyah juga keliru. Dalam buku sekaligus disertasinya di Universitas Azhar berjudul al-Nazhariyyah al-Siyasah ‘inda Ibn al-Taimiyyah, Hasan Konakata menyatakan bahwa dari berbagai tulisannya dapat disimpulkan Ibn Taimiyyah menetapkan dua syarat umum pemimpin, yakni al-quwwah wa al-amanah. (Ibn Taimiyyah, al-Siyasah al-Syari’yyah, hlm. 15)

Namun yang perlu diperhatikan, bahwa Ibn Taimiyyah juga menyatakan bahwa pengangkatan pemimpin ditujukan untuk menjadi jalan umat Islam melakukan amar ma’ruf nahi munkar, jihad, serta penegakan hukum-hukum had. Menurutnya, agama dan dunia tidak dapat berjalan kecuali dengan ada pemerintahan. (al-Siyasah al-Syari’yyah, hlm. 168) Tentu semua ini secara faktual dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah terwujud kecuali jika kepemimpinan umat Islam dipegang oleh orang Islam juga. Oleh karena itu, jika disimpulkan bahwa Ibn Taimiyyah membolehkan umat Islam dipimpin oleh non-Muslim akan menjadi sangat janggal, terlebih lagi melihat sosok Ibn Taimiyyah yang jauh lebih radikal dalam masalah kekafiran dibanding ulama-ulama al-madzahib al-arba’ah.

Kedua: Mengangkat Pejabat Eksekutif Non-Muslim Hukumnya Boleh

Berbagai keterangan Fiqh yang seringkali dikutip oleh kalangan yang menolak kepemimpinan non-Muslim adalah ibarat-ibarat tentang syarat-syarat al-imam al-a’zham (pemimpin tertinggi negara) yang relatif mudah ditemukan dalam kitab-kitab Fiqh. Oleh karena itu, para pejuang pimpinan beda agama mencari celah lain dengan mengangkat tema kepemimpinan pejabat yang menjadi kaki tangan pemimpin tertinggi negara seperti pemerintahan daerah, menteri, dan sebagainya.

Ibarat yang seringkali mereka kutip untuk membenarkan kepemimpinan non-Muslim dalam lingkup regional dan sektoral pemerintahan (bukan kepemimpinan tertinggi negara) adalah keterangan al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah:

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَزِيرُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ وَزِيرَ التَّفْوِيضِ مِنْهُمْ .

Jabatan wazir tanfidz boleh dipegang oleh non-Muslim dzimmi meskipun mereka tidak boleh menjadi wazir tafwidl. (Abu Hasan Ali al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 44)

Menurut mereka, jabatan wazir tanfidz bila dikaitkan dalam konteks pemerintahan Indonesia sama dengan kekuasaan eksekutif di dalam pemerintahan (presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RT-RW, dsb) dan jabatan tersebut boleh diisi oleh non-Muslim. Sementara wazir tafwidl adalah kekuasaan legislatif dan yudikatif (DPR, MPR, dsb) dan jabatan tersebut tidak boleh diisi oleh non-Muslim. (nu.or.id)

Namun, apabila mau meneliti lebih banyak keterangan al-Mawardi tentang tema ini, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang jauh berbeda dengan kesimpulan diatas. 

Pertama, dalam kitab yang sama, Al-Mawardi membagi jabatan pemerintahan di bawah pemimpin tertinggi negara menjadi empat:

(1) Kekuasaan nasional yang mengurusi kewenangan general (keseluruhan), dijabat oleh wazir atau kementerian.

(2) Kekuasaan regional yang mengurusi kewenangan general, dijabat oleh umara’ al-aqalim wa al-buldan atau pemerintah daerah.

(3) Kekuasaan nasional yang mengurusi kewenangan sektoral, seperti qadli al-qudlah atau hakim agung, naqib al-juyusy atau jenderal militer, dan sebagainya.

(4) Kekuasaan regional yang mengurusi kewenangan sektoral, seperti qadli balad atau hakim daerah dan kordinator per sektor di bawah pemerintahan daerah. (al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 35)

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan tidak hanya terkhusus pada kekuasaan nomor (1) sebagai wazir saja, namun juga pada mencakup kekuasaan nomor (2), (3), dan (4). Mestinya pejuang pimpinan beda agama tersebut membuat perincian lebih dalam lagi yang sesuai dengan keterangan al-Mawardi diatas.

Kedua, al-Mawardi membagi jabatan wazir menjadi dua yakni tafwidl dan tanfidz. Wazir tafwidl adalah wazir yang diberi wewenang oleh pemimpin tertinggi negara untuk mengurusi berbagai bidang pemerintahan sesuai dengan inisiatif dan kebijakannya sendiri selama tidak keluar dari peraturan perundangan negara (otonom). (al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 41) Untuk jabatan wazir tanfidz ini harus dipenuhi seluruh persyaratan yang harus ada pada pemimpin tertinggi negara kecuali syarat dari keturunan Quraisy. Selain itu, ditambahkan pula syarat harus memiliki kapasitas yang memadai atas wewenang dia diberikan kepadanya. (al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 36) Karena harus memenuhi persyaratan seorang imam kecuali nasab, maka wazir tafwidl tidak boleh dipegang oleh non-Muslim.

Sedangkan wazir tanfidz kekuasaannya lebih sempit karena hanya menjadi pelaksana kebijakan imam dan mediator antara pemerintah dengan rakyat. Wazir tanfidz sepenuhnya terikat dengan pemerintahan pusat dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan peraturan otonom. Oleh karena itu pada jabatan wazir tanfidz tidak disyaratkan merdeka dan memiliki kecakapan serta ilmu karena tidak diberi wewenang membuat kebijakan. (al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 43) Bahkan boleh dijabat oleh non-Muslim dzimmi seperti keterangan yang telah lewat. (al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 44)

Dari keterangan diatas, maka pernyataan bahwa kekuasaan eksekutif adalah wazir tanfidz menurut kami merupakan kesimpulan yang keliru. Hal ini karena kekuasaan eksekutif di Indonesia baik yang mengurusi bidang sektoral nasional (kementerian) maupun bidang regional (pemerintahan daerah) diberikan hak otonom yang memperbolehkan mereka mengatur kebijakan dan membuat peraturan perundangan, sehingga lebih sesuai dengan wazir tafwidl yang disyaratkan harus Muslim. Dengan ini maka justifikasi para pejuang pimpinan beda agama dengan pendapat al-Mawardi diatas merupakan pengambilan dalil yang salah.

Ketiga, al-Mawardi menjelaskan bahwa al-imarah al-khasshah atau kekuasaan khusus baik regional maupun sektoral disyaratkan harus memenuhi persyaratan wazir tanfidz, namun dengan dua tambahan syarat yakni harus Muslim dan merdeka. (al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 54) Dengan ini maka jelas bahwa pemerintahan eksekutif daerah tidak boleh dijabat oleh non-Muslim dan terkuaklah kekeliruan dalil para pejuang pimpinan beda agama.

Pernyataan ulama lain sama dengan keterangan diatas. Al-Nawawi mengatakan bahwa mengangkat pejabat penarik iuran wajib dari non-Muslim jika ditujukan untuk masyarakat Muslim hukumnya tidak boleh. (Muhammad Syaraf al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, juz 6 hlm. 367) 

Sebagai penutup topik ini, kami menegaskan Firman Allah Ta’ala:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء : 141]

“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Nisa: 141)

Dan keterangan yang telah lewat sesuai dengan semangat ayat Al-Quran diatas. WaLlahu A’lam.

Ketiga: Umat Islam Wajib Patuh dan Membela Pemerintahan Non-Muslim (?)

Demikian pernyataan salah satu pejuang pimpinan beda agama dalam sebuah artikel di situs nasional. Penulis artikel tersebut menggunakan justifikasi keputusan Muktamar NU di Banjarmasin pada tahun 1936 yang mendasarkan pada keterangan kitab Bughyah al-Mustarsyidin. 

“Sejauh tidak menganjurkan kemunkaran dan menghalangi hak umat Islam menjalankan ibadah, umat Islam wajib patuh dan bahkan membela pemerintahan non-Muslim jika ada serangan dari pihak luar. Hal ini diputuskan oleh Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936. Rujukannya, waktu itu, kitab Bughyatul Mustarsyidin, karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Ba’lawi,” katanya. (muslimedianews.com)

Perlu diketahui, bahwa pernyataan pejuang pimpinan beda agama diatas berangkat dari keputusan Muktamar NU ke-11 tahun 1935 bahwa mempertahankan kawasan Indonesia hukumnya wajib bagi umat Islam karena statusnya adalah darul Islam (negara Islam), meskipun saat itu dikuasai oleh kerajaan Kristen Hindia Belanda. Keputusan ini didasarkan pada pernyataan Sayyid Abdurrahman Ba’alawi dalam Bughyah al-Mustarsyidin yang menyatakan Tanah Jawa adalah negara Islam karena pernah dikuasai oleh pemerintahan Islam dan mampu bertahan dari imperialisme pemerintahan non-Muslim selama berabad-abad.

(مسألة : ي) : كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام ، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده ، وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه ، وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكماً ، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار.

(Soal): Setiap daerah dimana Muslim tinggal disitu dan mampu menolak serangan non-Muslim dalam zaman tertentu, maka daerah tersebut menjadi dar al-Islam (negara Islam) yang berlaku hukum-hukum Islam di dalamnya pada zaman tersebut dan zaman-zaman sesudahnya, meskipun pertahanan kaum Muslimin di sana terputus sebab mereka dikuasai non-Muslim, dilarang masuk kesana, dan diusir dari tanah tersebut. Pada saat itu maka daerah tersebut dinamai dar al-harb (daerah perang) namun hanya secara formalitas bukan secara hukum. Maka dipahami bahwa tanah Betawi bahkan kebanyakan daerah Jawa merupakan negara Islam karena kaum Muslimin telah berkuasa sebelum datangnya non-Muslim. (Sayyid Abdurrahman Ba’alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 541)

Akan tetapi, jika ibarat diatas digunakan sebagai alasan untuk mendukung kepemimpinan non-Muslim, maka akan menjadi sangat bermasalah. Pertama, ibarat diatas sama sekali tidak membahas tentang kebolehan ataupun kewajiban umat Islam memilih ataupun membela pimpinan non-Muslim baik secara eksplisit (manthuq sharih) maupun implisit (manthuq ghairu sharih dan mafhum). Meskipun Indonesia tetap dinamakan negara Islam yang wajib dibela meskipun dikuasai oleh pimpinan kafir, bukan berarti umat Islam boleh memilih non-Muslim sebagai pemimpinnya apalagi sampai mewajibkan patuh dan membela mereka. Kesimpulan pejuang pimpinan beda agama diatas mengada-ada dan tidak ada korelasi sama sekali.

Kedua, pejuang pimpinan beda agama mestinya menelaah kembali konteks Muktamar NU Banjarmasin tahun 1935 diatas yang berlangsung pada masa-masa Pergerakan Nasional untuk meraih kemerdekaan. Saat itu timbul ketegangan antar ormas Islam karena beberapa kalangan Muslim tidak ingin lagi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan alasan Indonesia bukan negara Islam (bandingkan dengan pernyataan kaum liberal-sekuler sekarang ini). Untuk menyatukan umat Islam dan meredam perpecahan yang terjadi di kalangan ormas dan tokoh Islam, pada Muktamar NU tersebut diputuskan bahwa segenap umat Islam di Indonesia wajib membela tanah air dan memperjuangkan kemerdekaannya karena wilayah Indonesia merupakan wilayah Islam warisan pemerintahan Islam yang pernah menguasai dan mempertahankannya selama berabad-abad. Digunakanlah keterangan Sayyid Ba’alawi dalam kitabnya Bughyah al-Mustarsyidin sebagai landasan dalil keputusan tersebut.

Dengan demikian, konteks Muktamar NU Banjarmasin diatas sangat berbeda dengan konteks kekinian dimana negara kita Indonesia tidak lagi dijajah oleh militer negara-negara non-Muslim, apalagi sekarang tiap kali menjelang pemilihan umum beberapa kalangan sok “Pancasilais” berlomba-lomba membuat tren bagaimana umat Islam mau terbuka untuk mendukung dan membela calon wakil rakyat Islam yang non-Muslim dengan beragam propaganda seakan tidak kenal kapok. Selain tidak nyambung, istinbath kebolehan memilih dan kewajiban patuh kepada pemimpin non-Muslim dengan ibarat diatas sangat rentan digunakan sebagai alat politik untuk memuluskan ‘penjajahan terselubung’.

Ketiga, jika mau menelaah keterangan Bughyah al-Mustarsyidin lebih lanjut, kita akan dapat sesuatu yang bertolak belakang dengan omongan pejuang pimpinan beda agama diatas. Sayyid Ba’alawi sendiri menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melengserkan calon wakil rakyat non-Muslim yang membangkang dari ketaatan imam yang Muslim, tidak wajib taat kepadanya, BAHKAN TIDAK BOLEH MEMILIHNYA DALAM KEADAAN TIDAK DARURAT. (Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 527)

Ulama-ulama lain juga memberikan peringatan keras agar tidak memilih non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam. Syihabuddin al-Qalyubi memperingatkan, “HARAM bagi imam mengangkat pimpinan yang bukan ahlinya padahal masih ada yang ahli, HARAM pula menerimanya sebagai pemimpin dan tidak diterima pengangkatannya!” (Syihabuddin al-Qalyubi, al-Hasyiyah ‘ala Syarh al-Mahalli, juz 4 hlm. 294) Ibn Hajar al-Haitami menulis, “Apabila ada seorang pemimpin menjadi kafir dan merubah aturan Syari’ah atau berbuat bid’ah, maka dia telah KELUAR dari kepemimpinannya dan gugur kewajiban menaatinya, wajib bagi kaum Muslimin bersikap dan melengserkannya lalu mengangkat imam yang adil.” (Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, juz 38 hlm. 185)

Dengan demikian, semakin jelas terlihat bagaimana lihainya permainan dalil yang digunakan oleh para pejuang pimpinan beda agama. Memelintir dalil dari yang semestinya merupakan keahlian mereka yang mesti diwaspadai betul-betul oleh pembacanya dan tidak dimakan mentah-mentah.

Keempat: Indonesia Bukan Negara Islam

Banyak pejuang pimpinan beda agama yang beralasan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam karena dasar negaranya bukanlah Al-Quran-Hadits. Contohnya, salah satu dari mereka menulis, “Indonesia bukan negara Islam, yang secara formal menjadikan Islam sebagai dasar negara. Indonesia adalah negara bangsa (nation-state) yang isinya (buat gampangnya saja) PBNU yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Hubungan Islam dan politik, agama dan negara, Islam dan nasionalisme telah tuntas dibahas dan diputuskan oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada Munas dan Muktamar Situbondo tahun 1983-1984. NU menyatakan NKRI, dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan bentuk dan capaian final perjuangan umat Islam.

Oleh NU, NKRI disebut sebagai mu’ahadah wathaniyyah (perjanjian nasional) dan wajib bagi setiap Muslim memegang janji sebagaimana ditegaskan QS. Al-Isra’ ayat 34: ‘wa awfu bil ‘ahdi innal ‘ahda kana masula. Keputusan NU adalah ijma’ yang diperoleh dari ijtihad jama’I para ulama NU.

Konsekuensi dari ijma’ ini adalah menerima dan menjalankan konstitusi sebagai norma yang mengatur kehidupan publik. Publik maksudnya adalah sektor yang mengatur banyak orang, yang majemuk, yang berbhineka, yang tidak dibedakan berdasarkan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.” (muslimedianews.com)

Dari pernyataan diatas perlu diklafirikasi beberapa hal. Pertama, Indonesia adalah dar al-Islam dan wajib melaksanakan hukum-hukum Islam di dalamnya seperti ibarat Bughyah al-Mustarsyidin dan keputusan Muktamar NU Banjarmasin 1935 yang telah lewat. Menolak Indonesia sebagai negara Islam berarti mengkhianati keputusan dan amanah para ulama sesepuh NU khususnya dan umumnya para ulama pejuang kemerdekaan.

Kedua, larangan memilih pemimpin non-Muslim oleh Islam merupakan kewajiban personal yang mengikat kepada setiap individu Muslim. Akan terasa aneh jika kewajiban personal ini dipertentangkan dengan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Apakah Muslim yang tidak memilih pimpinan non-Muslim berarti tidak Bhineka Tunggal Ika? Apakah Pancasila dan UUD ’45 dapat menanggung dosa Muslim yang melanggar kewajiban agamanya? Apakah Muslim yang taat dengan ajaran agamanya ini mengganggu ketertiban dan kedaulatan NKRI?

Ketiga, NKRI dan Pancasila adalah mu’ahadah wathaniyyah menurut NU dan gentlement’s agreement menurut Soekarno. Namun, sekali lagi, apakah layak perjanjian manusia dengan manusia dapat menggugurkan perjanjian manusia dengan Tuhan? Apa benar NU mengharapkan para warganya untuk mengkultuskan NKRI dan Pancasila di atas hukum-hukum Syari’ah?

Keempat, banyak ‘ayat-ayat’ konstitusi NKRI yang melindungi hak-hak umat Islam melaksanakan ajaran agamanya. Contohnya:

UUD 1945 Pasal 28E ayat (1): hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. 

UUD 1945 Pasal 29 ayat (2): jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

UUD 1945 Pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Meskipun konstitusi menjamin semua warga negara memiliki hak yang sama di dalam hukum negara dan pemerintahan (UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1;Pasal 28D Ayat 3), namun hal tersebut tidak dapat merusak hak-hak umat Islam mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Silahkan saja non-Muslim mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, namun umat Islam juga berhak tidak memilih dan tidak membelanya karena patuh dengan larangan agamanya memilih non-Muslim sebagai pemimpin. Keduanya dilindungi oleh undang-undang. Yang salah dan amat disayangkan mestinya adalah Muslim yang memilih non-Muslim tersebut, apalagi ngotot memperjuangkan mereka tanpa kenal batas-batas agama.

Melihat beberapa pertimbangan diatas, masihkah para pejuang pimpinan beda agama menolak larangan Syari’ah Islam dalam memilih pemimpin dari non-Muslim yang jelas-jelas dilindungi oleh hukum positif negara? Masih tidak malu berdalil dengan Pancasila dan UUD 1945?

Kelima: Lafazh Auliya Bukan Berarti Pemimpin

Ini termasuk alasan yang paling sering digunakan untuk menolak larangan memilih pemimpin beda agama. Berangkat dari keterangan ulama tentang makna wali/auliya dalam Al-Quran, para pejuang pimpinan beda agama menggunakannya sebagai dalil untuk menyalahkan ulama yang melarang umat Islam memilih non-Muslim jadi pemimpinnya.

Kebanyakan ulama memang menafsirkan kata auliya dan derivasinya (wali, maula, dsb) sebagai teman dekat. Pakar tafsir Ibrahim al-Baqa’i menafsirkan kata auliya pada QS. Al-Nisa: 144 sebagai aqriba’ (teman-teman dekat) yang saling menolong dan mencintai. (al-Baqa’I, Nazhm al-Durar, juz 2 hlm. 287) Al-Khazin juga menjelaskan makna QS. Al-Maidah: 51 sebagai larangan kaum Muslimin menjadikan Yahudi dan Kristen sebagai anshar (penolong) dan a’wan (pembantu). (Alauddin al-Khazin, Lubab al-Ta’wil, juz 2 hlm. 297) Jalaluddin al-Suyuthi mengutip penafsiran Ibn Abbas terhadap QS. Ali Imran: 28 sebagai larangan bersikap lembut dengan kaum kafir dan menjadikan mereka sahabat karib dan menyisihkan kaum Muslimin. (Jalaluddin al-Suyuthi, al-Durr al-Mantsur, juz 2 hlm. 306)

Akan tetapi, jika tafsir ini digunakan sebagai alasan menolak larangan kepemimpinan non-Muslim maka akan bermasalah dalam beberapa hal. Pertama, jika menjadikan non-Muslim sebagai sahabat karib dan teman setia saja tidak boleh, maka secara qiyas aulawi menjadikan mereka sebagai pemimpin umat Islam malah lebih keras ketidakbolehannya. Pasalnya kepemimpinan merupakan kedudukan penting untuk mengatur dan melaksanakan berbagai hajat dan aspirasi umat Islam secara kolektif, tidak hanya personal.

Kedua, meskipun kata auliya dalam ayat-ayat diatas tidak bermakna pemimpin, bukan berarti hal tersebut menafikan larangan memilih pemimpin non-Muslim. Pasalnya, memilih pimpinan non-Muslim merupakan larangan tersendiri yang tidak berhubungan dengan larangan ayat diatas. Pendapat ini disebutkan oleh Syaikh Haqi dalam kitab tafsirnya. (Haqi, Tafsir Haqi, juz 3 hlm. 271)

Ketiga, bagi yang mau meneliti literatur hukum Islam lebih detail maka akan dia temukan bahwa banyak sekali hukum-hukum Islam yang terpengaruh oleh larangan Muslim menjadikan non-Muslim sebagai auliya atau sahabat karib. Contoh, Muslim dan non-Muslim tidak dapat saling mewarisi dan diwarisi satu sama lain karena alasan tidak ada muwalah (tolong-menolong) diantara mereka. (Zakaria al-Anshari, Asna al-Mathalib, juz 13 hlm. 263) Non-Muslim tidak boleh menikah dengan wanita Muslimah atau sebaliknya karena alasan tidak ada muwalah. (Asna al-Mathalib, juz 13 hlm. 263) Muslim tidak boleh khidmah (menjadi pelayan) non-Muslim dalam berbisnis. (Sulaiman Jamal, al-Hasyiyah ‘ala Syarh al-Manhaj, juz 3 hlm. 456) Non-Muslim tidak boleh diberi kesempatan untuk mempekerjakan Muslim untuk melayaninya. (al-Qalyubi, al-Hasyiyah ‘ala Syarh al-Minhaj, juz 3 hlm. 79) Non-Muslim tidak boleh menyewa Muslim untuk membangun gereja. (Ibn Hajar al-Haitami, Nihayah al-Muhtaj, juz 5 hlm. 274) Juga tidak boleh non-Muslim menyewa Muslim sebagai cleaning service baginya. (Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, juz 4 hlm. 232) Jika dalam hal-hal yang lingkupnya personal dan bisnis saja umat Islam diberi batasan hukum yang begitu ketat agar tidak menjadikan non-Muslim sebagai auliya, apalagi dalam masalah memilih pemimpin umat merupakan masalah yang lebih penting dan lebih besar.

Dari beberapa argumen diatas, dapat dilihat bahwa menolak larangan memilih pemimpin non-Muslim hanya karena kata auliya dalam Al-Quran tidak bermakna pemimpin merupakan alasan absurd dan tidak teliti dalam memahami ibarat-ibarat ulama.

Keenam: Non-Muslim yang Tidak Memusuhi Boleh Menjadi Teman Setia Muslim

Para pejuang pimpinan beda agama mengambil argumen pernyataan diatas dari keterangan beberapa ulama kontemporer dalam masalah ini. Misalnya mereka  mengutip keterangan Syaikh Ahmad Musthafa al-Maraghi: “Orang-orang Islam dilarang mengambil orang-orang non-Muslim, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Munafik sebagai pemimpin atau teman setia, bila mereka memiliki sifat-sifat seperti yang ditentukan dalam ayat tersebut, yaitu:

1. Tidak segan-segan merusakkan dan mencelakakan urusan orang-orang Islam

2. Menginginkan urusan agama dan urusan dunia orang-orang Islam dalam kesulitan yang besar

3. Menampakkan kebencian kepada orang-orang Islam melalui mulut mereka yang terang-terangan.

Bila ternyata sikap mereka berubah, seperti orang-orang Yahudi yang pada permulaan Islam terkenal sebagai golongan yang paling memusuhi orang-orang Islam, kemudian mereka mengubah sikap dengan mendukung Islam dalam penaklukkan Andalusia. Juga seperti orang-orang Kristen Koptik yang membantu orang-orang Islam dalam menaklukkan Mesir dengan mengusir orang-orang Romawi yang menduduki lembah sungai Nil itu. Dalam keadaan seperti ini tidak dilarang mengambil mereka sebagai pemimpin atau teman setia.” (jokowipresiden2014.blogspot.com/kompasiana.com)

Dalam artikel lain dikutip keterangan Muhammad Rasyid Ridha: “Larangan berlaku pada kerjasama dan tolong-menolong dengan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Adapun mengangkat non-Muslim dalam pemerintahan Islam sebagai pelayan/pemimpin (istikhdam adz-dzimmiyyin fi al-hukumah al-Islamiyyah) tidak termasuk dilarang, karena para sahabat dan dinasti-dinasti Islam di zaman Umayyah dan Abbasiyyah juga melakukan hal yang sama (lihat Rashed Ridha, Tafsir al-Manar, Beirut: Darul Ma’rifah, 1993 juz 5 hal. 472-73)” (muslimedianews.com)

Keterangan beberapa tokoh diatas sebenarnya sama sekali tidak bertentangan dengan larangan memilih non-Muslim sebagai pemimpin. Para ulama memang membolehkan mempekerjakan non-Muslim untuk melayani kaum Muslimin, akan tetapi juga sangat berhati-hati dalam menempatkan posisi mereka sehingga mereka tidak menguasai urusan-urusan kaum Muslimin (tauliyah umur al-Muslimin). 

Contohnya, non-Muslim tidak boleh menjadi sa’i atau pembagi harta zakat karena merupakan salah satu wilayah (jabatan), dan al-Subki mengingkari pendapat yang tidak mensyaratkannya. Non-Muslim hanya boleh diperintah untuk mengambil sejumlah harta zakat dan memberikannya kepada mustahiq karena hal ini adalah istikhdamun mahdlun atau murni memerintah non-Muslim melayani Muslim. (Zakaria al-Anshari, Asna al-Mathalib, juz 5 hlm. 239) Bahkan non-Muslim tidak boleh khidmah li al-umara (menjadi pelayan para pejabat) meskipun mereka rela melakukannya. (Syihabuddin al-Qalyubi, al-Hasyiyatani ‘ala Syarh al-Minhaj, juz  4 hlm. 236)

Melihat keterangan hukum yang sangat ketat diatas, maka sangat aneh dan janggal jika dalam kutipan artikel pejuang pimpinan beda agama diatas istilah “istikhdam” atau “melayani” dalam ibarat Rasyid Ridha dimaknai sebagai “mengangkat sebagai pemimpin”, juga sangat aneh jika istilah “teman setia” disamakan dengan “pemimpin”. Menurut kami, ungkapan semacam ini jelas merupakan pengeliruan istilah karena jelas tidak sama antara “melayani” dan “memimpin”, antara “teman setia” dan “pemimpin”. Pemimpin tidak sekedar mitra atau pelayan masyarakat, bahkan baik buruknya kebijakan dan pengaturan masyarakat sangat bergantung dengan figur pemimpin. Pengeliruan istilah ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh pejuang pimpinan beda agama tersebut.

Kami tidak menafikan bahwa boleh kita umat Islam baik dengan tetangga kita yang non-Muslim, berteman dan beraktivitas bersama mereka, sharing dan berbagi cerita dengan mereka, bergotong royong bersama mereka dalam membangun kehidupan dunia yang lebih baik. Akan tetapi, jika sudah ada batasan-batasan hukum yang dijelaskan oleh para ulama kita, maka sudah kewajiban kita untuk tidak melanggarnya apalagi sampai ngoyo-ngoyo mencari dalil dan alasan untuk membenar-benarkan sesuatu yang salah. Marilah kita beragama yang sehat dan sesuai Syari’ah.

Ketujuh: Para Khalifah Islam Mengangkat Non-Muslim sebagai Pejabat Negara

Argumen ini sering digunakan oleh pejuang pimpinan beda agama, meski kebanyakan mereka tidak dapat menjelaskan secara detail apa yang terjadi sebenarnya. Diantaranya mereka menulis:

“Khalifah Umar sendiri membentuk orang-orang yang mengurusi dewannya dari orang-orang non-Muslim. Ketentuan ini dijalankan oleh pemerintahan Bani Abbas dan lain sebagainya dari kalangan Raja-raja Islam. Mereka mempercayakan jabatan-jabatan kenegaraan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani.” (jokowipresiden2014.blogspot.com/kompasiana.com)

Pernyataan seperti diatas sebenarnya bermasalah dari beberapa sisi. Pertama, mayoritas pejuang pimpinan beda agama hanya menukil pernyataan-pernyataan global seperti diatas tanpa memberikan keterangan detail tentang fenomena yang dia angkat dan referensi yang jelas dari literatur-literatur sejarah Islam, sehingga validitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan multi tafsir.

Kedua, dari beberapa keterangan ulama tentang keharaman mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin yang telah lewat, maka data-data sejarah diatas – karena  tidak ada kejelasan detail apa yang sebenarnya terjadi – semestinya ditafsirkan bahwa beberapa pemimpin Muslim tersebut mengangkat non-Muslim pada kedudukan yang tidak ada unsur tauliyah umur al-Muslimin (mengatur urusan umat Islam) dan murni istikhdam (melayani non-Muslim), sehingga kita husnuzzhan kebijakan mereka tidak melanggar Syari’ah, apalagi jika menyangkut kebijakan para umara dari kalangan shahabat dan tabi’in yang dikenal juga sebagai ulama yang mengerti luas tentang hukum-hukum Islam.

Ketiga, dari beberapa data sejarah yang ditemukan malah bertolak belakang dengan apa yang dikatakan pejuang pimpinan beda agama diatas. Khalifah Umar ketika bertanya kepada Harits bin Muawiyah tentang kondisi masyarakat Syam ia berpesan kepadanya, “Jika kalian duduk bersama dengan non-Muslim, makan dan minum bersama mereka, maka kalian tidak akan pernah menjadi baik sampai kalian meninggalkannya. Di lain waktu, ketika Abu Musa al-Asy’ari mengangkat sekretaris dari seorang Kristen, Khalifah Umar langsung menghardik Abu Musa dan menampar wajahnya seraya berkata, “Keluarkan dia dari sini!” lalu beliau membaca Firman Allah Ta’ala: “Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia.” (QS. Al-Maidah: 51) (al-Kandahlawi, Hayah al-Shahabah, juz 4 hlm. 88)

Tidak hanya ini, khalifah Ali bin Abu Thalib juga menulis surat kepada gubernur Umar bin Maslamah yang isinya adalah peringatan kepadanya agar tidak mengangkat non-Muslim sebagai pejabat pemerintahan, lalu membaca Firman Allah QS. Al-Maidah: 51 dan QS. Ali Imran: 118. (al-Ya’qubi, al-Tarikh, juz 1 hlm. 189) Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menulis peringatan yang sama kepada para gubernurnya. (Ibn Atsir, al-Kamil fi al-Tarikh, juz 2 hlm. 372) Khalifah Imaduddin Zanki juga memperingatkan ketika berdialog dengan Qadli Kamaluddin, “Musuh ini benar-benar berkuasa di berbagai negara. Jika mereka sampai merebut Halab maka tidak akan ada lagi Islam di tanah Syam. Bagaimanapun juga kaum Muslimin lebih berhak atas tanah Halab daripada kaum kafir.” (al-Daulah al-Zankiyyah, hlm. 187)

Melihat beberapa pernyataan sikap para khalifah Islam yang terkenal sebagai ulama diatas, maka jelas bahwa para pimpinan Islam tetap berkomitmen kuat untuk tidak melanggar larangan Syari’ah tentang mengangkat non-Muslim sebagai pengatur urusan umat Islam. Namun apabila ada pemimpin Muslim yang masih melanggar larangan Syari’ah ini, maka data sejarah tersebut tidak dapat menjadi landasan dalil hukum Islam karena jelas sekali berseberangan dengan nash Al-Quran Hadits dan qaul-qaul ulama.

Terkait hal ini, penulis kitab al-Ayyubiyyun ba’da Shalah al-Din menjelaskan, “Adapun pada masa pemerintahan Sultan Kamil maka pelaksanaan al-wala wa al-bara’ lemah sekali. Hal ini terlihat dari kebijakan menyerahkan al-Quds kepada Kaisar Frederick II dengan imbalan emas dan tanpa ada perlawanan sama sekali. Sontak hal ini menjadikan kaum Muslim sangat kecewa, menyesal, dan sedih tiada terkira. Sultan Kamil juga menjalin hubungan diplomasi dengan kaum Kristen untuk menyerang saudaranya Mu’azham yang menjalin diplomasi dengan kaum Khawarizm. Seperti halnya juga Sultan Najmuddin Ismail yang menjalin hubungan bilateral dengan Pasukan Salib, menyerahkan salah satu benteng pertahanan kepada mereka, dan memenjarakan Syaikh Ibn Abdissalam dan Ibn Hajib selama beberapa waktu kemudian memberikan mereka status tahanan rumah. Sultan Najmuddin juga bekerjasama dengan Pasukan Salib memerangi Sultan Shalih Najmuddin Ayyub yang menentang penyerahan al-Quds…” (al-Ayyubiyyun ba’da Shalah al-Din, juz 2 hlm. 412)

Semestinya para pejuang pimpinan beda agama lebih teliti lagi dalam membuat justifikasi-justifikasi atas premis-premis yang mereka keluarkan. Jika mereka masih memakai data-data sejarah yang kabur semacam diatas, maka dimana letak keilmuan mereka tentang cara berdalil hukum?

Kedelapan: Non-Muslim Belum Tentu Kafir (?)

Para pejuang pimpinan beda agama tidak malu untuk membuat alasan-alasan aneh untuk membela ucapan mereka seperti alasan diatas. Mereka menolak larangan mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin karena menurutnya non-Muslim belum tentu kafir (?). Menurut mereka, kufur harus dimaknai secara makna lughat yang berarti penyangkalan terhadap kebenaran. Kemudian mereka menulis:

“Jika seseorang tidak percaya kepada kebenaran tertentu, dalam hal ini kebenaran Islam, maka apa yang ia tutupi? Apa yang ia sangkal? Jika ini yang jadi ukurannya, maka nonmuslim yang tak percaya akan kebenaran Islam bukanlah kafir.”

“Non-Muslim yang tulus dalam memilih dan meyakini keyakinannya tidak serta-merta dapat disebut kafir, yakni menutupi keyakinannya akan kebenaran.”

Mereka juga mengambil dalil dari keterangan al-Ghazali bahwa non-Muslim yang tidak sampai dakwah Islam kepadanya maka tidak disebut kafir. 

Selain itu, mereka berkata bahwa kekafiran itu hanyalah kategori moral, bukan teologi. Mereka mengutip ucapan Shahabat Ali, “Ada orang beragama tetapi tidak berakhlak, dan ada orang yang berakhlak tapi tidak bertuhan.” Setelah itu mereka menulis:

“Salat, misalnya, alih-alih mengundang pujian Allah, justru sebaliknya Allah sebut sebagai tindakan mendustakan agama jika tidak diikuti dengan kesadaran dan empati sosial yang riil.” (selasar.com)

Dari pernyataan diatas maka perlu ditandaskan beberapa hal. Pertama, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menganggap kafir orang-orang non-Muslim tanpa melihat mereka percaya Islam atau tidak. Dengan mereka tidak memeluk Islam, maka secara otomatis mereka telah kafir. Misalnya Firman Allah Ta’ala:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ [المائدة : 17]

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al-masih putera Maryam”.” (QS. Al-Maidah: 17)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ [المائدة : 73]

“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa.” (QS. Al-Maidah: 73)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران : 85]

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali Imran: 85)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [التوبة : 30]

“Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al-Masih itu putera Allah”. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?” (QS. Al-Taubah: 30)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ [آل عمران : 32]

“Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”.” (QS. Ali Imran: 32)

Karena itu, maka kekafiran sudah memiliki makna terminologis yang berarti orang-orang yang tidak mau memeluk agama Islam, terlepas dari mereka percaya kebenaran Islam atau tidak. Kafir juga merupakan istilah teologis penentu selamat tidaknya seseorang di dunia dan akhirat, tidak hanya istilah moral seperti yang didengungkan pejuang pimpinan beda agama diatas.

Kedua, banyak para ilmuwan Islam yang membahas tentang status orang yang tidak mendapat dakwah Islam. Sampainya dakwah Islam memang termasuk salah satu syarat seseorang dibebani hukum-hukum Syari’ah. Syaikh Ahmad al-Syathiri menjelaskan bahwa jika ada orang yang tinggal di daerah terpencil dan tidak dimungkinkan mengenal Islam disana atau mengenal Islam namun dalam gambaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka orang seperti ini tidak mendapat taklif Syari’ah.

Akan tetapi, hukum ini berlaku ketika memang tidak dimungkinkan ada media dakwah Islam masuk kesana. Apabila masih dimungkinkan namun orang tersebut tidak mau menerima atau mempelajari dakwah Islam tersebut, maka dia tetap mendapat taklif Syari’ah dan jika tidak mau masuk Islam maka statusnya kafir. (Ahmad al-Syathiri, Syarh al-Yaqut al-Nafis, hlm. 130)

Melihat keterangan ini, maka keliru jika mayoritas non-Muslim yang ada di sekitar umat Muslim sekarang ini tidak dikatakan kafir, karena banyak sekali media-media dakwah Islam berlalu lalang di depan mereka. Penggunaan dalil keterangan al-Ghazali diatas dalam konteks sekarang sangat tidak tepat dan tidak kontekstual.

Bagi pejuang pimpinan beda agama yang menulis pernyataan diatas, kami sarankan untuk belajar Islam lebih banyak lagi dan tidak membuat statement aneh yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada umat Islam yang tidak menganggap non-Muslim sebagai kafir, kecuali jika pikirannya sudah tidak mau lagi mengikuti mayoritas umat Islam.

Ikhtitam

Melihat beberapa keterangan ulama diatas, maka sudah seharusnya para pejuang pimpinan beda agama berhenti menebarkan syubhat yang membingungkan masyarakat Muslim NKRI dari ajaran Islam yang benar. Masih banyak calon pimpinan Muslim yang lebih adil, lebih santun dengan bertutur kata, lebih cerdas dalam membuat kebijakan, tanpa harus melanggar ajaran agamanya. Marilah kita semua umat Islam beragama yang sehat, memilih pemimpin umat dari orang-orang Muslim yang bertakwa dan profesional. Memilih pemimpin umat sepatutnya dilandasi niat liLlahi Ta’ala dan li i’lai KalimatiLlah, bukan karena iming-iming uang dan jabatan serta popularitas

Marilah kita semua membangun toleransi antarumat beragama yang baik dan seimbang, dengan tetap mematuhi rambu-rambu Syari’ah Islam. Tetaplah waspada dengan berbagai upaya makar manusia-manusia yang ingin menjerumuskan umat Islam dari ajaran Islam yang benar. InsyaAllah, dengan semakin meneguhkan diri dalam upaya pengenalan dan pengamalan ajaran Islam, bangsa Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Amin Ya Rabbal ‘alamin. WaLlahu A’lam.
#syaikhinaabah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s