KREASI SANTRI RIBATH DH ISLAM LIBERAL: KONSEPSI, AKTUALISASI, DAN TANGGAPANNYA (6 Terakhir)

Sekularisme
Istilah  sekuler  berasal  dari  bahasa  latin  Saeculum  yang  memiliki dua  konotasi  yaitu  time  (waktu)  dan  location  (tempat).  Waktu menunjukan  sekarang  sedangkan  tempat  dinisbahkan  kepada  dunia. Jadi saeculum berarti zaman ini atau masa kini, dan zaman ini atau masa kini  menunjukan  peristiwa  di  dunia  ini  dan  itu  juga  berarti  peristiwa-peristiwa  masa  kini.  Adapun  sekulerisasi  dalam  kamus  ilmiah  adalah hal  usaha  yang  merampas  milik  gereja  atau  penduniawian.  Sedangkan Sekulerisme  adalah  sebuah  gerakan  yang  menyeru  kepada  kehidupan duniawi tanpa campur tangan agama.
Dalam  bukunya  yang  berjudul  Islam  dan  Sekulerisme,  al-Attas menjelaskan  bahwa  sekulerisasi  didefinisikan  sebagai  pembebasan manusia,  yaitu  mula-mula  dari  agama  dan  kemudian  dari  metafisika. Itu  berarti  terlepasnya  dunia  dari  pengertian-pengertian  religius  dan religius-semu,  terhalaunya  semua  pandangan-pandangan  dunia  yang tertutup,  terpatahkannya  semua  mitos  supranatural  dan  lambing-lambang  suci.  Sekulerisme  lebih  condong  kepada  proses  peralihan fungsi-fungsi  dan  sifat-sifat  keagamaan  kearah  fungsi-fungsi  dan  sifat-sifat  yang  tak  bernilai  atau  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan keagamaan.
Dari  pengertian-pengertian  diatas,  kata  sekular,  sekularisasi  dan sekularisme  mempunyai  makna  dan  pengertian  yang  berbeda–beda. Kata secular berasal dari kata latin saeculum diartikan dengan masa dan tempat yang berlaku sekarang atau masa kini. Kata sekulerisasi banyak diartikan sebagai proses menuju ke secular dan sekulerisme, sedangkan sekulerisme  banyak  diartikan  sebagai  ideologi  yang  dihasilkan  dari proses sekulerisasi. Namun keduanya memiliki esensi yang sama. Syed Naquib al Attas menyatakan bahwa sekularisasi dan sekularisme memiliki persamaan yaitu relativisme sejarah yang sekuler.
Sekulerisme adalah ideologi yang muncul dari proses sekulerisasi. Yang  menjadi  perdebatan  para  ahli  sejarah  adalah  bagaimana  proses munculnya  secular,  sekulerisasi  dan  sekulerisme.  Eropa  barat  telah mengalami  sekulerisasi  selama  sejak  250  tahun  terakhir  dan  para  ahli sejarah sepakat dengan pendapat tersebut.
Gerakan sekulerisme tumbuh di Eropa dan berkembang ke seluruh penjuru  dunia  seiring  dengan  pengaruh  penjajahan,  kristenisasi  dan komunisme.  Banyak  faktor  yang  mengakibatkan  tersebarnya  gerakan ini,  baik  sebelum  dan  sesudah  meletusnya  revolusi  Prancis  pada  tahun 1799 M. 
Dr.  Camile  Al-Hajj  mengatakan  sekulerisme  adalah  gerakan  yang muncul akibat konflik sejarah yang terjadi antara Gereja dan kekuasaan di Eropa. Untuk memisahkan antara agama dan negara disatu sisi serta pemisahan antara ajaran-ajaran gereja dan ilmu pengetahuan di sisi lain. Al-Attas  menyatakan  bahwa  kemunculan  sekulerisasi  adalah  hasil  dari sejarah  pengalaman  barat  untuk  mendamaikan  ketegangan  antara Filsafat  dan  Agama.  Antara  pandangan  alam  yang  semata-mata berdasar  pada  pandangan  akal  jasmani  dan  pandangan  alam  yang semata–mata  berdasar  pada  pandangan  indra  khayali.  Akan  tetapi sebenarnya  ketegangan  yang  terjadi  di  Barat  antara  filsafat  dan  agama sudah  ada  pada  zaman  Yunani  purbakala  kira-kira  empat  ratus  tahun sebelum zaman Nabi Isa hingga berlanjut sampai sekarang.
Adian  Husaini  menyimpulkan  bahwa  mengapa  Barat  menjadi secular  dan  mengapa  di  Barat  proses  sekulerisasi  sangat  cepat berkembang.  Setidaknya  ada  tiga  faktor  yaitu; Pertama,  trauma  sejarah khususnya  yang  berhubungan  dengan  dominasi  agama  di  zaman pertengahan kedua. Kedua, problem teks bible. Ketiga, problem teologi Kristen.
Dalam bukunya The Secular City, Harvey Cox menjelaskan tiga komponen oenting dalam proses sekularisasi, yaitu pengosongan dunia dari nilai-nilai rohani (disenchantment of nature), desakralisasi politik (desacralization of politics), dan relativisme nilai (deconsecration of values).
Dunia,  kata  Harvey  Cox,  perlu  dikosongkan  dari  nilai­nilai  ruhani  dan  agama. Dalam  istilah  Cox,  ini  disebut   ‘disenchantment of  nature’,  sains  bisa  berkembang  dan  maju,   jika  dunia  ini  dikosongkan  dari tradisi  atau  agama  yang   menyatakan  bahwa ada  kekuatan supernatural yang menjaga  dunia  ini. Disebabkan  kekuatan  ghaib  itulah, maka  bagi  tokoh­tokoh agama konservatif, dunia  ini tidak boleh  diperlakukan sewenang­wenang. Padahal, pembebasan dunia  ini  dari  nilai­nilai  ghaib  itu  menjadi syarat   penting   bagi  usaha­usaha  urbanisasi  dan  modernisasi. Manusia harus me geksploitasi  alam  seoptimal  mungkin, tanpa  perlu dibatasi  oleh  pandangan  hidup agama  apa  pun.
Konsep  sekularisasi  dalam  politik  diistilahkan  dengan  ‘Desacralization  of  politics’ , yang bermakna bahwa politik tidaklah sakral. Jadi, unsur­unsur ruhani dan agama  harus disingkirkan  dari  politik.  Oleh  sebab  itu  juga,  peran  ajaran   agama   ke  atas  institusi  politik   harus  disingkirkan.  Ini  menjadi  syarat untuk   melakukan  perubahan  politik  dan  sosial  yang   juga  akan  membenarkan  munculnya  proses  sejarah. 
Sekulariasi  juga terjadi  dalam  kehidupan  dengan  penyingkiran  nilai­ nilai  agama  (deconsecration  of  values).  Dalam  pandangan  sekular,  kebenaran  adalah  relatif. Tidak ada nilai  yang  mutlak. Sistem  nilai manusia sekular harus dikosongkan dari nilai­nilai ag ama. Karena  perspektif  seseorang  dipengaruhi  oleh  faktor   sosial  dan  budaya,   maka  tidak  ada seorang  pun  yang   berhak  memaksakan  sistem  nilainya  ke atas  orang   lain.
Gagasan tentang sekularisasi pertama kali digulirkan oleh Nurcholish Madjid. Pada 3  Januari  1970,  Ketua Umum  Pengurus  Besar Himpunan  Mahasiswa  Islam Indonesia  (HMI),  Nurcholish  Madjid,  secara  resmi  menggulirkan  perlunya  dilakukan sekularisasi  Islam.  Dalam  makalahnya  yang  berjudul  “Keharusan  Pembaruan  Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”, Nurcholish Madjid menyatakan:  
“…  pembaruan  harus  dimulai  dengan  dua  tindakan  yang  saling  erat  hubungannya,  yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan.  Nostalgia,  atau  orientasi  dan  kerinduan  pada  masa  lampau  yang  berlebihan,  harus diganti  dengan  pandangan  ke  masa  depan.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  proses  liberalisasi. Proses  itu  dikenakan  terhadap  “ajaran-ajaran  dan  pandangan-pandangan  Islam”  yang  ada sekarang  ini…”  Untuk  itu,  menurut  Nurcholish,  ada  tiga  proses  yang  harus  dilakukan  dan saling  kait-mengait:  (1) sekularisasi,  (2)  kebebasan intelektual,  dan (3)  ‘Gagasan  mengenai kemajuan’ dan ‘Sikap Terbuka’.”
Ide sekularisasi ini banyak ditentang oleh para cendekiawan muslim, karena memisahkan ajaran agama dari kehidupan manusia. Berbeda dengan Nurcholish Madjid yang menelan dan menyebarluaskan gagasan sekularisasi, khususnya dari Harvey Cox, Syed Naquib al Attas melakukan perlawanan yang sengit terhadap penyebaran “penyakit menular” tersebut. Pada awal tahun 1973, al Attas sudah menulis sebuah buku yang mengkritik gagasan sekularisasi.
Endang Saifuddin Anshari, pengkritik Nurcholish lainnya, menyatakan bahwa berbicara tentang sekularisasi, mau tidak mau mesti mengacu pada sekularisme. “Baik sekularisasi (menurut rumusan sdr. Nurcholish dan yang dianjurkannya itu) maupun sekularisme (yang ditentangnya itu) sama-sama mau membebaskan diri dari ‘tutelage’ (asuhan) agama.” Dalam sebua buku berjudul Anatomi Budak Kuffar dalam Perspektif al Quran, Muhammad Yaqzan menyebutkan, “Puncak gagasan Nurcholish Madjid dalam upaya menyeret manusia ke dalam comberan ateisme baru yang intinya menggusur syariah, bahkan menuduhnya sebagai simbolisme yang mengarah pada berhalaisme.”
Tijan Purnomo dalam bukunya Konsep Agama dalam Pandangan Islam dan Barat (Sekuler) menyebutkan, bahwa Bahaya yang ditimbulkan  dari  sekulerisme  terhadap  dunia  Islam  sangat  banyak diantaranya:
1.  Diputarbalikannya hakikat Islam, al-Qur’an dan Rasulullah.
2.  Menganggap  bahwa  Islam  telah  menyederhanakan  tujuan-tujuannya,  yakni  dianggap  bahwa  Islam hanyalah  berupa  upacara-upacara keagamaan dan ritual belaka.
3.  Bahwa  Islam  tidak  sesuai  dengan  peradaban  dan  hanya  akan mengakibatkan kemunduran.
4.  Segala sistem dan aliran sekuler barat ditransfer untuk dimasukan ke dunia Islam.
5.  Apabila  ada  suatu  alasan  tentang  keberadaan  sekulerisme  di  Barat, maka tak satupun alasan bagi Timur untuk menolak sekulerisme. 
Selain bahaya  yang  telah  disebutkan  diatas,  masih  banyak  bahaya sekulerisme yang lainnya diantaranya yaitu sebagai berikut:
1.  Menghalangi  campur  tangan  Tuhan  (agama)  dalam  persoalan duniawi.
2.  Aspek  kehidupan,  politik,  ekonomi,  budaya  dan  sebagainya  tidak perlu didasarkan pada agama.
3.  Ormas, parpol, maupun negara tidak perlu berbasis agama.
4.  Negara tidak usah mengurus agama, karena agama urusan pribadi.
Meski telah banyak menuai  banyak kritik dari kalangan Islam sendiri, sekularisme dalam tubuh Islam masih saja terjadi bahkan berkembang sangat pesat. Hal ini karena adanya dukungan dari negara-negara Barat yang berusaha agar produk peradaban mereka tersebut diterima oleh Islam  untuk melanggengkan kekuasaanya.
Kasus Turki merupakan contoh menarik untuk dicermati. Adalah Musthafa Kemal Attaturk, seorang muslim sekuler Turki yang melakukan sekularisasi secara besar-besaran setelah diangkat menjadi presiden pertama. Dia bersama CUP (Committee an Union Progress –organisasi yang dibentuk oleh Gerakan Turki Muda didikan Freemason) berhasil menumbangkan kekhalifahan Utsmaniyyah di bawah pimpinan Sulat Abdul Hamid II dan mengubah negara tersebut menjadi Republik Sekular Turki pada tanggal 25 Oktober 1923. Turki secara tegas menyebut dirinya sebagai negara sekuler. UUD Tuki pasal 1 menegaskan Turki adalah negara (1) Republik, (2) Nasionalis, (3) Kerakyatan, (4) Kenegaraan, (5) Sekularis, (6) Revolusionis.
Setelah itu terjadi reformasi agama besara-besaran. Azan untuk pertama kalinya secara resmi dikumandangkan dalam bahasa Turki Januari 1932. Tahun 1933, keluar keputusan pemerintah bahwa azan dalam bahasa Arab adalah pelanggaran hukum. Tahun 1935, libur mingguan hari Jumat diganti dengan libur mingguan mulai pukul 01.00 hari Sabtu hingga Senin pagi. Mereka juga berusaha mengubah bacaan shalat menjadi bahasa Turki dan merubah masjid menjadi gereja Islam modern, walaupun upaya mereka gagal terlaksana. tahun 1924, kementerian agama dihapuskan dari sekolah-sekolah. 1928, bahasa dan tulisan Arab dan Persia dihapus dan diganti dengan bahasa dan tulisan Latin. Wanita tidak boleh memakai kerudung di tempat umum dan diharuskan mengenakan pakaian ala Barat. Poligami dilarang dan wanita mendapat hak cerai sama dengan laki-laki. Hak untuk pindah agama dijamin undang-undang.
Di Indonesia, sejak awal-awal zaman perjuangan kemerdekaan, pemikiran untuk menjiplak Barat dengan menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler juga sudah muncul. Soekarno merupakan orang yang turut memuji langkah-langkah sekularisasi yang dijalankan Attaturk di Turki. Bung Karno menyebut langkah pemisahan agama dari negara oleh Attaturk sebagai langkah ”paling modern” dan “paling radikal”. Menurutnya, dengan tidak adanya kuasa agama dalam negara, umat bisa mempermodern agamanya seperti yang terjadi di Turki.
Sekularisme berperan penting dalam upaya penolakan pemberlakuan syariat Islam dalam konstitusi negara. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai persiapan bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Salah satu hal yang penting adalah pembentukan konstitusi negara Indonesia merdeka. Dalam siding-sidang BPUPKI terjadi perdebatan sengit antara dua kelompok, yaitu kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler (golongan kebangsaan). Kelompok nasionalis Islam mengusulkan agar Indonesia merdeka nantinya adalah sebuah negara Islam. Tetapi hal ini ditolak keras oleh kelompok nasionalis secular dan Kristen. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang merupakan perwakilan golongan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Pihak Kristen diwakili oleh AA. Maramis. Pada tanggal 9 Juli 1945, Panitia Sembilan berhasil menyusun suatu Gentlemen’s Agreement, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Ketika itu, Ketua Panitia Sembilan, Ir. Soekarno menyebut Piagam Jakarta adalah “satu kompromis untuk menydahi kesulitan antara kita bersama.
Namun, pada tanggal 11 Agustus 1945, Piagam Jakarta digugat oleh pihak Kristen. Latuharhary, Seorang Kristen dari Maluku, meminta agar “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dihapus dengan alasan akan dapat mengalami kesulitan dalam aplikasinya di berbagai daerah, khususnya ketika berhadapan dengan adat istiadat. Tujuh kata itu berbunyi, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Dari pihak Islam seperti Wachid Hasyim dan Soekarno meminta agar “tujuh kata” tersebut tidak dipersoalkan lagi. Namun, akhirnya pada 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta yang sudah disepakati di BPUPKI dihapus, dengan alasan keberatan dari pihak Kristen Bagian Timur. Dr. Muhammad Natsir menyebut peristiwa 18 Agustus 1`945 itu sebagai “Peristiwa ultimatum terhadap Republik Indonesia yang baru saja diplokamirkan”. “Menyambut hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmid. Menyambut hari besoknya, 18 Agustus 1945, kita beristighfar.” Ujar beliau.
Sejumlah tokoh Islam memang menerima perncoretan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta, karena pertimbangan situasional. Mereka berpikir, setelah kemerdekaan mereka akan dapat mengembalikannya lagi melalui pemilihan umum. Mereka kemudian gigih kembali memperjuangkan konsep “Piagam Jakarta” tersebut dalam Majelis Konstituante.
Namun seperti diketahui, usaha kaum muslimin selalu gagal. Bahkan, setelah reformasi tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam sikap tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan syariat Islam seiring dengan derasnya arus sekularisasi dan liberalisasi. Penolakan syariat semakin menjadi, bahkan klaim eksklusif terhadap agama ditolak.
Penolakan terhadap pemberlakuan hukum Islam oleh kaum sekuler didasarkan pada berbagai alasan. Sebagian mereka mengatakan bahwa jika hukum satu agama diterapkan, maka itu merupakan ketidakadilan terhadap pemeluk agama lain. Juga mengganggu konsep unifikasi hukum dalam suatu negara. Penerapan hukum Islam biasanya juga dibenturkan dengan konsepsi pluralitas masyarakat. Jika kewajiban melaksanakan syariat Islam menjadi suatu ketetapan dalam konstitusi, maka –menurut mereka- hal itu akan menimbulkan tuntutan yang sama pada kelompok-kelompok agama lain. Jika hal itu dibiarkan, maka sudah pasti akan ada gesekan-gesekan antarumat beragama yang akan mengancam kesatuan nasional.
Logika semacam itu kurang tepat. Setiap agama sebenarnya memiliki tata aturan dan hukum sendiri-sendiri. Kaum muslimin justru senang jika pihak agama lain juga mengajukan tuntutan agar mereka juga “diwajibkan” melaksanakan ajaran dan hukum agama mereka. anehnya, pihak agama lain justru tidak mengajukan hal itu, dan lebih suka menggunakan hukum sekuler yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum-hukum agamanya sendiri.
Jika penerapan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikatakan sebagai “penindasan” dan “pemaksaan” terhadap kelompok agama lain, apakah penerapan hukum sekuler kolonialis terhadap kaum muslimin bukan merupakan suatu penindasan juga? Bukankah banyak kaum muslimin yang tidak ridla dipaksa mengikuti hukum-hukum kolonial? Tetapi, karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa mengikutinya. Penerapan hukum-hukum kolonial di negeri-negeri Islam juga dilakukan dengan paksa, tanpa kompromi.
Jika penerapan hukum Islam terhadap masyarakat plurak dikatakan sebagai suatu “penindasan”, maka Rasulullah saw berarti telah melakukan penindasan. Sebab, beliau menerapkan hukum Islam terhadap seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim. Na’udzubiLlahi, jika ada yang berani menyatakan seperti itu.
Logika tersebut juga tidak sesuai fakta sejarah. Islam selalu memberikan kebebasan pada pemeluk agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Dalam teks Piagam Madinah yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam al Sirah al Nabawiyyah, Nabi menyatakan, “Sesungguhnya Yahudi Bani ‘Auf adalah satu umat bersama kaum Mukmin”.  Beliau juga menyatakan, “Kaum Yahudi menjalankan agamanya sendiri, sebagaimana kaum Muslim juga menjalankan agamanya sendiri. Ini berlaku bagi orang-orang yang terikat hubungan dengan Yahudi dan diri Yahudi sendiri.”
Abdul Aziz Marwan Gubernur Mesir memberi izin orang-orang Kristen pegawai istana untuk mendirikan gereja di Halwan. Di Andalus Islam, Kristen dan Yahudi hidup damai bertahun-tahun. Seorang specialist sastra Iberia di Universitas Yale, Maria Rosa Mencoal dalam karyanya berjudul The Ornament of the World (2003) berterus terang. Ia menulis “Toleransi merupakan aspek melekat pada masyarakat Andalus dan nasib non-Muslim lebih baik daripada dibawah Kristen Eropah”. Tapi berakhirnya kekuasaan Islam, berakhir pula toleransi itu.
Jika fakta-fakta ini dicermati, istilah menguasai, menaklukkan, mengusir dan bahkan menjajah tidak layak untuk dipakai. Yang lebih cocok, sesuai dengan namanya, Islam ‘menyelamatkan’ atau ‘membebaskan’ bangsa-bangsa tertindas. Maka tidak heran jika Thomas Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam menyatakan:” Kemenangan kaum Muslimin berarti kebebasan beragama (bagi non-Muslim), sesuatu yang telah berabad-abad mereka dambakan”. Anehnya Bernard Lewis menganggap toleransi dalam Islam tidak ada asal usulnya.
Fakta­fakta  yang  telah   terungkap  menunjukkan  bahwasekularisasi  yang  berangkat  dari  konsep dan pengalaman sejarah  agama  Kristen. Banyak  yang  menyebutkan, bahwa  sekularisasi  sudah  merupakan keharusan  bagi  dunia, karena kuatnya dominasi Barat. Seharusnya, ilmuwan Muslim kritis saat mengadopsi gagasan­gagasan seperti ini, karena  konsep  sekularisasi memang  bertentangan dengan  konsep Islam. Sejarah Islam juga tidak pernah  mengalami  pengalaman  pahit  dalam  hubungan antara agama  dengan negara,  atau pertentangan  antara agama dengan sains  seperti  dalam sejarah  Kristen. Karena itu, tidak bijak, jika konsep dan gagasan sekularisasi ini kemudian  diadopsi dan  diterapkan  dalam  masyarakat Muslim, yang memiliki pandangan­alam  (Islamic worldview) sendiri.
Politik Pemikiran
Ketika segelintir ulama dan cendekiawan Muslim menolak RUU APP, mereka tidak hanya membenarkan gambar-gambar dan tarian atau goyang tabu (baca porno), atau bicara halal haram, moralitas atau akhlak bangsa. Mereka tengah memasarkan paham relativisme, hedonisme dan kebebasan (liberalisme). Ketika Aminah Wadud menjadi imam Jumat di sebuah gereja di Amerika, ia tidak sedang mengaplikasikan ijtihad Fiqhiyyahnya. Ia tengah memasarkan paham gender dan feminisme. Pernyataan seorang anak muda Muslim “semua agama sama benarnya”, “tidak ada syariat Islam, tidak ada hukum Tuhan”, bukan pernyataan tentang teologi atau syariat Islam, tapi pelaksanaan proyek globalisasi biaya tinggi. Buku berjudul “Fiqih Lintas Agama” bukan buku bacaan tentang Fiqih, tapi buku “pesanan” untuk proyek pluralisme agama.
Betulkah mereka bermaksud begitu? Tentu tidak menurut mereka. Tapi benar menurut pemikiran Barat postmodern. Sebab baginya segala sesuatu harus dipahami berdasarkan motif kepentingan sosial yang didekengi kepentingan kuasa politik (power interest) Pemahaman seperti ini sudah sangat jamak dikalangan aktifis liberal dan postmodernis. Mereka sendiri memahami Islam dengan cara yang sama. Islam bagi mereka adalah produk dari sebuah kepentingan dan kekuasaan. Dan karena itu mereka tidak merasa bersalah jika memahami Islam juga untuk kepentingan tertentu. Itulah yang, kalau boleh saya katakan, politik pemikiran.
Benarkah pemikiran liberal itu sarat kepentingan? Benar ! sebab liberal adalah posmodernis dan posmodernis, tulis Akbar S Ahmed, adalah pendukung pluralisme, anti fundamentalisme, banyak protes terhadap tradisi, dan cara berfikirnya eklektik (Akbar S. Ahmed, Postmodernism). Pemikiran bukan untuk pengetahuan, tapi untuk kepentingan (kekuasaan atau politik). Buktinya dari pemikiran mereka tiba-tiba menggalang komunitas, gerakan sosial dan bahkan menjelma menjadi pressure group. Demi “memasarkan” paham pluralisme agama, misalnya, pertama-tama mereka menolak adanya kebenaran mutlak, yang ada hanya kebenaran relatif. Kepentingannya adalah untuk menghilangkan fundamentalisme dan sikap merasa benar. Inilah politik pemikiran.
Untuk mendekonstruksi institusi agama, diperkenalkanlah teori dualisme dan relativisme: agama dan pemikian keagamaan adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama absolut dan yang kedua relatif. Pemikiran ini secara politis ditujukan untuk memberantas sikap-sikap keagamaan ekslusif, fundamentalis dan absolutis. Jika dualisme pemikiran dianut, maka semua pemikiran keagamaan akan menjadi relatif, yang mutlak hanyalah agama dan yang tahu agama hanya Tuhan. Siapapun boleh berfikir tentang apapun dalam soal agama. Tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada yang berhak menyalahkan pemikiran orang lain, tidak ada yang bisa mencegah kemunkaran. Tidak ada lembaga atau kelompok yang boleh mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan. Baik buruk, salah benar tergantung kepada individu. Semua bebas. Inilah politik pemikiran.
Untuk mengetahui bagaimana sebuah pemikiran berubah menjadi kebijakan strategis, kita rujuk sebuah buku berjudul Civil Democratic Islam, Partner, Resources and Strategies (2003), ditulis oleh Cheryl Bernard. Dia adalah sosiologis yang pernah novel-novel feminis yang memojokkan ulama dan menyatakan wanita dalam Islam itu tertindas. Jilbab menurutnya diambil dari pemahaman yang salah terhadap al-Qur’an, dan merupakan simbol pemaksanaan dan intimidasi.
Cheryl Bernard menulis ini dibawah proyek penelitian sebuah lembaga swadaya masyarakat di Amerika lembaga itu bernama Rand Corporation. Sebuah lembaga riset yang mengklaim sebagai lembaga independen yang membuat “analisa obyektif dan solusi efektif terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun individu diseluruh dunia”. Lembaga ini dibiayai oleh Smith Richardson Foundation. Di lembaga ini Cheril menulis untuk Divisi Riset Keamanan Nasional (National Security Research Division) dimana suaminya bekerja.
Tujuan dari buku ini adalah untuk membuat suatu laporan dan usulan dalam rangka membantu kebijakan pemerintah Amerika, khususnya dalam soal pemberantasan ekstrimisme, dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, politik melalui proses demokratisasi. Yang jelas divisi ini bertugas memberi saran-saran kepada pemerintah Amerika bagaimana menghadapi “fundamentalisme” dalam Islam dan menyebarkan pemikiran liberal ketengah-tengah umat Islam.
Politik pemikiran Cheryl nampak jelas ketika ia mengemukakan suatu strategi yang bertujuan untuk merobah dunia Islam agar sesuai dengan “tatanan” dunia internasional kontemporer, Amerika Serikat dan Barat. Karena tujuannya untuk mem-Barat-kan umat Islam, maka ia hanya memilih elemen-elemen dan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan Barat saja untuk dikembangkan. Ini tentu untuk memuluskan jalannya modernisasi, westernisasi dan Amerikanisasi. Bahkan lebih praktis lagi Bernard menyarankan agar Barat memberikan “bantuan” bagi pengembangan nilai-nilai Barat tersebut kedalam pemikiran ummat Islam. Bantuan itu kini telah mengucur ke berbagai LSM-LSM di Indonesia.
Saran-saran strategis yang diberikan Cheryl kepada pemerintah AS adalah sbb: 1) Ciptakan tokoh atau pemimpin panutan yang membawa nilai-nilai modernitas 2) Dukung terciptanya masyarakat sipil (civil society) didunia Islam.3) Kembangkan gagasan Islam warna-warni, seperti Islam Jerman, Islam Amerika, Islam Inggris dst. 4) Serang terus menerus kalompok fundamentalis dengan cara pembusukan person-personnya melalui media masa. 5) Promosikan nilai-nilai demokrasi Barat modern 6) Tantang kelompok tradisionalis dan fundamentalis dalam soal kemakmuran, keadilan sosial, kesehatan, ketertiban masyarakat dsb. 7) Fokuskan ini semua kepada dunia pendidikan dan generasi muda Muslim.
Lebih lanjut Cheryl Bernard memberi masukan tentang langkah praktis yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi dan taktik diatas. Kegiatan-kegiatan yang ia usulkan adalah sbb: 1) Rebut atau rusaklah “monopoli” kelompok fundamentalis dan tradisionalis dalam menjelaskan dan menafsirkan Islam. 2) Cari kelompok modernis/liberal yang dapat membuat website yang menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku harian dan kemudian menawarkan pendapat Muslim modernis tentang hukum-hukumnya. 3) Doronglah cendekiawan Modernis/liberal untuk menulis buku teks dan mengembangkan kurikulum dan berilah bantuan finansial. 4) Gunakan media regional yang populer, seperti radio, untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran Muslim modernis/liberal agar membuat dunia internasional melek tentang apa arti Islam dan dapat berarti apa Islam itu.
Meski disini tidak dapat dihadirkan bukti bahwa Amerika menerima dan melaksankan saran-saran Cheryl Bernard, tapi kita bisa saksikan saran-saran Cheryl Bernard di implementasikan di Indonesia secara perlahan-lahan tapi pasti. Fenomenanya jelas. Muslim pendukung Barat dipromosikan media masa menjadi tokoh baru. Kini istilah civil society sudah sering keluar mulut cendekiawan Muslim dan akrab ditelinga mahasiswa.  Konsep civil society pun dianggap sepadan dengan konsep masyarakat madani.
Modernis dan Liberal Muslim pendukung Barat adalah pembela aliran “sesat”, atau aliran-aliran sempalan. Muslim yang tidak sejalan dengan liberal, sekuler, demokrasi Barat, akan segera dicap teroris, fundamentalis dan anti Barat. LSM-LSM kini tidak lagi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, tapi lebih kepada pembaratan masyarakat.
Proposal proyek untuk “mengekspor” kemiskinan masyarakat ke Negara-negara Barat tidak laku lagi. Sementara proposal untuk menjual paham masyarakat sipil, demokrasi, gender, liberalisme, pluralisme agama, multikulturalisme dan semacamnya tidak lagi mencari bantuan Barat, tapi dicari-cari Barat untuk dibantu. Bahkan yang paling keras mengkritik ajaran Islam dan tradisi pemikiran Islam serta membawa gagasan-gagasan “aneh” kini mudah mendapat dana dan biasiswa dari Barat. Inilah barangkali yang disindir al-Baqarah (Q.S. 2:41, 79, 173), Ali Imran (Q.S. 3:77,187, 199), al-Mai’dah (Q.S. 9:44),  al-Taubah (Q.S. 9:9) dan al-Nahl (Q.S. 16: 95).  sebagai “menjual” ayat-ayat Tuhan dengan harga murah.
Di tengah ujian berat proyek liberalisasi Islam secara besar-besaran ini, kita berdoa, mudah-mudahan   tidak  banyak  kyai,  ulama,  cendekiawan,  atau  mahasiswa,  yang  tergoda oleh  berbagai  bujukan  dan  tipuan  duniawi  yang  ditujukan  untuk  menghancurkan  kekuatan Islam  dari  dalam.  Pemikiran-pemikiran  yang  destruktif  terhadap  Islam,  saat  ini  sering dikemas  dengan  bungkusan  yang  menarik  dan  dijajakan  oleh  pengasong-pengasong  yang piawai dalam bersilat-lidah dan tak jarang mereka juga “berhujjah” dengan al-Qur’an.
Bisa  dikatakan,  liberalisasi  Islam  di  Indonesia,  saat  ini dan sampai kapan pun,  adalah  tantangan  yang terbesar  yang  harus dihadapi  semua  komponen  umat  Islam,  baik  pondok  pesantren,  ormas  Islam,  lembaga  ekonomi  Islam,  maupun  partai  politik  Islam. Sebab, liberalisasi Islam telah menampakkan wajah yang sangat jelas dalam menghancurkan Islam dari asasnya, baik aqidah Islam, al-Qur’an, maupun syariat Islam. 
Tidak  ada  cara  lain  untuk  membentengi  keimanan  kita,  keluarga  kita,  dan  jamaah kita,  kecuali  dengan  meningkatkan  ilmu-ilmu  keislaman  ‘ala Ahlussunnah wal Jama’ah dan  memohon pertolongan  kepada  Allah  SWT.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s