KREASI SANTRI RIBATH DH ISLAM LIBERAL: KONSEPSI, AKTUALISASI, DAN TANGGAPANNYA (5)

Kesetaraan Gender dan Feminisme

Salah  satu  ide  favorit  kaum  liberal  di  Indonesia  yang  sangat  gencar  disebarkan  di tengah masyarakat dan juga Ormas-ormas Islam adalah paham Kesetaraan Gender. Kucuran dana untuk penyebaran ini sangat luar biasa. 
Disamping paham Sekularisme, Libralisme, dan Pluralisme, salah satu proyek besar yang  kini  dijejalkan  kepada  kaum  Muslim  adalah  proyek  KKG  (Keadilan  dan  Kesetaraan Gender).  Dalam  situs  Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan (http://www.menegpp.go.id),  disebutkan:”Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  (KKG)  sudah menjadi  isu  yang  sangat  penting  dan  sudah  menjadi  komitmen  bangsa-bangsa  di  dunia termasuk  Indonesia  sehingga  seluruh  negara  menjadi  terikat  dan  harus  melaksanakan komitmen tersebut.”
Pengertian paham kesetaraan jender –seperti yang dikutip Nasaruddin Umar dari Women’s Studies Encyclopedia–,  adalah  “konsep  kultural  yang  berupaya  membuat  pembedaan  (distinction)  dalam  hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat”.
Karena  sudah  menjadi  proyek  global,  maka  umat  Islam  kemudian  dipaksa  untuk mengikutinya.  Ketertinggalan  perempuan  dan  rendahnya  keterlibatan  mereka  dalam  ruang publik  ini  dijadikan  sebagai  sebab  rendahnya  Indeks  Pembangunan  Manusia/Human  Development Index (HDI) suatu negara.   Tahun  1995,    HDI  Indonesia  berada  pada peringkat ke-96. Tahun 1998, peringkat itu turun menjadi 109 dari 174 negara.  Tahun 2003, HDI  Indonesia  menempati  urutan  ke-112  dari  175  negara.  Maka,  untuk  menggenjot peringkat  HDI,  dilaksanakanlah  proyek-proyek  KKG.
Kesetaraan gender merupakan proyek yang gencar dikembangkan oleh kaum feminis. Istilah femina, feminisme, feminist, berasal dari bahasa Latin fei-minus. Fei artinya iman, minus artinya kurang. Jadi “feminus” artinya “kurang iman”. Wanita di Barat, sejarahnya, memang diperlakukan seperti manusia kurang iman. Wajah dunia Barat pun dianggap terlalu macho. Tapi lawan kata feminis, yakni masculine tidak lantas berarti penuh iman. Masculinus atau masculinity sering diartikan sebagai strength of sexuality. Maka dari itu dalam agama, wanita Barat itu korban inquisisi dan di masyakarat jadi korban perkosaan laki-laki. Tak pelak lagi agama dan laki-laki menjadi musuh wanita Barat.
Munculnya  gerakan  feminisme  pada  masyarakat  Barat  tidak  terlepas  dari  sejarah  masyarakat  Barat  yang  memandang  rendah  terhadap  kedudukan perempuan,  dan  kekecewaan  masyarakat  Barat  terhadap  pernyataan  kitab  suci mereka  terhadap  perempuan.  Pakar  sejarah  Barat,    Philip  J.Adler  dalam  buku “World  Civilization” menggambarkan bagaimana kekejaman masyarakat  Barat dalam  memandang  dan  memperlakukan  perempuan.  Sampai  abad  ke  17, masyarakat  Eropah  masih  memandang  perempuan  sebagai  jelmaan  syaitan atau  alat  bagi  syaitan  untuk  menggoda  manusia,  dan  meyakini  bahawa  sejak awal penciptaannya, perempuan merupakan ciptaan yang tidak sempurna.
Dalam  kitab  Bible  terdapat  banyak  ayat  yang  memberikan  pandangan  rendah terhadap kedudukan perempuan, seperti :
“Kejahatan lelaki  lebih  baik  daripada  kebajikan  perempuan  dan  perempuanlah yang mendatangkan malu dan nista” ( Sirakh 42 : 14 )
“Setiap  keburukan  hanya  kecil  dibandingkan  dengan  keburukan  perempuan, mudah-mudahan ia ditimpa nasib orang yang berdosa” ( Sirakh 25 :19)
“Darjatnya (perempuan)  di  bawah  lelaki  dan  harus  tunduk  seperti  tunduknya manusia kepada Tuhan” (Efesus 5 : 22 )
“Permulaan  dosa  dari  perempuan  dan  kerana  dialah  kita  semua  mesti  mati” (Sirakh 25 : 4)
Hingga abad ke-18 pun dimana gerakana penentangan gereja terjadi dimana-mana, posisi wanita tetap saja dianggap ‘orang pinggiran’. Sebuah ungkapan popular ketika itu, “Berhati-hatilah, jika anda berada di depan seorang wanita, berhati-hatilah jika anda berada di belakang keledai, dan berhati-hatilah jika anda berada di depan dan di belakang pendeta.” Imanuel  Kant menyatakan  bahwa,  “Perempuan  mempunyai  perasaan  yang  kuat  tentang kecantikan dan keanggunan dan sebagainya, tetapi kurang dalam bidang kognitif dan tidak dapat memutuskan tindakan moral“
Karena terlalu lama ditindas, maka kaum feminis bergerak untuk menentang penindasan. Seperti liberalisme, tuntutan feminis liberal adalah hak ekonomi dan kemudian hak politik. Dalam bukunya A Vindication of the Rights of Women, Mary Wollstonecraft menyimpulkan di abad ke 18, wanita mulai kerja luar rumah karena didorong oleh kapitalisme industri. Awalnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani (perut), tapi berkembang menjadi ambisi sosial. Taylor dalam Enfranchisement of Women (1851) malah memprovokasi agar perempuan memilih jadi ibu atau wanita karier.
Tapi berkarier bukan tanpa masalah. Para feminis itu ternyata berkarier di luar rumah, tapi di rumah ia mempekerjakan pembantu wanita. Taylor sendiri begitu. Bagi feminis liberal, berkarier apapun wanita harus dibela. Bahkan, menurut Rosemarie Putnam Tong dalam Feminist Thought-nya feminis liberal, terang-terangan membela “karier” wanita pelacur dan ibu yang mengkomersialkan rahimnya.
“Semua berhak melakukan semua dan harus dibela,” begitu kira-kira doktrin. Membela wanita berarti membela wanita yang melecehkan dirinya sekalipun. Memberdayakan wanita berarti membenci laki-laki. Aroma adagium barbar masih kental, “membela diri artinya menyakiti orang lain”. Biar wirang asal menang. Begitulah, gerakan ini memang tanpa iman.
Namun, nampaknya feminisme liberal atau Marxis masih dianggap kurang nendang. Mereka perlu lebih radikal lagi. Bahasanya bukan lagi reformasi, tapi revolusi. Fokusnya tidak lagi menuntut hak sipil, tapi memberontak sistim seks/gender yang opressif. Pembagian hak dan tanggung jawab seksual serta reproduksi wanita dan laki-laki, dianggap tidak adil. Bible pun tak luput dari kritikan. Kristen itu menindas perempuan, kata Stanton dalam The Women’s Bible.
Selain itu perempuan sering diposisikan sebagai alat pemuas lelaki. Inilah sebabnya feminis radikal lalu marah. “Tanpa lelaki wanita dapat hidup dan memenuhi kebutuhan seksnya,” begitulah kemarahan mereka. Lesbianisme pun dianggap keniscayaan. Padahal dalam The Vatican Declaration on Sexual Ethics tahun 1975 diputuskan bahwa perilaku lesbian dan homoseks “are intrinsically disordered and can in no case be approved of.” Paus Benediktus XVI pada malam Tahun Baru 2006, mengutuk hubungan seks sejenis itu. Tapi apa arti agama jika iman tidak di dada. Begitulah, gerakan ini memang tanpa iman.
Feminisme adalah gerakan nafsu amarah. Pemicunya adalah penindasan dan ketidakadilan. Obyeknya adalah laki-laki, konstruk sosial, politik dan ekonomi. Ketika diimpor ke negeri ini, ia berwajah gerakan pemberdayaan wanita. Bagus. Tapi nilai, prinsip, ide dan konsep gerakannya masih orisinal Barat. Buktinya nafsu amarah lesbianisme ikut diimpor dan dijual bagai keniscayaan, dibela dengan penuh kepercayaan, dan dijustifikasi dengan ayat-ayat keagamaan.
Demikianlah, bahwa para pegiat KKG Indonesia berjalan selaras dengan revolusi kaum feminis di Barat yang ingin keluar dari ‘dominasi’ laki-laki. Kaum  pegiat  KKG  ini  juga  sangat  rajin  dalam  menggugat  konsep  poligami,  sebab konsep  ini  dinilai  bertentangan  dengan  konsep  ”kesetaraan”  laki-laki  dan  perempuan. Beberapa  diantaranya  bahkan  secara  terbuka  lebih  mendukung  perzinahan  daripada poligami.  Seorang  aktivis  feminis,  Debra  Yatim,  saat  diwawancara  majalah  Tiara  (179, 23/3/1997), menyatakan: ”Saya  lebih  setuju lembaga perkawinan dilenyapkan  sama sekali. Open  marriage  jauh  lebih  sehat  daripada  poligami.  Lebih  bagus  kita  kenalan,  jatuh  cinta, hidup  bersama,  membina  suatu  rumah  tangga  sampai  kita  tidak  cocok  lagi.  Mau  sampai berapa tahun pun, kalau kita nggak cocok, kita cari lagi partner lain yang cocok…”
Banyak pula feminis pegiat KKG yang ingin membuang jauh-jauh istilah “pengabdian kepada suami”. Karena  ideologi  kebencian  pada  laki-laki  dan  menganggap  peran  Ibu  rumah tangga sebagai ”penjara perempuan”,  maka banyak pegiat KKG yang menggugat apa yang mereka sebut sebagai dominasi laki-laki. Tahun 2004,  Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta, menerbitkan  buku  berjudul  Isu-Isu  Gender  dalam  Kurikulum  Pendidikan  Dasar  dan Menengah yang menulis pada sampul belakangnya: 
“Sudah  menjadi  keprihatinan  bersama  bahwa  kedudukan  kaum  perempuan  dalam sejarah peradaban dunia, secara umum, dan peradaban Islam secara khusus, telah dan  sedang  mengalami  penindasan.  Mereka  tertindas  oleh  sebuah  rezim  laki-laki: sebuah rezim yang memproduksi pandangan dan praktik patriakhisme dunia hingga saat ini.”
Bahkan,  bagi  sebagian  aktivis  KKG,  lesbianisme  dianggap  sebagai  sesuatu  bentuk kesetaraan yang ideal, dimana perempuan benar-benar bebas dari dominasi laki-laki. Gadis Arivia,  seorang  pegiat  KKG,  dalam  artikelnya  yang  berjudul  ”Etika  Lesbian”  di  Jurnal Perempuan (Maret, 2008), menulis: ”Etika lesbian merupakan konsep perjalanan kebebasan yang  datang  dari  pengalaman  merasakan  penindasan.  Etika  lesbian  menghadirkan posibilitas-posibilitas  baru.  Etika  ini  hendak  melakukan  perubahan  moral  atau  lebih  tepat revolusi  moral.”    Lebih  jauh,  Gadis  Arivia  menulis  tentang keindahan  hubungan  pasangan sesama  perempuan: ”Cinta antar  perempuan tidak mengikuti kaidah atau  norma  laki-laki.
Untuk memuluskan pengembangan paham equality (kesetaraan) gender kaum feminis liberal, mereka berupaya mendapatkan legalisasi proyek tersebut dalam konstitusi negara. Hal ini terbukti pada kasus RUU KKG. Harian Republika (Jumat, 16/3/2012) memberitakan bahwa Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) sudah dibahas secara terbuka di DPR. Suara pro-kontra mulia bermunculan.
Jika menelaah Draf RUU KKG, maka sepatutnya kaum muslimin menolak draf RUU ini. Sebab, secara mendasar berbagai konsep dalam RUU tersebut bertentangan dengan konsep-konsep dasar ajaran Islam. Ada sejumlah alasan yang mengharuskan kita sebagai muslim dan sebagai orang Indonesia menolak RUU KKG ini.
Di  ketentuan  umum    Pasal  1,  tertera:  “Kesetaraan  gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk  mendapatkan  kesempatan  mengakses,  berpartisipasi, mengontrol  dan  memperoleh  manfaat  pembangunan  di  semua bidang  kehidupan”.  Sedang  “Keadilan  gender  adalah  suatu keadaan  dan  perlakuan  yang  menggambarkan  adanya  kesamaan hak  dan  kewajiban  perempuan  dan  laki-laki  sebagai  individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga Negara”.
Difinisi  tersebut  memandang  Islam  diskriminatif  terhadap perempuan.  Aturan  syari‟ah  seperti  terkait  pakaian,  larangan perempuan  menjadi  pemimpin  Negara,  tanggung  jawab  keibuan, relasi suami istri, perkawinan, perwalian, nusyuz, ketentuan waris dan  lainnya  dianggap  diskriminasi  dan  tak  adil  atas  perempuan. Islam  dilekatkan  bias  patriarkhis,  bahkan  banyak  ayat  dan  hadits dituduh  bermuatan  misogynist  (membenci  wanita).  Spirit  RUU ini pada hakikatnya menjadi gugatan terhadap Islam.
Dalam pasal 1 juga disebutkan, “Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.”
Definisi gender seperti itu jelas keliru. Sebab, menurut konsep Islam, tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun di masyarakat didasarkan pada wahyu Allah, dan tidak semuanya produk budaya. Kewajiban laki-laki sebagai pencari nafkah, tidak bolehnya wali dan khatib dari wanita, hukum waris, hak talak dan imamah hanya pada laki-laki, batasan aurat yang berbeda antara laki-laki dan wanita, dan lain-lain ditetapkan oleh wahyu yang bersifat universal dan kekal hingga akhir zaman dan lintas budaya dan perkara yang lazim diketahui dalam agama (ma’lum fi al din bi al dlarurah). Perombakan terhadapnya merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum Allah.
Di pasal 4:1 disebutkan, “Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.”
RUU  ini  melarang  perbuatan  yang  memiliki  unsur pembedaan,  pembatasan,  dan/atau  pengucilan  atas  dasar  jenis kelamin tertentu (Bab VIII Pasal 67). Siapa saja yang melaksanakan ketentuan syari‟ah dalma melaksanakan waris, aqiqoh, kesaksian, melarang  perempuan,  menjadi  khatib  Jum‟at,  wali  nikah,  imam shalat  bagi  makmum  laki-laki,  dan  melarang  nikah  beda  agama maupun sesame jenis dan sebagainya berarti telah melanggar Bab VIII, pasal 67 dan Bab III pasal 12 RUU KKG ini.
Pasal  20  mencantumkan  administratif  atau  pemberian disinsentif  bagi  pihak  yang  mencederai  komitmen  Pengarus Utamaan Gender (PUG). Bahkan pasal 21 ayat 2 menentukan bila terjadi  tindak  pidana  yang  dilatar  belakangi  diskriminasi  gender, pidananya  dapat  ditambah  sepertiga  dari  ancaman  maksimum pidana  yang  diancamkan  dalam  KUHP  dan  UU  lainnya.  Lebih parah lagi, pasal 70 RUU ini memberikan ancaman pidana penjara bagi setiap orang yang sengaja melanggar pasal 67. Dengan pasal ini,  penjara  nantinya  akan  terpenuhi  oleh  kaum  muslimin  yang melaksanakan  ketentuan  syari‟ah  yang  dianggap  tidak  sejalan dengan ide gender dan KKG yang diusung RUU ini.
Konsep kesetaraan gender  yang diusung kaum feminis dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Ukuran keberhasilan  pembangunan  nasional  yang  diukur  oleh  UNDP  adalah  GDI  (Gender Development  Index),  yaitu  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  usia  harapan hidup, pendidikan,  jumlah  pendapatan,  serta  GEM (Gender Empowerment Measure),  yang mengukur  kesetaraan  dalam  partisipasi  politik  dan  beberapa  sektor  lainnya.
Tapi benarkah peran wanita dapat menjadi neraca pembangunan? Ternyata tidak. Korelasi antara equality dan kemajuan pembangunan tidak terbukti. Prosentase anggota perlemen wanita di AS misalnya hanya 10,3%, di Jepang 6,7%, di Singapura hanya 3,7%, sedangkan Indonesia 12,2%, masih jauh di bawah target pemerintah yaitu 30%. Meski begitu Indonesia juga tidak lebih maju dari AS, Singapura dan Jepang dalam semua bidang, khususnya pembangunan ekonomi.
Maka, konsep kesetaraan gender kaum feminis ini jelas sangat merugikan bagi kaum muslimin karena menghalang-halangi pelaksanaan syariat. Pada akhirnya, seseorang harus memilih untuk menempatkan dirinya: apakah dia rela menerima Allah sebagai Tuhan yang diakui kedaulatannya untuk mengatur hidupnya? Seorang muslim, pasti tidak mau mengikuti jejak Iblis, yang hanya mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan, tetapi menolak diatur olehNya. Na’udzubillahi min dzalika.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s