Surat Kepada: Ketua MPR RI Bapak Amien Rais Ketua Fraksi Bulan Bintang Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan

Kepada

Yang terhormat :

Ketua MPR RI Bapak Amien Rais

Ketua Fraksi Bulan Bintang

Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan

Di

Kediaman

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

Sungguh saya terkejut dan prihatin atas sikap  tokoh–tokoh Islam yag masih ragu atau menolak berlakunya syari’at Islam bagi pemeluknya, karena kalau mereka muslim sejati tentunya mereka mengetahui bahwa hal ini adalah prinsip  agama Islam.  Lebih tragis lagi kalau yang menentang adalah para pakar agama yang di juluki dengan sebutan kyai seperti Said Aqil Siradj, Masdar Farid Mas’udi dll yang memangkas aspirasi utusan Aceh dan kawan–kawan yang disampaikan pada MUNAS NU kemarin tentang penerapan syari’at Islam di Indonesia sebagaimana yang telah berjalan dengan baik & aman di Nangroe Aceh Darusssalam.

Mereka memangkas aspirasi tersebut  karena mereka adalah antek Gus-Dur  yang telah di angkat menjadi anggota kehormatan Laskar Kristus yang ditugaskan untuk menggagalkan masuknya Piagam Jakarta  ke dalam UUD  ’45.

Sekitar tahun 1999 saya telah mengirim-kan surat kepada fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) bahwa syari’at Islam memang wajib diamalkan secara total  yang mencakup aspek aqidah, ibadah, akhlaq, mu’amalat, dan hudud (jinayah–penerapan sanksi hukum pidana). Namun yang kita prioritaskan lebih dahulu adalah hukum-hukum qath’i yang telah disepakati para ulama (sedangkan persoalan khilafiyyah kita serahkan kepada Qadli Syar’i yang harus dibentuk) yaitu mencakup aspek aqidah, ibadah, Munakahat, Faroidl (Pembagian harta warisan menurut  Al-Qur’an dan Al-Hadits) dan akhlaq terutama pembasmian perzinaan, pembunuhan, riba, pemberanta-san berhala, perjudian, dan praktek syirik (menyekutukan Alloh SWT). Ketiga aspek ini perlu diprioritaskan karena kalau kita sudah bisa mengamalkannya maka dengan sendirinya umat Islam akan bermunakahat, membagi harta warisan, dan bermu’amalat / melakukan aktifitas ekonomi yang jauh dari larangan Alloh SWT, dan akan meninggal-kan perbuatan maksiat yang sanksi hukumnya (hudud) telah ditentukan dalam Al-Qur’an  dan Al-Hadits.

Kami belum setuju kalau syari’at Islam yang ingin diterapkan langsung beserta hudud–hududnya secara total namun harus diterapkan secara bertahap karena kami khawatir hal ini akan membuat kelompok yang lemah imannya karena terbiasa menerima pemikiran Sekuler menjadi murtad walaupun kami meyakini bahwa mengamalkan hudud (sanksi-sanksi dalam hukum Islam) adalah kewajiban mutlak. Hanya karena tingkat keimanan mayoritas ummat Islam Indonesia belum kuat seperti kita maka penerapan hukum hudud ini perlu dilaksanakan secara bertahap. Kelak kalau kondisi keimanan mereka sudah kuat baru hudud diterapkan secara total.

يا ايّها الذّين آمنوا ادخلوا في السّلم كافّة

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam agama Islam secara total (Al-Baqoroh: 108)

Hanya orang–orang munafiqlah yang tidak siap menjalankan hudud. Dan dengan dimasukkannya syari’at Islam dalam UUD 45 justru kita ingin menyebarluaskan kebenaran ajaran Islam di tengah masyara-kat muslim Indonesia.

Hukum hudud juga tidak boleh hanya berlaku untuk ummat Islam karena bila demikian akan terjadi ketidakadilan di mana-mana. Misalkan, pencuri yang beragama Islam akan dipotong tangannya sedang yang non muslim cuma dipenjara. Semua warga Indonesia harus terikat dengan hukum hudud demi menciptakan rasa keadilan dan ketenangan hidup bersama.

Hukum Islam tidak identik dengan kekejaman, hukum sekuler pun ada kejamnya seperti orang fakir miskin jika melakukan pelanggaran perdata yang juga sama dengan orang kaya. Hukum sekuler juga menerima hukuman vonis seumur hidup bahkan juga menerima hukuman eksekusi. Kenapa kalau hukuman keras dating dari sekuler tidak ditentang, sedangkan kalau datang dari Islam (Hukum Allah SWT) baru ditentang dengan ramai-ramai.

Kami berwasiat kepada seluruh Anggota MPR yang muslim agar takut kepada Allah dalam mengemban amanat Allah dan amanat para pencetus Piagam Jakarta yang nota bene para pendiri negeri ini, dan juga amanat rakyat negeri ini yang mayoritas umat Islam. Apakah kita tidak ingin mengentaskan negeri ini dari deraan multikrisis di mana kuncinya adalah mem-praktekkan syari’at Islam secara total dan konsekuen ?.

Kami ingatkan bahwa pengamalan syari’at Islam ini harus didasari oleh motif melaksanakan kewajiban agama dan berkonsekuensi untuk menghukum orang-orang muslim yang meninggalkan rukun-rukun Islam serta melakukan dosa-dosa besar dengan hukuman-hukuman yang membuat mereka merasa jera yang telah digariskan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits serta fatwa para ulama mujtahid baik melalui ijma’, qiyas atau dalil-dalil lainnya. Dan juga berkonsekuensi mengangkat Qodli yang alim dan luas pengetahuannya menyangkut ilmu tasyri’ (hukum-hukum Islam).

Jadi, penerapan syari’at Islam ini bukan demi kepentingan sesaat atau bertujuan mencari in come dari denda para pelanggar.

Menyangkut persoalan para koruptor, Islam memandang bahwa mereka wajib diberhentikan dari jabatannya sebagaimana kasus yang menimpa Gus Dur dimana dia dilengserkan dari jabatan karena terlibat penyalahgunaan dana Bulog dan apabila nilai harta yang dikorup sangat besar maka pemerintah berhak memenjarakan mereka  seumur hidup, karena termasuk  berjalan di atas bumi dengan melakukan tindakan-tindakan merusak (destruktif). Inilah hukum Islam yang tegas, tidak seperti yang telah diputuskan NU yang menyatakan bahwa para koruptor jika mati tidak wajib disholati, yang keputusan ini hanya membuat geger dan polemik, apalagi NU juga membolehkan aksi bom bunuh diri berarti NU adalah organisasi teroris yang dielus-elus oleh Amerika. Adapun pendapat fraksi Kebang-kitan Bangsa untuk membuat komisi konstitusi jelas ini adalah rekayasa Amerika dan antek-anteknya yang dengan mudah memakai uang  untuk memasukkan agen-agennya dalam jajaran ketua komisi tersebut, bahkan menyuap seluruh anggota-nya. Begitu juga sikap fraksi Reformasi yang menginginkan tambahan kata-kata ajaran agama masing-masing. Hal ini justru mengajak kita untuk membesarkan kemusy-rikan dalam negeri ini seperti yang telah terjadi yaitu acara doa bersama yang jelas mempercepat dan memperbesar adzab Allah pada negeri ini.

Menyangkut masalah presiden non muslim, kami yakin hal ini tidak akan terjadi lebih-lebih setelah masuknya syari’aat Islam dalam Undang-Undang . Karena hal ini akan mengundang reaksi keras dari ummat Islam.

Inilah petikan beberapa Ayat Al qur’an yang menjadi dasar masukan kami di atas.

1. QS Al-Ma’idah : 33, 44, 45, 47, 49, 90 . 2. QS Al-Haajj :  30. 3. QS Al-Bayyinah : 5.  4. QS Al-Furqon : 68 6. QS Al-Nahl : 90. 7. QS Al-Baqoroh : 278 .

Surat ini kami sampaikan semata-mata karena kami merasa kasihan kepada Bapak-Bapak yang mempunyai amanah besar ini namun masih ada yang merasa ragu karena pengaruh dari komentar dan gugatan pihak-pihak penentang syari’at. Selamat berjuang dan semoga berhasil dengan mendapat ridlo Allah dan ditetapkan dalam jalan-Nya yang .benar Amin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sarang, 8 Agustus 2002

Al-Faqir :

KH. Muh. Najih Maimoen

NB :  Mohon disebarluaskan kepada seluruh anggota DPR/MPR RI yang beragama Islam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s