Surat Kepada: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (Perihal PERDA MIRAS)

Kepada yang terhormat;

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia

Di-

      JAKARTA

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله ربّ العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك الحقّ المبين, والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين,  وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

Kami selaku bagian dari ummat Islam dan warga Negara Republik Indonesia sungguh sangat menyesalkan dan prihatin dengan adanya langkah-langkah yang diambil Kementerian Dalam Negeri, yang membatalkan 9 Perda Miras, (Kota Tangerang, Bandung, Indramayu. Provinsi Bali, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Sorong, Manokwari, dan Maros). tentang “Pelarangan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol” oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di sejumlah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Hal ini, pasti akan mengakibatkan semakin bebas dan maraknya penjualan miras, dan akan berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat.

Menurut kami, Perda tersebut wajib dipertahankan karena mengkonsumsi minuman keras termasuk perbuatan yang terkutuk, bukan hanya merupakan penyakit sosial, tetapi juga perbuatan haram yang dilarang agama. Bila perda tersebut dicabut, pasti akan menimbulkan dampak negatif dan akan menghancurkan kehidupan bermasyarakat, dan membuat kekacauan sosial. Berapa banyak kekacauan sosial, akibat minuman keras, yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang berujung pada kebobrokan moral dan mental bangsa ini.

Perda Miras merupakan peraturan daerah yang muncul dari aspirasi masyarakat. Aspirasi itu bertujuan untuk meminimalisir tindak kejahatan atau kriminalitas yang salah satu penyebabnya adalah karena pelaku mengkonsumsi minuman keras (miras). Selama ini, keberadaan Perda itu terbukti mampu menekan angka kriminalitas dan angka tawuran.

Selama ini, kami menilai kebijakan Perda yang sudah berjalan selama enam tahun tersebut tidak pernah menimbulkan gejolak di masyarakat. Justru jika Perda tersebut dicabut, maka akan menimbulkan krisis kepercayaan dimana-mana, gejolak dan demo besar-besaran serta akan mempercepat proses pergeseran yang sudah diambang pintu, memudahkan akses bagi remaja untuk membeli minuman keras dan bisa berpengaruh pada meningkatnya angka kejahatan. Juga tidak perlu direvisi hanya implementasinya yang perlu diperbaiki.

Kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah MUI, PPP dan PKS yang menolak keras pencabutan peraturan daerah mengenai larangan penjualan minuman keras oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Sebab, pencabutan perda itu mengesankan Mendagri mentolerir legalisasi miras di tengah-tengah masyarakat.

Pembatalan Mendagri terhadap Perda larangan minuman beralkohol dinilai tak berdasarkan hukum dan terkesan Mendagri telah ditunggangi oleh oknum liberal, untuk menggaji oknum-oknum yang bekerja di proyek-proyek lahan caplokan masyarakat dan ada indikasi membawa kepentingan kapitalis, yaitu pengusaha miras.

Jadi dalam hal ini justru pemerintah telah melanggar hukum. Kewenangan Mendagri mengoreksi Perda itu hanya ada dalam tenggang waktu 60 hari sejak disahkan DPRD dan Pemda. Bila tenggang waktu tersebut terlampaui, maka pemerintah harus mengajukan pengujian ke Mahkamah Agung. “Pengujian bisa dilakukan bila pemerintah tak berkenan dengan substansi materi perda. Begitulah norma dalam Pasal 145 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,”

Begitu juga kalau alasan Mendagri bahwa Perda miras bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 tahun 1997 tentang “Pengendalian Minuman Beralkohol”, itu sebagai alasan mengada-ada. Buktinya, Perda miras di Indramayu sudah pernah digugat ke MA oleh pengusaha miras, namun gugatan tersebut ditolak oleh MA.

Akhirnya kami mengajak kepada semua komponen masyarakat, ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh masyarakat,fraksi-fraksi Islam di DPR, untuk menyatakan perang terhadap pencabutan Perda Miras tersebut. Juga meminta kepada pemerintah untuk mengimplementasikan secara efektif UU Anti Pornografi dan Pornoaksi, sehingga tidak lagi terlihat tayangan-tayang vulgar baik di media massa maupun media elektronik. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Allah SWT untuk menghancurkan musuh-musuh Allah SWT, amin…

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

Rembang, 17  Shofar  1433 H.

11  Januari 2012 M.

H. Muhammad Najih Maimoen

 

 

Tembusan;

  1. Mahkamah Konstitusi  (MK) Republik Indonesia
  2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
  3. Majlis Ulama Indonesia (MUI)
  4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s