Kepada YTH,

Bapak H. Mahfudh MD

(Ketua Mahkamah Konstitusi)

Di-

JAKARTA

بسم الله الرحمن الرحيم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ونبيه محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين المهتدين، أما بعد:

         Kami selaku bagian dari warga negara Republik Indonesia sangat prihatin dan menolak keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 43. Meski bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak hasil zina, keputusan tersebut menurut kami justru akan menambah keberanian kaum perempuan untuk berzina karena status keperdataan anak hasil zina disamakan dengan anak hasil pernikahan.

Keputusan MK yang membatalkan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 43 yang asalnya berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dirubah menjadi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Keputusan tersebut tentu saja melecehkan dan menyakitkan mayoritas umat Islam karena tidak sesuai dengan hukum Allah SWT. Dalam Islam hubungan nasab antara ayah dan anak dapat terwujud hanya dengan adanya akad nikah bukan karena hubungan seksual, juga bukan berdasarkan reasoning yaitu masuk akal atau tidak, atau tidak relevan dan atau tidak sejalan dengan HAM, tapi seharusnya MK memutuskannya dengan berdasarkan al-Qur’an dan Hadits.

UU tersebut memang tak pernah sepi dari kritik. Kelompok liberal yang merupakan PKI masa kini, antek-antek Yahudi itu, terus menerus aktif menggugat keberadaan pasal tersebut dengan dalih pasal tersebut hanya berpihak pada satu agama dan tidak memperhatikan pemeluk agama lain, tidak mengatur HAM dan terlalu kental dengan aroma syari’at dan tidak sejalan dengan paham pluralisme. Contoh mereka dibawah komando Siti Musdah Mulia pernah mengeluarkan CLD-KHI (Counter Legal Draf- Kompilasi Hukum Islam), belum lagi sejumlah LSM, tokoh-tokoh gender, HAM dan Demokrasi lainnya, walaupun pada akhirnya alhamdulillah Depag RI menolaknya.

Jadi, keputusan MK yang katanya bertujuan untuk melindungi kaum perempuan dan anak yang dihasilkan dari perzinaan justru pada akhirnya akan menjerumuskannya, karena akan lebih mendorong legalisasi perzinaan, liberalisasi seksual yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah di Negara Republik Indonesia, membuka ruang bagi perempuan untuk lebih berani melakukan tindakan asusila karena merasa dilindungi oleh UU. Mereka pun tidak pernah lagi mencemaskan nasib anak-anak hasil hubungan mereka karena UU telah memberikan jaminan status keperdataannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang penuh dalam hal ini sungguh sangat disayangkan, karena telah merevisi UU yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Kami kawatir, MK sebagai salah satu lembaga tinggi negara sudah dijual kepada pihak asing melalui kelompok liberal yang ingin merubah negara Indonesia menjadi negara yang tidak berketuhanan yang Maha Esa,kalau ini diteruskan,maka kami yakin, segala musibah dan bencana di negara ini akan terus berkepanjangan. Apapun keputusannya, MK akan dimintai pertanggung jawabannya di dunia dan akhirat.

Demikian surat penolakan kami, semoga dapat menjadi bahan kajian untuk kemudian berbenah.

 والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Rembang, 1 Jumadhal Ula 1433 H.

24      Maret      2012 M.

H. Muhammad Najih Maimoen

Iklan