Bukti Kesesatan KH. A. HASYIM MUZADI

Inilah Bukti kesesatan

KH A HASYIM MUZADI :

“Bila Syari’ah Harfiyah, Negara Retak.”

 

Berikut petikan wawancara GATRA dengan ketua Umum PBNU KH A HASYIM MUZADI Rabo 19 April 2006 di gedung PBNU Jakarta Pusat.

 

GATRA :  Sikap NU pada penerapan Syari’at Islam ?

 

HM : Syari’at Islam sekarang diterima dengan apriori. Pro dan Kontra. Satu sisi, ada tuntutan Syari’at harus dilakukan secara tekstual. Di pihak lain, ada orang mendengar kata syari’at saja sudah ngeri. Istilah Arabnya ada Ifrath (berlebihan mengamalkan agama) dan Tafrith (meremehkan, longgar, dan cuek dalam beragama). Menurut NU, masalahnya bukan pro dan kontra syari’at. Tapi bagaimana metodologis pengembangan Syari’at dalam NKRI. Syari’at tidak boleh dihadapkan dengan Negara. NU sudah punya polanya. Bahwa Tathbiq al-syari’at (aplikasi syari’at) secara tekstual dilakukan dalam civil society, tidak dalam nation-state. Aplikasi sosial itu untuk jamaah NU, untuk jamaah Islam sendiri. Dia harus taat beribadah, taat zakat, dan sebagainya. Sehingga firman Allah

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.

(Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang kafir), ungkapan من (barang siapa) disini maksudnya orang bukan “institusi”.

 

GATRA : Pandangan NU pada kampanye Khilafah?

 

HM : Khilafah dalam arti apa? Kalau dalam arti khulafaur Rosyidin yang pernah ada setelah Rosululah, itu sudah tidak relevan lagi sekarang. Tapi kalau khilafah dimaksudkan sebagai pemerintah yang demokratis, mungkin masih kita pertahankan.

 

Menurut pandangan NU, ketika Rosul wafat, ada dua hal yang tidak diputuskan Rosul. Pertama, siapa penggantinya, kedua, dengan proses apa pengganti diangkat. Sehingga Rasul yang wafat hari Senin, baru Rabu sore dimakamkan, karena menunggu keputusan musyawarah siapa penggantinya. Artinya, Khilafah itu bukan perintah Rasul. Kalau bukan perintah, maka khilafah itu masalah Ijtihadiyah (hasil pemikiran), bukan Syar’i (ketetapan Tuhan dan/atau Nabi).

 

Penerapannya sesuai kondisi Negara, kondisi bangsa, ruang, waktu, dan pemikiran. Sehingga tidak logis memaksakan khilafah dalam arti makna khilafah zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, begini-begini ini yang membuat resah berbagai kelompok yang tidak mengerti duduk masalahnya. Bagaimana pengamalan Islam yang relevan untuk konteks kekinian? Umat Islam sebaiknya langsung menjadikan Islam sebagai agama yang produktif.

 

Jangan lagi bertikai pada aspek simbolik, khilafah tidak khilafah, syari’at atau tidak syari’at. Ya sudah, agama islam kita laksanakan secara aplikatif. Melahirkan persaudaraan, keadilan, dan kemakmuran. Sehingga Syari’at jangan hanya dipikirkan secara Simbolik. Kita mengurus petani supaya makmur, itu Syari’at. Kita menginginkan Indonesia aman, itu Syari’at. Indonesia harus berkeadilan, itu Syari’at. Maqashid Al Tasyri’, nilai esensi Syari’at yang harus segera wujud. Jangan digeser ke permasalahan simbolik yang mengakibatkan perpecahan, sehingga Islam tidak produktif.

 

GATRA : Anda menyerukan implementasi Syari’at secara maknawi, bukan harfiyah. Apakah anda menempatkan RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi (APP) sebagai contoh implementasi Syari’at secara maknawi. Ternyata menuai penolakan keras juga?

 

HM : Khusus RUU APP, PBNU sudah punya pendapat secara organisatoris. Bukan pendapat ketua umumnya saja. Kita memerlukan RUU APP disahkan menjadi UU dengan memperhatikan masukan serta kebhinekaan yang ada. Ini penting. Karena tanpa aturan, kita akan sulit mengerem tayangan dan penampilan yang mengeksploitasi pornografi dan seks melebihi dosisnya. Sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap budaya generasi muda yang hedonis sekarang ini. Meluasnya free seks juga mengakibatkan penyakit. Sikap PBNU ini mewakili perasaan orang tua, guru, pendidik, dan para kiai.

 

Di lain pihak, kebhinekaan kita tak bisa disamaratakan. Karena itu, harus ada exception dalam RUU ini, untuk mewakili kebhinekaan adat, agama, atau budaya. Misalnya, yang karena agama orang Bali bertelanjang dada. Kalau agamanya memang menyuruh begitu, kita harus tolelir. Begitu juga orang Papua pakai Koteka. Tapi kalau pakai koteka di Pasar Baru (Jakarta), ini porno. Kalau mau telanjang ya di tempat telanjang. Jangan telanjang di Stasiun Gambir (Jakarta), misalnya.

 

Menyangkut kawasan pariwisata, ya dinyatakan saja bahwa daerah ini daerah wisata, sehingga orang boleh berjemur di pasir dengan bikini. Tapi jangan berjemur di Stasiun Tanah Abang (Jakarta) pakai bikini. Ini semua harus ditata. Kalau sama sekali tidak ada rambu-rambu, maka yang dirugikan umumnya generasi muda.

 

Kenapa sekarang ada pro dan kontra begini kuat? Karena ada pro kontra kepentingan. Pertama, pornografi dan pornoaksi ini sudah menjadi bagian penetrasi budaya global. Kedua, dia sudah menjadi industri. Jadi antara penetrasi dan industri ini saling memperkokoh. Memperkenalkan budaya yang nanti bisa membongkar sendi-sendi syari’at sekaligus dapat duit, betapa nikmatnya. Ini skala besar. Maka umat Islam Indonesia jangan merasa pornografi sebagai masalah sederhana, ini masalah berat.

 

Karenanya pendekatan hukum boleh kita perkenalkan. Tapi pendekatan hukum saja belum cukup untuk melindungi budaya muslim. Harus ada gerakan kebudayaan bersama. Misalnya oleh NU dan Muhammadiyah, dimulai dari dirinya sendiri, keluarganya, dan anak-anaknya. Sebagai muslim sudah sopankah? Sebagai orang Indonesia, sopankah? Sebab kalau hanya gerakan hukum, dan hukum tidak bisa mengangkat budaya, maka orang ekstrim akan memakai hukum untuk gerakan kekerasan.

 

GATRA : Apakah perlu pembuatan Perda yang mengadopsi Syariat Islam untuk menjaga “ketertiban”?

 

HM : Itu saya kira tidak perlu. Masing-masing perda cukup mendorong polisi agar menegakkan KUHP dengan benar. Tidak perlu Perda karena sudah ada KUHP.

 

GATRA : Bagaimana dengan Perda tentang Syarat baca Alqur’an untuk rekrutmen PNS atau mau jadi pengantin.?

 

HM : Ya ndak usahlah. Itu semua nanti akan mengganggu sistem hukum Indonesia. Kalau ada persyaratan baca Alquran, seperti itu, tak usah masuk perda, cukup ketentuan teknis saja. Pihak teman-teman muslim sendiri sebaiknya memilih tathbiq Syari’at ini secara maknawi, tata hukum islam secara tata nilai tidak secara tekstual. Ada indikasi Perda Islami ini sekadar komoditas politik untuk kepentingan Pilkada.

 

Ada juga. Itu kan pikiran lokal. Kita tidak boleh melakukan hal parsial dan temporal yang kemudian tidak menyatu dengan sistem Nasional. Ini juga dipicu sistem otonomi daerah yang memberikan kelonggaran. Kalau tidak dikontekskan dengan hukum nasional, Negara kita ini Negara kesatuan atau Negara federal? Kalau Negara federal sekalian ditetapkan, sehingga sistemnya sendiri-sendiri. Tapi itu berbahaya menurut saya untuk integritas nasional.

7 pemikiran pada “Bukti Kesesatan KH. A. HASYIM MUZADI

  1. Bukankan kata “kesesatan/dholal” biasa dipakai oleh wahabi untuk memusuhi guru kita Abuya As Sayyid Muhammad Ibnu Alwi al Maliki rahimahullah.
    Alangkah baiknya kata tersebut diperhalus dengan menggunakan kata yang lain, seperti “kekhilafan/kekeliruan”?
    Imam Malik ra. berkata, “Kulluna yuqbalu wa yuraddu illa shohiba hadzal qobri (Rosulullah saw).”

  2. sepertinya indonesia bisa keluar dari tempat keharusan pemberlakuan syari`at Allah….?
    apa bisa menolak atau menghindar dari syari`at Allah yg thobi`i ….. kalau yg syar`i si bisa -bisa aja

  3. Kalau ketua nu sih hampir rata2 nyeleneh dan sesat. Dr gusdur sampai yg sekarang tidak ada jiwa kepemimpinan dan wibawa. Atau memang ajaran yg dipelajari sdh kacau dr sananya. Mudah2an tdk. Saya mohon pd kiayi2 nu utk lebih fokus keependidikan akhlakulkarimah kemurid2 pondok. Agar tdk adaa lg bibit2 pemimpin nu yg suka adudomba dan tukang fitnah seperti yg menimpa ketua umum. Seperti skrg ini. Jng membuat islam terpecah pecah hanya karena fitnah buta oleh pemimpin yg gila dunia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s